TEBO, AP – Bupati Tebo sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 108 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Perbup ini menindaklanjuti instruksi presiden nomor 6 tahun 2020 dan intruksi Mendagri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah.
“Sat Pol PP selaku tim monitoring dan evaluasi ditugaskan bupati untuk melaksanakan Perbup nomor 108 tahun 2020 akan segera dilaksanakan,” kata Kasat Pol PP Taufiq Khaldy, Senin (31/8).
Taufiq mengatakan, sasaran dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum. Meliputi perkantoran, usaha dan industri, sekolah atau institusi pendidikan, cafe dan restoran bahkan pedagang kaki lima.
“Tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan,” kata Kasat Pol PP.
Mengenai sanksi kata Taufiq, bagi pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan teguran, kerja sosial hingga denda. Denda yang ditetapkan untuk pelanggar protokol kesehatan adalah sebesar Rp20 ribu.
“Mereka para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi teguran lisan dan tertulis, denda administratif sebesar Rp2 juta, dan penghentian sementara hingga pencabutan izin usaha,” kata Taufiq Khaldy.
Penerapan sanksi ini, kata Taufiq akan dikoordinasikan dengan pihak TNI, Polri dan tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tebo. (Ardi)