Jambi, AP – Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakomodir usulan pembangunan infrastruktur yang memang menjadi kebutuhan provinsi itu dalam menunjang perekonomian.
Wagub di Jambi Jumat, mengatakan kebutuhan prioritas Provinsi Jambi yang merupakan kewenangan nasional diantaranya peningkatan ruas-ruas jalan nasional akses menuju Pelabuhan Muarasabak, jalan akses Candi Muarojambi, jalan akses Pelabuhan Roro serta pembangunan Jembatan Batanghari III.
Kemudian penanganan Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR), kewenangan nasional dalam rangka mendukung kedaulatan pangan khususnya Daerah Irigasi Batang Asai, pengendalian banjir perkotaan khususnya Kota Jambi, pembangunan turap dan kolam retensi di Kabupaten Bungo dan Kota Sungaipenuh serta revitalisasi kawasan Danau Sipin, Danau Teluk dan Danau Kerinci.
Prioritas lainnya kata wagub yakni penataan kawasan ruang terbuka hijau Masjid Agung Al Falah, Taman Rajo, kawasan Bandara Sultan Thaha dan eks MTQ serta penataan kawasan wisata Candi Muarojambi.
Selanjutnya penanganan kawasan kumuh, pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) RSUD Hasyim Hanafi Bungo dan rumah susun untuk PNS serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Prioritas kebutuhan Jambi itu dikatakan wagub terkait Jambi menjadi tuan rumah Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Se-Sumatera Tahun 2018 di Jambi yang berlangsung selama tiga hari sejak, Rabu (07/03).
“Kebutuhan prioritas Provinsi Jambi yang tentunya nanti akan menjadi bagian dalam pembahasan teknis dan besar harapan saya kiranya Kementerian PUPR mempertimbangkan untuk diakomodir,” kata Wagub. Selain itu, Wagub mengatakan, dengan dijadikannya Jambi sebagai tuan rumah Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR, dapat berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi karena dihadiri lebih dari 500 orang peserta.
Sebelumnya Sekjen Kementerian PUPR, Prof Anita Firmanti Eko Susetyowati menjawab kebutuhan Provinsi Jambi untuk pembangunan Jembatan Batanghari III serta akses jalan menuju Pelabuhan Muarasabak.
“Untuk jembatan Batanghari III belum bisa dilaksanakan tahun ini, dan dipersiapkan semuanya pada akhir tahun 2019, kemudian tahun 2020 mulai dikerjakan. Untuk jalan menuju Pelabuhan Muarasabak kita janjikan hingga selesai pengerjaannya,” kata Prof Anita.
Menurut Prof Anita, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah lebih fokus dan efisien dan bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan kepala daerah.
“Kementerian PUPR tidak ingin lagi membangun dalam kurun waktu yang lama karena berbeda kepemimpinan akan berbeda kebijakan dan kita tidak ingin nanti hanya tiang saja lalu mangkrak,” katanya menambahkan. ant
