Kualatungkal, AP – Tahun 2019 merupakan tahun ketiga kepemimpinan Dr Ir H Safrial MS dan Drs H Amir Sakib sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) periode 2016-202
Tiga tahun menjabat tentu telah banyak terobosan yang dilalukan untuk memajukan bumi serengkuh dayung serentak ke tujuan. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan jembatan, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan sektor lainnya terus dipacu.
Teranyar, terobosan yang dilakukan Safrial adalah menggenjot sektor parwisata daerah itu. Sebagai wilayah terletak dibibir pantai, hutan mangrove mulai diliriknya, bahkan mulai digarap pada tahun ini.
Anggaran yang digelontorkan hampir Rp 12 miliyar dengan rincian Rp 10 miliyar dari APBD dan sisanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1 Miliyar plus Rp 500 juta dari kementerian kelautan dan perikanan.
Safrial dalam berbagai kesempatan selalu menekankan agar komitmen pengelolaan kawasan mangrove di pantai timur Sumatera ini difokuskan pada pengembangan ekowisata yang nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama para nelayan yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.
“Kita ingin nelayan dan masyarakat kita yang tinggal di sekitar kawasan mangrove punya penghasilan serta kehidupan yang layak kedepannya. Oleh sebab itu, kita akan mengembangkan objek wisata daerah mulai 2019,” kata Safrial.
Rencana kawasan wisata mangrove sudah tertuang dalam RPJMD. Fokusnya adalah kawasan mangrove di Desa Pangkal Babu untuk dijadikan ikon wisata baru. Potensi mangrove di Tanjabbar sudah menasional.
Hutan mangrove di Provinsi Jambi hanya ada di perairan Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Menurut keterangan Kepala Bappeda Tanjabbar, Firdaus Khatab, Tanjab Barat daerah pertama yang berkomitmen penuh dalam pengembangan potensi wisata hutan mangrove.
Dari APBD sendiri, instansi terkait akan menyiapkan satu jembatan penghubung langsung ke lokasi hutan mangrove, memperbaiki akses jalan, serta fasilitas lampu listrik dan air bersih.
Kemudian setelah ada akses jalan dan jembatan serta fasilitas-fasilitas tersebut, direncanakan juga pembangunan menara pantau, lapak UMKM, taman, penginapan maupun warung makan di sekitar lokasi.
“Pengembangan potensi wisata mangrove ini selain untuk memperindah kota juga punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan bahkan dari manca negara. Sehingga perekonomian daerah akan dengan sendirinya akan mengalami peningkatan,” bebernya.
Bebeberapa catatan lain ditahun ketiga kepemimpinan Safrial-Amir Sakib, komitmennya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Tanjab Barat. Saat ini bahan baku air bersih telah berproduksi, hanya saja belum disuplai ke masyarakat, terutama kepada penduduk dalam Kota Kualatungkal.
Terobosan lain adalah pembangunan rumah sakit di Kecamatan Merlung. Dalam rangka memberi pelayanan kesehatan masyarakat daerah itu, Safrial bertekad mendirikannya, dan saat ini sudah terealisasi.
Begitu juga pelayanan kesehatan dibeberapa kecamatan lainnya juga telah dibangun Puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Di Kecamatan Seberang Kota misalnya, kecamatan yang bisa diakses menggunakan transportasi air ini telah miliki puskesmas rawat inap.
Puskesmas rawat inap terus dibangun pemerintahan Safrial. Bahkan pada tahun 2019 kembali direalisasikan di Kecamatan Pengabuan. Sektor pendidikan juga menjadi prioritas. Pada tahun 2018, sejumlah Ruang Kelas Baru (RKB), baik SD maupun SMP telah dibangun. Penambahan RKB tersebut akan kembali berkelanjutkan di APBD 2019 di sejumlah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan juga semakin gencar dilakukan. Informasi dari Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SIPDJD), panjang jalan kabupaten di Kabupaten Tanjabbar mengalami penambahan sesuai dengan SK terakhir Bupati Nomor 600/707/DPU/2016 tertanggal 3 Oktober 2016.
Tahun 2016, panjang jalan kabupaten tercatat 1.265,2 Km. Pada SK sebelumnya, Nomor 600/245/DPUK/2015 tertanggal 30 September 2015, panjang jalan kabupaten tercatat 1.195,790 Kilometer. Artinya ada penambahan jalan kabupaten sekitar 69,414 Km.
Dari data yang diperoleh, pada 2016 lalu kondisi jalan tidak mantap (rusak ringan dan berat) mencapai 653,19 kilometer, dengan rincian rusak berat 155,71 kilometer dan rusak ringan 497,48 kilometer.
Ditahun tersebut, Dinas PUPR Tanjabbar berhasil menggelontorkan dana sekitar Rp 232 miliar atau setara 29,12 persen dari APBD untuk dilakukan perbaikan. Alhasil, kinerja perbaikan jalan mencapai 296,4 kilometer (49,38 persen), dengan rincian kondisi baik 14,4 persen dan kondisi sedang 30,98 persen.
Sementara ditahun 2017 ada peningkatan serapan APBD untuk perbaikan jalan baik rusak ringan ataupun rusak berat. Dari 737,8 km jalan dengan kondisi tidak mantap (501,4 kilometer rusak ringan dan 236,35 rusak berat) anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan mencapai Rp 307,4 miliar atau setara dengan 43,15 persen dari total APBD 2017.
Dengan realisasi perbaikan mencapai 307 kilometer (41,68 persen) dengan rincian 13,55 persen dalam kondisi baik dan 28,14 persen kondisi sedang.
Ditahun 2018, serapan APBD untuk perbaikan jalan mencapai Rp 327,9 miliar meningkat dari tahun sebelumnya atau setara 12,72 persen dari APBD 2018.
Dari dana yang dialokasikan tersebut, perbaikan jalan mencapai 43 persen dari 721 kilometer jalan rusak ditahun 2018, yakni kondisi rusak ringan 499,9 km dan 221,181 rusak berat. Realisasi perbaikan sekitar 310 kilometer dengan rincian kondisi baik 13,9 persen dan kondisi sedang 29,1 persen.
Setiap tahun jalan kabupaten yang pemeliharaanya dibiayai APBD tetap mengalami kerusakan. Kerusakan bisa saja akibat kondisi alam dan tingginya tonase kendaraan yang melintas di jalan-jalan kabupaten.
Tak hanya jalan kabupaten, Dinas PUPR Tanjabbar juga tetap memantau jalan strategis provinsi, yang biaya pemeliharaannya masih dibebankan ke kabupaten.
Jalan strategis provinsi ini sewaktu-waktu bisa dinaikkan statusnya ke jalan provinsi, jika ada persetujuan dari Bupati.
Jalan strategis provinsi yang beberapa tahun terakhir mendapat penanganan intens dari kabupaten adalah Jalan Lingkar Roro ke Semau dan jalan lingkar Serdang – Sei Gebar dan Mendahara. Jalan strategis masih dibiayai melalui APBD.
“Tergantung Bupati, apakah nanti jalan ini akan dinaikkan statusnya ke provinsi, tentu ada kajian lagi. Sementara ini masih dibiayai APBD untuk perbaikan dan pemeliharaanya,” kata Arif Sambudi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR.
Sementara itu, ada juga Jalan Provinsi yang turun kelas menjadi jalan strategis provinsi. Yang tadinya dibiayai APBD Provinsi kini menjadi tanggungjawab kabupaten.
Jalan yang dimaksud adalah jalan di SP IV Merlung menuju perbatasan Tebo (Sengeti Gedang,red). Kata Arif, jalan ini sekarang menjadi tanggungjawab Dinas PUPR Tanjabbar dalam pemeliharaanya. Dia tidak merincikan alasan kenapa jalan ini turun status dari jalan provinsi menjadi jalan strategis.
Pemerintah Kabupaten Tanjabbar melalui Dinas PUPR Tanjabbar menargetkan pembangunan 220 jembatan kontruksi baja beton dan baja ringan dalam lima tahun (2016-2021).
Dari data yang dihimpun, pada tahun ini tersisa 38 jembatan yang akan dibangun dalam empat kali penganggaran.
Pihaknya optmis, dalam empat kali penganggaran 38 jembatan yang tersisa, tuntas dibangun. Dia merincikan, sekitar Rp 205 miliar anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan jembatan beton dan baja tersebut.
“Kita optimis dalam empat kali penganggaran lagi (tahun 2019 dan 2020) 38 jembatan ini akan selesai dibangun. Progres ini bagian dari RPJMD, untuk pembangunan infrastruktur jembatan, untuk mengakses daerah-daerah terisolir,” paparnya. (Tri)
