Jambi, AP – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M.Dianto,M.Si berharap sekaligus menekankan agar Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bekerjasama dengan baik dan bekerja maksimal.
Hal tersebut dikemukakan Sekda dalam Aktivasi dan Peninjauan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Karhutla Provinsi Jambi Tahun 2018, di terminal lama Bandara Sultan Thaha Jambi, Rabu (25/07).
Satgas Karhutla Provinsi Jambi terdiri dari berbagai instansi, baik instansi dibawah Pemerintah Provinsi Jambi maupun instansi vertikal, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, TNI, Polri, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan BMKG Provinsi Jambi.
Deputi III BNPB, Harmensyah dan Direktur Peralatan BNPB, Agustian, turut serta dalam acara tersebut. Sebelumnya, Sekda memimpin Apel Siaga TRC (Tim Reaksi Cepat) Satgas Karhutla Provinsi Jambi, yang diikuti oleh 43 orang personil TRC Karhutla.
Pada intinya, Sekda berpesan agar Satgas menlaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebaik-baiknya, menjalin komunikasi, koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan baik.
“Semoga Satgas bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik,” harap Sekda.
Sekda mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Satgas Penanggulangan Karhutla siap melaksanakan tugas, dan terlebih lagi adanya event besar yang tidak lama lagi akan digelar, Asian Games 2018, perhelatan lomba olahraga se Asia, yang akan dibuka pada tanggal 18 Agustus 2018, dengan kota penyelenggara Jakarta dan Palembang, serta siap mendukung menyukseskan Asian Games tersebut.
Sekda menjelaskan, pada tahun 2015 lalu, beberapa daerah menghadapi kabut asap pekat akibat karhutla, termasuk Provinsi Jambi. Hal tersebut mengakibatkan banyak sekali kerugian, baik kerugian dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lumpuhnya operasional Bandara Sultan Thaha Jambi selama kurang lebih 3 bulan.
Sekda berharap sekaligus menegaskan agar hal seperti itu tidak pernah lagi terjadi. Belajar dari pengalaman tersebut, ungkap Sekda, Pemerintah Provinsi Jambi bersinergi dengan semua pihak terkait telah mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi musim kemarau, diantaranya pada tanggal 18 Juli 2018 Gubernur Jambi telah membuat SK Siaga Darurat Karhutla, yakni Keputusan Gubernur Jambi Nomor 656/KEP.GUB/BPBD-2.2/VI/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi dimana dengan adanya SK tersebut ada penigkatan persiapan menghadapi karhutla, dari sisi personil, peralatan, dan anggaran.
Sekda mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi meminta perusahaan-perusahaan perkebunan menyiapkan Tim Pemadam Kebakaran dan minta Kepala BPBD mengecek kesiapan perusahaan dalam pemadaman kebakaran, apabila terjadi kebakaran di areal perusahaan atau sekitar perusahaan.
“Perusahaan harus siap mengatasi kebakaran di wilayah kerjanya. Untuk itu, perusahaan harus punya personil dan peralatan,” ujar Sekda.
Selain itu, Sekda mengatakan bahwa BPBD Provinsi Jambi siap membantu daerah yang terkena dampak karhutla. Instansi penegak hukum melakukan penegakan hukum yang menimbulkan efek jera kepada pelaku yang menyebabkan kebakaran hutan lahan.
Sekda mengapresiasi partisipasi TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Kerhutla, serta semua instansi yang terlibat didalamnya.
“Kerja ini haruslah kerjasama yang baik dan kerja bersama,” tegas Sekda.
Deputi III BNPB, Ir. Harmensyah mengatakan, ada kecenderungan peningkatan hotspot, seiring dengan musim kemarau saat ini. Dan, lanjut Harmensyah, sudah tepat Gubernur Jambi mengeluarkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi, bukan hanya karena ada Asian Games, apalagi ada Asian Games.
Harmensyah menyatakan, presiden mengapresiasi penanggulangan karhutla tahun 2016 dan 2017, yang berhasil mengantisipasi supaya tidak terjadi kabut asap, dan hal tersebut karena kerjasama yang baik dari semua pihak terkait.
Harmensyah mengungkapkan, arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas Penanggulangan Karhutla pada 6 Februari 2018, memerintahkan mewaspadai musim kemarau yang mungkin datang lebih awal.
“Persiapan mengatasi karhutla harus segera dimulai, titik api harus segera dipadamkan sedini mungkin. Tugas kita hanya padamkan api dan hilangkan asap. Jangan sampai kejadian terbakar besar baru dipadamkan, mulai dari yang kecil,” tegas Harmensyah.
“Posko ini harus berjalan dengan baik, setiap hari, setiap pagi ada penugasan setiap sore ada evaluasi, di kabupaten juga harus dibentuk Satgas. Kita harus memperkuat pencegahan dengan patroli dan sosialisasi,” lanjut harmensyah.
Harmensyah juga menyatakan perlunya memaksimalkan peran Satgas Pemberdayaan Masyarakat, melibatkan masyarakat setempat untuk menanggulangi terjadinya karhutlah, terutama pada upaya pencegahan.
Harmensyah mengatakan, Sestama akan mendukung operasional karhutla di Provinsi Jambi dengan adanya 2 unit helikopter untuk penanggulangan karhutla.
Hal yang tak lakah pentingnya, ujar Harmensyah, berdoa untuk memohon hujan. Perwakilan dari BMKG Provinsi Jambi, Putri Anissa memaparkan pantauan hotspot di Provinsi Jambi.
Pada hari ini, 25 Juli 2018 ditemukan 3 titik hotpot di Provinsi Jambi, di Kabupaten Tebo 2 titik yakni di Tebo Ulu dan Batanghari 1 hotspot yakni di Bajubang. Hotspot yang ditemukan selama Januari s/d 24 Juli 2018 total 107 titik tersebar se Provinsi Jambi, dan dari Juni sampai 24 Juli total 50 hotspot.
Perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyampaikan, total luas lahan terbakar dari Januari s/d 24 Juli 2018 seluas 130,5 Ha, terdiri dari Kawasan Hutan 41,5 Ha (32 %), kawasan APL (Areal Peruntukan Lain) seluas 89,0 Ha (68%), area terbakar : gambut 9,1 Ha, mineral 121, 4 Ha.
Perwakilan dari Dinas kesehatan Provinsi Jabi menyatakan, data ISPU wilayah Provinsi Jambi untuk tanggal 24 Juli 2018 pada anggka 43 dengan katagori baik.
Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah,SH,MH ikut serta dalam acara tersebut. (HMS)
