Batanghari, AP – Selasa (29/11) kemarin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Batanghari, M. Rifai Kadir, menepis isu hangat Pemerintah Bersatu, bahwa ada unsur politik dalam penempatan kursi eselon III, IV terutama enam pejabat eselon II yang dinonjobkan, serta pengangkatan pejabat baru di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kepimimpinan Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah SY.
Isu pahit ini beredar bahwa enam pejabat eselon II yang dinonjobkan, dianggap tidak berpihak kepada bupati terpilih pada waktu masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batanghari berlangsung baru-baru ini.
“Kalau isu yang beredar luas di lingkup Pemerintah Batanghari ini, katanya ada unsur politik, itu salah. Yang jelas kita sudah konsultasikan, sudah sesuai aturan yang ada, pelantikan ini sudah seizin Mendagri, rekomendasi dari badan ASN,” sebut Rafai.
Rifai juga menjelaskan, bahwa setiap pelantikan pejabat atau kepala dinas khususnya, ada penilaian kinerja setiap enam bulan sekali.
“Selain konsultasi, ada tim Baperjakat juga yang melakukan penilaian. Jadi tidak serta merta hak penuh saja,” katanya.
Ia menambahkan, setelah pelantikan pada akhir November 2016 ini nantinya akan dilakukan pelantikan berikutnya, namun belum tentu jelas kapan waktunya.
“Kalau tidak berhalangan di akhir Desember (2016, red), dan kalau berhalangan awal Januari tahun 2017 nanti,” singktanya.
Untuk diketahui, Bupati Batanghari Ir. H. Syahirsah SY, melakukan pelantikan pejabat Eselon II, III dan IV Kabinet Bersatu Jilid I, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 821.22/98/BKPPD, Surat Bupati Batanghari Nomor 821.23/99/BKPPD, Surat Bupati Batanghari Nomor 821.24/100/BKPPD tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, Senin (28/11) lalu, di ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari. 102 pejabat diambil sumpah oleh Syahirsah sekitar pukul 08.00 WIB hari itu.
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Batanghari, Hj. Sofia Joesoef SH. Sejumlah kepala dinas dan kepala badan juga terlihat menghadiri prosesi pelantikan 102 pejabat yang tergabung dalam eselon II, III dan IV itu.
Enam pejabat eselon II yang dinonjobkan sepertinya harus legowo dengan jabatan baru sebagai staf. Padahal, sebelumya enam pejabat tersebut merupakan pimpinan tertinggi pada dinas, badan dan kantor.
Enam pejabat eselon II Batanghari ini terdiri dari Kepala Dinas Perkotaan Batanghari Suaidi, Kepala Dinas ESDM Batanghari Saihu, Kepala Dinas Pertanian Batanghari Budi Narso, Kepala BPMPPT Batanghari Erwan, Kepala Dinas Perhubungan Batanghari Ruslan A. Gani, dan Inspektur Batanghari Usman.
Dari totalnya 102 pejabat yang terdiri dari enam orang pejabat eselon II, 72 orang pejabat eselon III, dan 24 orang pejabat eselon IV. Pelantikan 102 pejabat ini tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Batanghari tentang pemberhentiann dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkab Batanghari.
Dari 102 pejabat yang dilantik Bupati Syahirsah, enam orang merupakan pejabat eselon II. Mereka adalah Ir. Amir Hasbi, Drs. M. Hatta AK, Syargawi S.Ag M.Pd, Drs. H. Apani Saharudin, Irwan A.Md SP, dan Drs. Suhabli MM.
Amir Hasbi dilantik sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batanghari. Jabatan ini sebelumnya telah disandang, namun statusnya masih sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas. Ia juga sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli.
Jabatan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Batanghari, dari Apani Saharudin bergeser kepada M. Hatta. AK. Syahirsah memberi jabatan baru kepada Apani Saharudin sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan yang sebelumnya dijabat M. Hatta.
Selanjutnya bupati memberikan jabatan kepada Syargawi sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) menggantikan Suhabli. Sementara Suhabli harus rela menerima jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Sementara Irwan dipercaya memangku jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Informasi Kemasyarakatan dan SDM. Irwan sebelummya merupakan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Batanghari.
Dari 102 orang PNS yang menempatkan kursi baru, terdapat 74 orang pejabat Eselon II, III dan IV ditempatkan pada jabatan Pungsional Umum yang tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Pergeseran porsi jabatan yang ditempatkan untuk 74 orang jabatan pungsional umum ini tidak mutlak penempatannya. Bisa saja pelantikan akan datang akan ditarik kembali atas dasar pertimbangan tim Baperjakat atas kinerja dan kompetensi yang dimiliki,” sebut Rifai. sup
