Jambi, AP – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs. H. M. Dianto, M. Si tekankan agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus meningkatkan pelayanan publik yang berbasisi digital, dan sesuai kominfo sesuai dengan tugas dan fungsi saat ini mengurus informatika, persandian dan statistik.
“Kominfo harus eksis dan terdepan dalam bidang informasi, karena di era sekarang masyarakat sangat memerlukan informasi yang terbaru dan akurat dengan cepat dan benar,” kata Sekda M. Dianto, saat Membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Kominfo se Provinsi Jambi 2018, bertempat O duo Weston Hotel, Kota Jambi, Kamis (25/10).
Menurut Sekda, seiring berjalannya waktu, di era era globalisasi, untuk menyikapi tuntutan reformasi, maka mewujudkan reformasi birokrasi merupakan suatu yang sangat strategis untuk dibicarakan, terutama sekali dalam menghadapi persaingan era globalisasi. “Peran aparatur cukup strategsi sebagai implementor kebijakan administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah,” ungkapnya.
“Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, merupakan salah satu langkah percepatan dalam mewujudkan amanah reformasi yang telah digulirkan, bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,” ujarnya.
Selain itu, atas dilaksanakan Rakornis bidang Kominfo bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi bidang kominfo. Diharapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota, semua bisa melengkapi dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga komonikasi sosial guna menjamin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan,” jelas Sekda.
Sekda menyatakan, rakornis diselenggarakan dalam rangka memberikan gambaran tentang peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berbasis digital, sehingga program menjadi lebih efisien dan transparan.
“Kita sangat mengharapkan kerjasama antara kominfo kabupaten/kota se Provinsi Jambi untuk pengurusan informatika, persandian dan statistik. Selama ini ketiga urusan ini masih tersebar di beberapa instansi, dengan terbentuknya kominfo di kabupaten/kota dan provinsi, sudah menjadi tupoksi dari Dinas Kominfo itu sendiri. Slama ini terkendala masalah anggaran. Untuk itu, dengan banyaknya kegiatan kita harus bersama-sama mencarikan solusi bagaimana caranya kominfo kedepan lebih eksis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, informasi terbaru dan informasi terakurat, masyarakat harus mengetahui, karena keterbukaan informasi inilah yang di cari masyarakat,” tutur Dianto.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ir.Nurachmat Herlambang,MMA menyampaikan, rapat koordinasi dilaksanakan selama satu hari dan dihadiri 80 orang dari Kominfo kabupaten/kota se Provinsi Jambi, pimpinan media sosial, dan utusan OPD dari Provinsi Jambi.
“Rakornis bertujuan untuk menyamakan dan mensinergikan program kerja dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, supaya dapat berjalan bersinergi dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing wilayah,” tambah Nurachmat.
“Kita sengaja mendatangkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kasubdit Audio Visual dan Media Dimas Aditya Nugraha dan Subbit Layanan Aptika Nova Zanda serta dari PT Mitsindo Visua Pratama, dan PT Telekomunikasi Indonesia, dengan solusi Telkom Smart Province,” terang Nyrachmat.
Nurachmat mengemukakan, tujuan dan sasaran Kominfo Provinsi Jambi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, menciptakan transparansi sistem pemerintahan kepada masyarakat, mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Provinsi Jambi, serta mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat,” jelas Nurachmat.
Sasaran yang dicapai, lanjut Nurachmat, meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah, terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat, dan tersedianya infrastruktur bidang komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat. (hms)
