Batanghari,AP – Sebanyak Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Batanghari Rabu (23/11) memberi pandangan umum terhadap nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.
Pandangan umum sejumlah fraksi-fraksi ini digelar setelah sebelumnya penyampaian nota pengantar oleh Pemerintah.
Azizah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengucapkan Apresiasi terhadap Pemerintah Batanghari yang telah menyampaikan plapon angggaran RAPBD tahun 2017 dan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda).
Menurut Fraksi PAN RAPD 2017 nantinya harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan batanghari.
Dicontohkannya, untuk bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa kepada siswa mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) hendaknya harus dilakukan lebih sektif.
“Pemerintah harus lebih selektif dalam pemberian beasiswa dan yang menerima beasiswa itu harus benar-benar yang mebutuhkan dan siswa yang tidak mampu,” kata Azizah.
Selain itu lanjut politisi PAN ini, untuk pemberian bantuan bibit terhadap petani juga harus lebih selektif, terlebih untuk pemberian bibit sawit, karet, palawija dan lainnya.
“Bantuan yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat di Batanghari sangat bagus dan kami Fraksi PAN sangat mendukung, namun kedepan dalam pemberian bantuan ini harus tepat sasaran dan warga yang menerima benar yang ekonomi kebawah,” ujarnya.
Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan, Supriadi, Ia mengapresiasi pemkab yang telah menyampaikan RAPBD tahun 2017.
“Fraksi golkar menyambut baik atas kenaikan RAPBD tahun 2017 sebesar Rp 0, 7 persen,” katanya.
Partai golkar mengharapkan agar RAPBD tahun 2017 ini segera dibahas secepatnya agar program-program yang akan dilaksanakan pemerintah bisa berjalan sesuai harapan masyarakat batanghari.
Fraksi Hati Nurani yang disampaikan Mashuri mengatakan, bahwa hal ini menjadi apresiasi tersendiri bagi fraksi Hati Nurani.
“Melihat manfaat waktu yang dapat dipandang maksimal untuk kita melakukan pembahasan yang bersipat konferensip dalam menyikapi kondisi sekarang akibat dampak pemangkasan anggaran yang mesti dilakukan pemerintah pusat,” kata Mashuri.
Mashuri menjelaskan, bahwa pada ketentuan umum pasal 1UU RI No. 23 tahun 2014 renting pemerintah daerah, yang telah dijabarkan rencana keuangan daerah tahunan yang akan dikelola penyelenggaraan daerah yang diakui undang-undang.
Pada paripurna sebelumnya Bupati Batanghari pada kesempatan itu yang diwakili oleh Plt Sekda H.Bakhtiar SP, menyampaikan, hal ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batanghari tahun 2016 hingha 2021.
“Perlu kami jelaskan bahwa, terdapat beberapa penyesuaian terhadap postur APBD yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2017 yang lalu,” kata Bakhtiar.
Dijelaslannya, disebabkan oleh penyesuaian belanja daerah dalam rangka menyikapi perubahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan perda Nomor 11 tahun 2016, pencapaian visi dan Misi pemerintah Kabupaten Batanghari dan penguatan ekonomi desa serta pembinaan kepemudaan di perdesaan.
“Serta adanya beberapa perubahan regulasi dari pemerintah pusat terhadap penyusunan APBD tahun anggaran 2017,” jelasnya.
Sementara, kata Plt Sekda, pendapatan daerah pada APBD Tahun anggaran 2017, ditargetkan sebesar Rp. 1.114.696.714.673 yang meningkat sebesar 0,84 % dari perubahan APBD Tahun anggaran 2016.
“Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp. 87.188.800.949, mengalami penurunan sebesar 2,66 % dari perubahan APBD Tahun anggaran 2016 yang disebabkan beberapa kewenangan yang pindah ke Provinsi sesuai dengan undang – undang nomor 23 tahun 2014,” ungkapnya Plt Sekda Bakhtiar.
Bakhtiar menambahkan, secara keseluruhan jumlah belanja Daerah pada APBD Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.131.160.551.202,06 atau meningkat sebesar 2,16 %.
“Kami menyadari bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017, belum mampu menyelesaikan semua persoalan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Batanghari ditengah belum membaiknya harga komoditas unggulan perkebunan karet dan sawit yang diterima petani sebagai penghasilan masyarakat,” ungkap Bakhtiar.
Oleh karena itu, sambungnya, “tentunya kita harus memprioritaskan belanja daerah untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan dapatmengurangi beban pengurangan masyarakat Kabupaten Batanghari,” tutupnya.
Rapat paripurna pandangan umum fraksi-praksi yang digelar kemarin dipimpin langsung ketua DPRD batanghari Mahdan, S.Kom didampingi Wakil ketua Elvisina, dan dihdiri wakil bupati batanghari Sofia, Plt Sekda Bachtiar Para Kepala SKPD kabag dilingkup pemkab batanghari, Foromkopinda batanghari dan undangan lainnya.Sup/ADV
