JAMBI, AP – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus terpadu oleh semua pemangku kepentingan.
Hal tersebut dikatakannya saat membuka Workshop Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Serta Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi di SwissBell Hotel Jambi, Rabu (11/11).
Sekda berharap agar workshop yang diselenggarakan dapat memadukan perencanaan pembangunan DAS, baik skala lokal, regional dan nasional sehingga dapat dikelola secara integrasi mulai dari hulu sampai hilir. Sekda menjelaskan, workshop merupakan salah satu upaya mewujudkan pengelolaan DAS secara terarah dan terpadu.
“Workshop yang diselenggarakan dapat menjadi perwujudan pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan, dimana semua pihak dan para pemangku kebijakan harus mempunyai perhatian intensif terhadap pengelolaan dan pemulihan daya dukung DAS Provinsi Jambi,” kata Sekda.
Menurutnya pengelolaan DAS bagian integral yang tak terpisahkan dari pembangunan wilayah, baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Daya dukung wilayah DAS yang tinggi merupakan salah satu indikasi keberhasilan proses pembangunan wilayah, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi wilayah yang selaras dengan perbaikan kondisi lingkungan dan semakin optimalnya mitigasi bencana hidrometeorologi dan kerusakan lingkungan.
Sekda memaparkan, menurunnya bencana banjir dan semakin tingginya ketersediaan air baik secara kuantitas dan kualitas yang terdistribusi merata sepanjang tahun dan pada seluruh wilayah, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan wilayah pengelolaan DAS dan pengelolaan DAS dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa ditawar lagi, untuk masa kini dan masa mendatang.
Sebab itu, Sekda mengajak seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat di Provinsi Jambi untuk bersama-sama membenahi sungai Batang Hari, tidak hanya dilakukan pada alurnya saja tetapi pada daerah yang mengalirkan air dan masuk ke dalam Sungai Batang Hari, pembenahan dilakukan di seluruh DAS Batang Hari.
“Pembenahan di hulu, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun dan sebagian Kabupaten Solok dan Kabupaten Darmasraya di Provinsi Sumatera Barat sangat prioritas untuk segera dilakukan, karena fungsi daerah tersebut sebagai pelindung/penyangga wilayah-wilayah hilir seperti Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muarojambi dan Kota Jambi,” kata Sekda menjelaskan.
Sekda mengatakan, arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota sudah seyogyanya dapat mengakomodasi kebijakan pengelolaan DAS untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan daerah dan meminimaisir bencana akibat kerusakan daya dukung lingkungan dan daya dukung DAS.
Sinkronisasi kebijakan antar daerah kabupaten/kota katanya sangat diperlukan agar kegiatan pembenahan sungai dan DAS Batang Hari dapat dilakukan secara terencana, terstruktur, terukur dan tepat sasaran sehingga konvergensi kepentingan antar daerah kabupaten/kota dapat dihindari dan diminimalisir.
Sekda juga meminta, workshop tersebut tidak hanya dilaksanakan untuk hari ini saja, diharapkan terus berlanjut secara rutinitas setiap tahunnya.
“Saya minta kegiatan ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga peran DAS dalam upaya mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dalam wilayah DAS Provinsi Jambi semakin besar peranannya pada tahun-tahun mendatang,” katanya menambahkan.
Sementara Direktur Jenderal PDASHL Kementerian KLHK, M. Saparis Soedarjanto mengatakan saat ini pembangunan yang dilakukan pemerintah dimulai dari pedesaan sampai pusat kota yang lebih diutamakan berbasiskan pedesaan, untuk itu peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan dan setiap program yang dilakukan harus mengarah pada keuntungan masyarakat.
“Pengelolaan DAS secara terpadu merupakan suatu proses penyusunan dan penerapan suatu tindakan yang melibatkan sumber daya alam dan manusia di dalam suatu kawasan DAS dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan dalam DAS untuk mencapai semaksimal mungkin tujuan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar perekonomian masyarakat bisa meningkat dan alam bisa terjaga,” kata Saparis. (Red)
