Batanghari,AP- Banyaknya persoalan yang terjadi menghadapi Penerimaan Paserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran baru 2017-2018,pada tingkat SMPN/MTs di wilayah pendidikan Batanghari, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, H Mahdan S Kom gelar Inspeksi Mendadak (Sidak) pada sejumlah sekolah Di Kota Muara Buliandi Rabu 12/7.
Dari hasil sidak yang dilakukan terdapat di salah satu sekolah yang masih mengalami kekurangan paserta didik baru yakni, SMPN 6 Batanghari.
Kedatangan Mahdan disekolah.tersebut cukup tepat, karena sedang berlangsung MKKS, yang dihadiri beberapa Kepsek SMP di Kabupaten Batanghari.
Dihadapan para Kepsek, Mahdan, sempat menanyakan kendala yang dihadapi sekolah mareka masing-masing. Baik, terkait dengan adanya aturan Perdikbud 2017 maupun tentang PPDB yang baru sudah berlangsung.
Para Kepsek yang hadir pun tidak mensiasiakan kesempatan untuk mengeluarkan unek uneknya yang dihadapi mareka dilapangan. Secara bergantian, mareka mengeluhkan persoalan yang terjadi disekolah, termasuk dalam PPDB ini.
Salah satu sepertinya yang ungkapkan Rifai, Kepsek SMP 14 Batanghari. Ia menceritakan di sekolah yang dipimpinnya di Kecamatan Batin XXIV, masih mengalami kekurangan siswa karena masih sedikitnya siswa yang mendaftar disekolah tersebut.
Namun, dirinya meyakini jumlah siswa ini akan terus bertambah seiring berjalanya waktu. Keyakinan ini berdasarkan pengalamanya yang sudah-sudah. Dimana setelah berjalan tiga bulan, jumlah siswa yang ingin masuk sekolah tersebut akan mulai ramai.
“Sebenarnya, jika perhatikan masalah ini karena masih ada orang tua yang memaksa anak harus sekolah disana seperti MTs. Sehingga, terjadilah jika anak itu tidak mampu mengenyam pendidik disana pindah ke sekolah yang lain,”ungkapnya.
Lain lagi dengan ceritanya Budi Cahyono, Kepala SMPN 21 Batanghari. Dirinya mengecewakan sepeti MTs yang membuka pendaftaran siswa terlebih dahulu. Sehingga, sekolah SMP terkesan terlambat, yang membuat SMP yang ada banyak kekurangan siswa.
Untuk itu, dirinya pun berharap dengan adanya kunjungan Ketua DPRD Batanghari tersebut, dapat mengkaji bersama dinas instansi terkait setempat. Besar harapan, masalah ini dapat dibawah ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk dibahas kembali.
”Kita seperti kalah star awal, MTs kan lebih dulu (Buka Pendaftaran-red). Saya minta kepada bapak agar dapat dibahas bersama dinas instasi seperti Kemenag Batanghari. Sehingga masalah ini dapat mareka sampaikan ke pusat,” pintanya.
Senada dikatakan,Indra Kepala Sekolah SMPN 6 Batanghari mengakui, sekolah yang dipimpinya di Kecamatan Muara Tembesi masih kekurangan siswa baru. Menurut dia, kekurangan ini terjadi karena kalahnya mareka bersaing dengan sekolah yang ada.
Disisi fasilitas, Indra menyebutkan, pihak sekolah masih banyak terdapat kekurangan. Misalnya, sekolah belum mempunyai kantor Kepsek dan ruang guru. Untuk sementara, pihak sekolah pun terpaksa menggunakan ruang kelas sebagai kantor dan ruang guru.
“Bukan itu saja, sekolah juga kekurangan fasilitas mubeler seperti kursi siswa. Bila jumlah siswa yang akan masuk disekolah tersebut terus bertambah, pihak sekolah akan kekurangan kursi untuk satu ruangan, yang jumlah sekitar 32 buah,”terannya.
Disinggung masalah target siswa baru yang ditetapkan pihak sekolah, dirinya sangat optimis jumlah akan terpenuhi. Untuk itu, dirinya sangat berharap, sepeti kekurangan kursi yang ada, dapat segera dipenuh pihak dinas terkait.
Terkait sistim dan kebijakan pemerintah pusat yang baru. Para Kepsek ini sangat kompak dengan menyebutkan bahwa sistim ini belum berjalan sepenuhnya. Masalah, masih banyak orang tua murid belum mengetahui aturan tersebut.
Menanggapi beberapa keluhan Kepsek, Mahdan, menyebutkan akan menjadi sebuah masukan dewan dalam merencanakan kebutuhan Guru dan fasilitas pendidikan di Tingkat SMPN. Ia sendiri berjanji dalam waktu dekat akan memanggil Dinas PdK.
“Hasil kita turun ini, tentunya nantinya akan kita bawah sebagai bahan pertimbangan ketika mengadakan pertemuan dengan Dinas PdK Kabupaten Batanghari. Sebab, keluhan yang disampaikan Kepsek merupakan kondisi riil yang terjadi,” kata Mahdan.
Menurut Mahdan, persoalan PPDB sudah berjalan apa yang diharapkan pemerintah pusat sesuai dengan regulasi. Namun, dirinya meyayangkanya, kurang sosialisasi yang diberikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.
“Seharusnya pemerintah pusat membuat aturan enam bulan sebelumnya. Sehingga, Pihak daerah maupun pihak sekolah pun tidak menjadi kelabakan seperti yang terjadi sekarang. Saya rasa ini hanya kurangnya sosilisasi saja,” ucapya.
Terkait dengan masalah yang dihadapi SMPN 6 Batanghari yang berada di Kecamatan Muara Tembesi, yang mana sejak dibangun 35 tahun silam belum memiliki kantor. Mahdan mengaku cukup prihatin dengan kondisi ini.
“SMPN 6 Ini sangat memprihatinkan, ruang kelas sudah sejak lama di sekat menjadi tiga ruangan. Disitulah ruang TU, ruang Guru, dan ruang kepala sekolah. sup
