Jambi, AP – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jambi, Hj. Sherrin Tharia Zola mengemukakan bahwa program TP-PKK Provinsi Jambi terus berupaya bersinergi dengan program Pemerintah Daerah, diantaranya dengan meningkatkan peran dalam pembinaan karakter dan akhlak anak. Hal tersebut disampaikan oleh Sherrin Tharia usai mengikuti Pembukaan Rapat Konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2017, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (08/03) malam.
Sherrin mengatakan, TP PKK Provinsi Jambi sudah berupaya membuat konsep akselerasi (percepatan) program yang tepat guna dan tepat sasaran yang selaras dengan progam pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
“Kita bermitra dengan Pemerintah Daerah, jadi apa yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah juga dipadukan dengan program PKK,” ujar Sherrin Tharia.
Didampingi oleh Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj. Rahima Fachrori Umar dan Wakil Ketua II TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Chairunnisa Erwan Malik, Sherrin Tharia menjelaskan, dari berbagai program TP PKK Provinsi Jambi, pendidikan sangat diperhatikan, salah satunya adalah untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak supaya anak-anak memiliki karakter yang baik dan tangguh, yang dijalankan melalui pendidikan keagamaan, contohnya melalui pengajian-pengajian.
Pembinaan akhlak dan karakter anak itu, lanjut Sherrin Tharia, salah satunya tentang narkoba yang sangat bahaya. Untuk menyikapi bahaya narkoba tersebut, PKK melakukan pendekatan yang lebih intens kepada para orangtua dan kerjasama dengan para tokoh agama seperti para ustad, untuk memberikan pendidikan dan perhatian lebih supaya anak-anak menghindari narkoba, dengan kata lain penekanannya preventif (pencegahan).
“Pendidikan keagamaan sangat penting. Melalui pengajian-pengajian, kita upayakan bagaimana agar PKK bisa masuk ke ibu-ibu untuk mengajak mereka supaya mendidik anak-anaknya dengan basis agama dan memberikan pemahaman bahwa narkoba sudah sangat meresahkan sekali. Jadi, pengajian-pengajian lebih pada pengetahuan (wawasan) dan penyuluhan, mengedukasi agar PKK bisa masuk melalui agama,” jelas Sherrin.
Namun demikian, Sherrin mengungkapkan bahwa bukan hanya pembinaan karakter anak yang diprioritaskan, Kelompok Kerja (Pokja) lain juga memiliki program unggulan masing-masing. “PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Kesehatan, dan program lain sesuai Pokjanya juga kita pikirkan,” tambah Sherrin Tharia.
“Yang dikerjakan oleh PKK, lanjut Sherrin Tharia, sangat mendasar, sampai ke Dasa Wisma, dan untuk itu TP PKK memberdayakan potensi yang ada. Sebetulnya PKK ini memudahkan pekerjaan pemerintah, jadi kami juga perpanjangan tangan pemerintah. Mudah-mudahan dari atas konsepnya sudah baik, insyaallah efek domino, semuanya sejalan,” terang Sherrin Tharia.
Sherrin Tharia berharap agar PKK bisa mengajak masyarakat untuk mengerjakan program pemerintah supaya program tersebut sukses, yang dampak atau manfaatnya untuk masyarakat juga.
“Mudah-mudahan, semua Pokja kuat yang menghasilkan program yang kuat yang benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” tutur Sherrin Tharia.
Terkait dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam cabai dan tanaman pangan lainnya yang telah dilakukan oleh TP PKK Provinsi Jambi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi beberapa waktu yang lalu, Sherrin Tharia menyatakan, tanam cabai sudah dibagikan ke kabupaten/kota se Provinsi Jambi.
“Itu bantuan dari Kementerian Pertanian. Bantuan itu tidak sulit didapat, tetapi bagaimana me-maintain (memelihara), mendidik masyarakat supaya melaksanakan dan merawat, itu yang sulit. Jadi, bukan hanya mendapat bantuannya, tetapi lebih pada setelah bantuan itu didapat bagaimana tindak lanjutnya. Disitu peran PKK harus mengingatkan dan memotivasi masyarakat bahwa bantuan yang membutuhkan dana besar itu tidak mubajir. Dalam hal-hal seperti itu PKK harus hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi masyarakat,” pungkas Sherrin Tharia.
Sebelumnya, mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr.Nata Irawan, SH,M.Si menyatakan, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan penguatan kelembagaan PKK.
Nata Irawan mengemukakan, program PKK harus menjadi satu kesatuan dengan program pemerintahan, termasuk dalam upaya mengurangi kemiskinan, dimana saat ini terdapat 28,5 juta masyarakat miskin di Indonesia.
Nata Irawan berharap agar PKK juga bisa bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang saat ini jumlahnya lebih dari 15.000 se Indonesia, dan agar Dana Desa yang jumlahnya terus ditingkatkan, juga disinergikan dengan program PKK.
Nata Irawan mengungkapkan, saat ini, Perpres tentang PKK sudah diparaf oleh semua kementerian terkait, tinggal finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu berarti, aspek regulasi dan kelembagaan PKK terus ditingkatkan.
Dikatakan oleh Nata Irawan, selain aspek regulasi dan kelembagaan, aspek yang sangat penting adalah aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK. “PKK tidak boleh miskin inovasi,” ujar Nata Irawan.
Ketua Umum TP PKK (Pusat), dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo menekankan supaya daerah memiliki akselerasi program yang tepat guna dan tepat sasaran, yang selaras dengan program dan kebijakan pembangunan pemerintah, jadi penekanannya implementasi program pemerintah sebagai mitra pemerintah.
Istri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ini menyatakan, rapat konsultasi dilaksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang ke-45, yang difokuskan pada konsolidasi program PKK dan penguatan kelembagaan PKK.
Ketua Panitia Pelaksana, Sekretaris Umum TP PKK (Pusat), Ir.Rosi Rosana Septi Murni menyampaikan, tema Rapat konsultasi TP PKK tersebut adalah “Melalui Rapat Konsultasi TP PKK Tahun 2017 Kita Laksanakan Konsolidasi Program Sebagai Sarana Mewujudkan Akselerasi Program-Program PKK.”
Rosi Rosana mengatakan, dari tema tersebut tercermin penekanan rapat konsultasi, yakni konsolidasi program untuk akselerasi program PKK.
“Tujuan rapat konsultasi ini adalah konsolidasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara umum dan penguatan kelembagaan PKK,” ujar Rosi Rosana.
Narasumber dalam rapat konsultasi tersebut, lanjut Rosi Rosana, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen BPD Kemendagri, dan pengurus TP PKK Pusat. hms
