JAMBI-Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Sindiran keras pun juga diberikan oleh Budayawan Sudjiwo Tedjo.
Sudjewo Tedjo pun memberikan cuitan di media sosial twitter. Presiden Jancukers ikut meminta TNI menurunkan baliho Puan Maharani di sejumlah daerah.
Sudjiwo Tedjo bahkan menyarankan baliho-baliho berukuran besar bergambar Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, untuk diberikan ke tukang soto dan PKL atau pedagang kaki lima agar bisa dimanfaatkan.
Dalam kesempatan itu, Sujiwo Tejo memberikan alasanya meminta aparat TNI turun tangan menurunkan baliho Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Melalui cuitan Twitter pribadi Sudjiwo Tedjo, Minggu (8/8/2021), ia menilai baliho Puan Maharani tersebut jika diturunkan bahan-bahannya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pedagang kaki lima.
“Bahan balihonya bisa cepat-cepat dimanfaatkan rakyat untuk tenda kaki lima UMKM: Soto Lamongan, dan lain-lain,” cuit Sujiwo Tejo.
Selain itu, ia menilai baliho-baliho Puan tersebut bisa dimanfaatkan rakyat kecil untuk membuka usaha kaki lima dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Menjadikan baliho-baliho itu sebagai tenda kaki lima membuat lapangan kerja baru: tukang cat, tukang jahit, dan lain-lain,” sebutnya.
Pada narasi cuitannya tersebut, Sujiwo Tejo juga berharap aparat TNI bisa turun tangan untuk menurunkan baliho-baliho Puan Maharani yang saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Sebab, menurutnya, pemasangan baliho Puan Maharani itu tidak etis lantaran masa jabatan Presiden Jokowi masih lama.
“Kudukung penuh bila TENTARA kembali turun tangan turunkan baliho-baliho yang tak sesuai rasa senasib pandemi. Tak etis pada Presiden jokowi yang sisa masa jabatannya masih lama,” tulisnya.
Diketahui, baliho berukuran besar bergambar foto Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran dalam beberapa hari terakhir. Meski bertuliskan Ketua DPR RI di bagian bawah, ada logo PDIP di bagian atas baliho yang didominasi warna merah itu.
Baliho Puan Maharani juga ada yang terpasang di berbagai lokasi di Jambi. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jambi, Edi Purwanto belum lama ini mengatakan pihaknya diinstruksikan untuk tidak mengurus pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 untuk sementara.
Sehingga tidak menyebarkan apapun untuk mengenalkan Puan Maharani di Jambi, yang kemungkinan dianggap berkaitan dengan pilpres.
“Ada penegasan komunikasi politik kepada DPP, DPD, dan DPC Partai PDIP. Kader harus disiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait pilpres,” ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi ini.
Ia pun mengatakan pihaknya sedang fokus konsolidasi partai. Belum sampai pembahasan pilpres.
“Hari ini konsentrasi konsolidasi partai. Pilpres urusan ketua umum. Jadi, kami tidak urus pilpres,” katanya.
Dengan mengikuti instruksi dari pengurus pusat, kata Edi, DPD PDIP Jambi tidak memerintahkan kadernya untuk membuat baliho yang menampilkan sosok Puan Maharani. Apalagi baliho yang jelas untuk kepentingan pilpres tahun 2024.
“Saya cek relawan banyak bikin. Tapi dari instruksi partai tidak ada,” katanya.
