KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera memetakan perencanaan pemberian vaksinasi kepada masyarakat dan menyampaikan sosialisasi, baik melalui media siar dan media sosial.
“Hal itu agar masyarakat mendapat kepastian dan tidak bingung apakah dirinya akan mendapatkan vaksin atau tidak, dikarenakan pemberian vaksin dengan jumlah dosis yang terbatas ini harus diberikan kepada kelompok masyarakat prioritas terlebih dahulu,” kata Bamsoet, Senin (7/12).
Pernyataannya tersebut dikatakan Bamsoet terkait telah tiba 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Minggu (6/12).
Bamsoet meminta pemerintah menjelaskan dan menyosialisasikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan vaksin, serta menyampaikan harapan agar vaksin dapat diberikan secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Hal itu dikarenakan vaksin tersebut diperuntukkan sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19,” ujarnya.
Dia meminta pemerintah untuk memastikan vaksin tersebut sudah memenuhi kriteria sesuai standar kesehatan dan aman bagi pengguna.
Menurut dia, pemerintah juga harus meminta seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan memakai masker secara disiplin.
“Protokol kesehatan itu tetap dijalankan meskipun vaksin COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Karena perlu diingat bahwa vaksin bukan untuk mengobati sepenuhnya dari COVID-19, melainkan untuk mencegah diri terpapar virus corona,” ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memeriksa keamanan vaksin tersebut, sehingga nantinya akan aman jika didistribusikan kepada masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan masyarakat agar bersabar dan tidak resah apabila belum mendapatkan giliran untuk diberikan vaksin COVID-19 dalam rangkaian 1.2 juta dosis tersebut.
“Itu dikarenakan akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lagi yang akan tiba pada Januari 2021, serta juga akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin covid-19 yang akan dikirimkan dalam dua gelombang pada Januari 2021,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19, melalui sosialisasi langsung ataupun melalui media cetak, media daring, media sosial, maupun media siar, sehingga masyarakat dapat memahami dampak positif maupun efek samping ringan dari pemberian vaksin tersebut.
Senada dikatakan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi terkait vaksin COVID-19, karena sangat penting dilakukan agar masyarakat bersedia divaksin sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.
Namun Puan menegaskan bahwa pemberian vaksin itu harus dilakukan sesuai prosedur, pertimbangan ilmiah, dan hasil uji klinis yang baik.
“Setelah vaksin tiba di Tanah Air, selanjutnya pemerintah harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi manfaat serta keamanan vaksin tersebut supaya masyarakat mau divaksin untuk mencegah penularan wabah COVID-19,” kata Puan.
Dia menilai, edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 dapat dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalangan akademisi, swasta, maupun kalangan masyarakat sipil.
Puan juga meminta distribusi vaksin yang diuji klinis di Bandung sejak Agustus 2020 itu dilakukan berdasarkan analisa data yang akurat.
Dia menilai Pemerintah harus menginformasikan secara jelas mengenai waktu pemberian dan penerima vaksin, serta mekanisme untuk vaksin gratis dan vaksin mandiri.
“Masyarakat yang tidak mampu atau berisiko tinggi harus difasilitasi. Pastikan harga vaksin mandiri terjangkau, karena harga tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat memperoleh vaksin tersebut,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
Menurut dia, meskipun sudah ada vaksin, masyarakat harus tetap harus mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri dan orang-orang di sekitar.
Secara terpisah, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menjelaskan vaksin corona yang sudah tiba itu bagian dari total 3 juta dosis yang akan diterima Indonesia dari Sinovac dalam waktu dekat ini.
“Vaksin yang telah tiba pada hari Minggu, 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis jenis SARS-CoV-2 yang inaktivasi,” kata Menkes Terawan dalam keterangan secara virtual, Senin (7/12).
Lantas berapakah harga yang harus dibayar pemerintah untuk vaksin tersebut? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin COVID-19 tersebut.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar itu dibelanjakan untuk 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac serta 100.000 dosis dari Cansino. “Dari sisi implementasi, untuk 2020 Kementerian Kesehatan telah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin, yaitu untuk 3 juta dosis dari Sinovac dan 100 ribu dosis dari Cansino,” ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, selain belanja anggaran untuk pengadaan vaksin corona, Kemenkes juga belanja berbagai perlengkapan untuk kebutuhan vaksinasi. Seperti jarum suntik, alkohol swab, dan cool box untuk penyimpanan vaksin.
“Saat ini Kemenkes telah membelanjakan Rp 277,4 miliar untuk jarum suntik, alkohol swab, dan safety box,” imbuh Sri Mulyani.
Selain itu, untuk pengadaan vaksin refrigerator sebanyak 249 unit, cool box 249 unit, alat pemantau suhu vaksin 249 unit, vaksin carrier 498 unit, dan alat pelindung diri (APD) sehingga total anggaran yang telah dibelanjakan senilai Rp190 miliar.
Selain vaksin corona siap pakai sebanyak 3 juta dosis yang masih menunggu izin Badan POM, Indonesia juga akan menerima vaksin corona dari Sinovac dalam bentuk bahan baku. Bahan tersebut selanjutnya akan diproduksi jadi vaksin corona siap pakai oleh BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero) (Red)
