Kualatungkal, AP—Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), tentang pendapat akhir fraksi terkait Ranperda APBD Perubahan 2017 banyak rekomendasi yang harus diperhatikan pihak eksekutif.
Paripurna berlangsung Kamis (5/10) di gedung DPRD hanya melahirkan beberapa rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD. Seperti diutarakan Fraksi Demokrat dengan juru bicara Jamal Darmawan Sie, menyoroti tentang penganggaran agar lebih konsisten dan memperhatikan hasil Musrenbang.
“Kami menemukan ada yang tidak sesuai Musrenbang, tapi kebutuhan Dinas. Kedepan kami berharap, agar hasil reses ditampung juga,”ungkap Jamal Darmawan Sie.
Hamdani juru bicara fraksi PDIP juga menyebutkan, dimana dalam pandangan akhirnya menyoroti banyaknya program prioritas pemerintah.
Namun, dalam APBD masih terdapat kegiatan yang belum memihak pada rakyat. Tidak itu saja yang dikritisi partai pendukung pemerintah ini, kinerja Bappeda dalam melakukan pengendalian, evaluasi serta perencanaan belum berjalan maksimal.
Hal ini disorot karena besarnya keterlambatan serapan anggaran dan pelaksaan kegiatan. “Bappeda belum menjalankan perannya dalam pengendalian kinerja, evaluasi serta perencanaan program yang matang. Hal ini tampak dari keterlambatan serapan yang berdampak pada keuangan daerah. Sampai saat ini rata-rata baru 46-49 persen,”ungkap Hamdani.
Fraksi PDI Perjuangan pun menyoroti tentang realisasi fisik yang mepet dengan waktu efektif penggunaan anggaran. Meski menyetujui, mereka berharap realisasi fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak asal-asalan.
Sebagian fraksi meragukan kualitas pelaksanaan proyek fisik dalam APBDPerubahan 2017. Catatan demi catatan diungkapkan juru bicara fraksi dalam paripurna penetapan APBD Perubahan.
Dari Fraksi Gerindra melalui juru bicara Ambo Angka SH. Dalam penyampaiannya Fraksi Gerindra menilai bahwa pergeseran mata anggaran, penambahan dan pengurangan hal wajar.
Namun, pihak eksekutif diminta tetap mengacu pada efisiensi anggaran. Terutama terhadap pelaksaan kegiatan fisik yang waktunya saat ini kurang dari tiga bulan.
“Proyek fisik pemerintah perlu pengawasan agar tidak ada kegagalan proyek dan program karena waktu. Selain itu, eksekutif juga agar kedepan merencanakan program yang bermanfaat,”kata Ambo angka SH.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Dedi Hadi mengapresiasi seluruh pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah saat ini. Meski demikian mereka menyorot kurangnya perhatian terhadap sarana pendidikan khususnya ruang kelas.
Maka dari itu, mereka mengharapkan pada tahun anggaran 2018 pendidikan hendaknya menjadi prioritas. “Kami mendukung pemerintah melakukan kajian akademis RP3KP dalam inovasi pembangunan pemukiman. Penganggaran pengerasan jalan dan jaringan PLN di seberang kota. Serta menyerahkan aset ke provinsi dari instansi yang dialihkan. Agar tidak jadi beban anggaran,”ungkap Dedi Hadi.
Fraksi Golkar sendiri memberikan 12 rekomendasi yang harus diperhatikan pihak eksekutif dalam pandangan akhirnya. Sementara, Fraksi PAN melalui H Edwar M Nur SE, Fraksi PKB melalui H Hamid, pun mengeluarkan pandangan yang sama.
Bahwa kegiatan fisik di PUPR dan Perkim yang masuk pada APBDPerubahan waktunya sangat singkat, kurang dari 65 hari. mereka menyetujui usulan program tersebut karena adanya jaminan dari SKPD terkait.
“Berhubung waktu terbatas ada beberapa kegiatan yang dikhawatirkan tidak selesai di PUPR dan Perkim. SKPD menjamin selesai dalam waktu 65 hari. kita pinta itu benar-benar selesai,”kata H Edwar M Nur.
Bupati Tanjab Barat, H Safrial MS memandang bahwa kekhawatiran pihak DPRD hal wajar. Namun, Karena apa yang disampaikan oleh masing-masing OPD tersebut sudah melalui pertimbangan dan kajian serta perencanaan. Maka dirinya pun merasa optimis bisa dilaksanakan.
“Benar juga apa yang dikhawatirkan kawan-kawan dari dewan. Perlu diingat waktu kita singkat. Oleh karena itu, setiap amanat ini harus dikerjakan efektif dan efisien,”ucap Safrial.
Bupati membenarkan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. mg
