Jakarta, AP – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR terkait pagu indikatif Polri 2019 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp.76,9 triliun beserta tambahan yang sudah diajukan senilai Rp.44 triliun.
“Karena usulan penganggaran butuh persetujuan DPR maka kami sebagai mitra kerja Komisi III DPR telah menyampaikan agar mendukung Polri,” kata Tito usai Rapat Kerja Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (06/06).
Dia menjelaskan, awalnya Polri mengusulkan pagu indikatif 2019 sebesar Rp.126,8 triliun yang akan digunakan untuk belanja pegawai Rp.49,9 triliun, belanja barang Rp.36,5 triliun termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu 2019 sebesar Rp.5 triliun, dan belanja modal Rp.40,3 triliun.
Namun menurut dia berdasarkan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Polri disetujui sebesar Rp.76,9 triliun, termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu sebesar Rp.2,3 triliun.
“Dengan pagu indikatif yang disetujui itu cukup jauh dari usulan kami sebesar Rp.126,8 triliun dan jauh di bawah alokasi anggaran 2018 sebesar Rp.95 triliun,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penetapan pagu indikatif oleh pemerintah apabila dilihat dari usulan Polri maka terpenuhi 60,62 persen sedangkan bila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran 2018 sebesar Rp95 triliun, secara umum berkurang sebesar Rp.18,1 triliun atau minus 19,08 persen.
Hal itu menurut dia, berdampak pada belanja pegawai dan tunjangan kinerja anggota Polri yang tahun depan direncanakan naik 70 persen karena saat ini baru naik 53 persen sedangkan beberapa instansi lain sudah 100 persen.
“Saya sebagai pimpinan ingin ada tambahan tunjangan kinerja agar kesejahteraan semakin baik sehingga bisa mendorong kerja maksimal,” katanya.
Dia mengatakan, setelah penetapan pagu indikatif itu, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp.44,4 triliun dengan rincian untuk belanja pegawai Rp.6,7 triliun, belanja barang Rp.5 triliun, dan belanja modal Rp.32,6 triliun.
Hal itu menurut dia dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan pengamanan Pemilu 2019.
“Kami harap usulan kami dipenuhi namun semua dikembalikan pada pemerintah dan DPR, tentu Polri ingin anggaran tersebut ideal tapi disesuaikan dengan kemampuan negara kalau punya prioritas lain,” katanya.
Dia mengatakan, apapun yang diberikan pemerintah pada Polri, institusinya akan kerja maksimal dengan berapa pun anggaran yang diberikan namun dirinya tetap berharap anggaran ideal yang diberikan. ant