Jambi, AP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tahun ini membangun dua unit Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru di dua kabupaten sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di daerah itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Agus Herianto mengatakan, pembangunan dua unit SMA baru itu merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (01/08).
Dia mengatakan, dua SMA itu akan dibangun di Desa Pondok Meja, Kabupaten Muarojambi dan di Kabupaten Sarolangun. Peran Pemprov sendiri menyiapkan lahan.
“Pada dasarnya Kementerian siap memberikan bantuan, asalkan Pemda punya lahan,” kata Agus.
Di Kabupaten Muarojambi, setelah ditelusuri menurutnya ada lahan milik Pemprov Jambi seluas empat hektare. Lokasinya di depan Sekolah Polisi Negara (SPN) Pondok Meja.
Sementara untuk lahan sekolah di Sarolangun, Agus mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat bersedia menghibahkan lahan seluas dua hektare. Dalam waktu dekat tim verifikasi dari pusat akan turun ke lokasi.
Dia mengatakan pembangunan dua unit sekolah baru itu dilakukan tahun ini juga. Dan harus selesai hingga akhir tahun 2017.
“Dengan waktu empat bulan ini, saya ditanya apakah bisa menyelesaikan pengerjaan. Saya bilang sanggup, karena sistemnya swakelola,” katanya.
Untuk pembangunan sekolah baru, dia mengatakan harus dipersiapkan secara maksimal. Baik lokasi, sarana dan prasarana serta kebutuhan guru. Di Kota Jambi sendiri masih sangat kekurangan sekolah. Dua kecamatan di Kota Jambi yakni Jambi Selatan dan Pasar tidak punya sekolah karena tidak adanya ketersediaan lahan.
Sementara untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) menurutnya tahun ini ada 30 lebih RKB yang dibangun termasuk laboratorium. Tahun depan, jumlahnya diupayakan lebih banyak lagi.
“Namun di Kota Jambi ini kendalanya RKB tidak memungkinkan dibangunan horizontal. Tapi harus vertikal karena keterbatasan lahan lagi. Otomatis itu biayanya lebih tinggi,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengakui dirinya memang sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan terkait kebutuhan RKB dan unit sekolah baru di Provinsi Jambi.
Dia mengatakan ketika ada pelimpahan kewenangan sekolah ke provinsi ini, ada dua hal yang harus ditanggulangi yakni kesejahteraan guru serta sarana dan prasarana.
“Tidak mungkin dengan APBD bisa menanggulangi semua. Di perubahan tahun ini, kita fokus untuk honor guru. RKB itu akan dibantu oleh pusat,” kata Zola.
Untuk unit sekolah baru, menurutnya harus dikaji dengan serius. Dirinya mengatakan sudah menginstruksikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mencari lokasi. ant