Muarasabak, AP – Sebagai mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) tiga periode. Bupati Romi Hariyanto paham betul kerja – kerja anggota DPRD. Baginya, beban kinerja seorang anggota dewan sama beratnya dengan aparatur eksekutif.
Yang membedakan, kinerja eksekutif lebih pada tataran operasional sedangkan dewan sebagaimana fungsinya lebih pada karya legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi DPRD itu dikatakan Romi sejatinya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan kerja – kerja eksekutif.
“Jika selama ini ada yang melihat bahwa kerja eksekutif lebih nampak, saya kira itu pendapat yang kurang tepat. Tanpa tiga fungsi utama DPRD tadi, program kegiatan eksekutif sebetulnya tidak bernilai,” katanya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Nipahpanjang di ruang pola kantor Kecamatan Nipahpanjang, Selasa pagi (21/03).
Acara Musrenbang sendiri memang dihadiri sejumlah anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Nipahpanjang, Sadu, Rantaurasau dan Berbak.
Menurut Romi, kinerja para mantan koleganya di DPRD Tanjabtim itu sejauh ini sangat baik. Posisi Romi yang saat ini menjadi mitra kerja DPRD dirasakan cukup terbantu. Justru Romi melihat ada kemajuan signifikan terkait serapan aspirasi. Cukup banyak aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para anggota DPRD itu baik yang terungkap saat hearing dengan eksekutif maupun yang disampaikan langsung ke Romi dalam forum-forum non formal.
“Kami berterima kasih sekali atas perjuangan rekan-rekan. Saya tahu persis mereka ini getol sekali berjuang bagi dapilnya. Bukan hanya yang terserap saat reses, mereka ini aktif dan peka sekali pada isu – isu yang terjadi di tengah masyarakat. Hanya saja, tentu saya juga mengingatkan, Tanjabtim itu bukan hanya Dapil dua. Dan mari kita doakan mereka terpilih lagi nanti di 2019,” ucap ketua DPD PAN Tanjabtim itu.
Di berbagai rapat internal, Romi juga kerap mengingatkan para kepala OPD agar memperhatikan hal – hal yang menjadi penekanan DPRD. Baik mengenai penganggaran, legislasi terkait peraturan daerah, maupun evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan. fni