Oleh : Tengku Gilang Ketua BM PAN Kota Jambi
Dialam demokrasi semua manusia berhak memberikan saran, argumentasi dan pendapat. Selagi memiliki value yang konstruktif demi Keberlangsungan khalayat hidup orang banyak.
Khalayak orang banyak menyangkut wilayahnya tempat tinggal maupun hal -hal yang berkaitan dengan aktivitas sehari -harinya.
Dalam sudut pandang ekonomi memang batubara menjadi sesuatu yang menggiurkan di tengah banyaknya negara yang membutuhkanya. Seperti, Tiongkok, India, Jepang, Korsel dan Taiwan dan juga untuk kebutuhan dalam negeri sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Dalam kaitanya dari pada itu, situasi pertentangan antar masyarakat dan maraknya aksi penambangan yang semakin menggurita di Provinsi Jambi tentu juga menjadi masalah baru sosial kemasyarakatan yang kian tak kunjung menemukan titik temu.
Pemerintah Provinsi Jambi hanya bersifat statis dan terkesan taktis hanya mengendalikan situasi pada saat dinamika sosial bereaksi saja.
Pemerintah terkesan hanya memandang situasi tersebut dalam sudut pandang ekonomi saja, dan terkesan kamuflase. Dengan mengatakan banyak orang bertumpu kehidupan pada aktivitas mobilisasi batubara.
Tapi tidak secara tegas memberikan intervensi khusus kepada pemilik tambang atau IUP agar mereka dapat mengendalikan mobilisasi batubara, dengan tidak menggunakan Jalan umum yang dahulu ada dibandingkan eksploitasi serta mobilisasi batubara itu ada, artinya kita ingin katakan “eh ini jalan uda duluan dengan anggaran Dari Kabupaten kalau ia Jalan kabupaten atau Jalan Provinsi Dengan anggaran Provinsi “Agar Juga Kita ingin Tunjukan Bahwa Pemerintah Daerah juga Punya Wibawa sebagai Kepala daerah yang dipilih secara Langsung.
Menjaga Wilayah Tentu Menjadi kewajiban Dari tatanan Gubernur, Akademisi, Pemangku adat, Bupati, Kepala Desa Sampai dengan Warga biasa, karna kesemuanya adalah Infrastruktur yang ada diwilayah tersebut. Tentu Semua kita Membuka Pintu Investasi selagi memiliki income dan tidak merugikan pihak-pihak lainya. “Saya ingin Mengatakan Bahwa Pemilik wilayahlah Yang Mengatur Bagaimana Ologarki(Pemilik Tambang BB) harus Ber-oprasi diwilayah kita, justru bukan Malah Sebaliknya Kita yang terkesan Mengikuti cara mereka Berlaku diwilayah kita maka Good Goverment Dalam hal ini Gubernur Patut kita acungkan Jempol.
Hari -hari ini kita dibuat heboh dalam menghadapi pemilik modal, Baik pemilik tambang maupun pemilik Do Anngkutan yang secara buasnya hingga pada akhirnya kita kelimpungan seakan akan Merekalah Pemilik Tunggal Jalan -jalan yang dilintasinya.Pemerintah sebaiknya berfikir secara Futuristik Jaluh kedepan yang brsefat jangka panjang jangan hanya sekedar Taktis dan statis saja, karna kita tidak dapat memprediksi Sampaikapan Mereka Mengeksploitasi BB dijambi ini.
Dengan Secerca tulisan ini besar Harapan kita semua Bahwa Kita menyadari kita adalah Pemilik Wilayah dan pemilik Jalan yang dibangun Melalui Pajak pajak yang kita sumbangkan Kepada Pemerintahan ini. Harus Berapa nyawa lgi terenggut, harus brapa bnyak lagi orang menderita dijalanan, harus berapabanyak lagi ambulan yg telat sampai ke RS, dan harus Berapa banyak lagi masyarakat tempatan menghisap debu jalnana.Sedikit saya Mengutip kata bung Hatta “Kita Ingin Membantu suatu dunia dimana setiap orang Seharusnya bahagia”
