Batanghari, AP – Program pemerintah untuk memberikan pendidikan yang setara kepada seluruh anak usia sekolah, yakni melalui ujian paket, baik paket A, B maupun paket C yang setiap tahun pesertanya meningkat.
Pada 2016 ini, peserta ujian paket A sebanyak 20 orang, paket B sebanyak 272 siswa dan paket C sebanyak 583 siswa, padahal angka putus sekolah tidak mencapai angka ini.
Diakatakan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Batanghari, Jamilah, melalui Kasi Data dan Informasi, Munsip Amri, dari Dapodik diketahui angka putus sekolah tingkat SD sebanyak 61 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 30 orang, Sekoalh Menengah Atas (SMA) berjumlah 9 orang dan Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) 3 orang.
“Data ini merupakan data putus sekolah atau siswa yang keluar dari sekolah (drop out), yang sudah diverifikasi kementrian dan dikeluarkan resmi melalui dapodkik 2915/2016,” katanya. Selasa (13/12) kemarin.
Sementara, dipaparkannya, untuk data terbaru belum dikeluarkan pihak kementrian.
“Data 2016/2017 belum keluar, biasanya di akhir tahun. Dapodik ini bersumber langsung dari pihak sekolah yang langsung input data ke pusat, dan oleh kementrian langsung diverifikasi atau diakumulasi, dan hasil akhirnya dikeluarkan melalui Dapodik,” ujarnya.
Ditambahkannya, upaya pemerintah untuk mennaggulangi angka putus sekolah ini berupa ujian paket.
“Upaya menanggulanginya berupa ujian paket yang setiap tahun selalu ada pesertanya,” lanjutnya.
Meski angka anak putus sekolah hanya di bawah 100 orang, namun peserta ujian paket selalu membludak.
“Mungkin dari akumulasi tahun-tahun sebelumnya, makanya banyak,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Dan pada tahun 2015 dari total siswa SD sebanyak 33.080 orang yang sudah menerima PIP sebanyak 7.267 orang, sementara untuk tingkat SMP dari total 9.348 siswa yang sudah menerima PIP sekitar 1.913 siswa.
Dikatakan Plt. Kepala Dinas PDK, Jamilah, proses yang dilalui sampai siswa mendapat KIP adalah pihak kementrian mengeluarkan surat ke Dinas PDK untuk disebarkan ke sekolah.
“Pihak sekolah melalui kepala desa atau lurah, mendata siswa yang layak menerima KIP dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya data dari kades atau lurah diinput ke Dapodik oleh sekolah terkait,” katanya.
Pihak kementrian, lanjutnya, berdasarkan data Dapodik akan mengeluarkan nama penerima KIP yang diteruskan ke dinas terkait.
“Selanjutnya nama penerima yang keluar akan memasukkan nomor PIP sebagai validasi akhir data penerima KIP,” ujarnya.
Di tahun 2016 ini, PIP disalurkan dalam 16 tahap, tahap pertama untuk tingkat SD ada 1.196 siswa penerima, tahap kedua sebanyak 746 siswa dan tahap kelima ada 3.857 siswa.
“Total siswa SD penerima PIP tahun ini ada 5.799 siswa, artinya baru 17 persen dari jumlah siswa menerima PIP. Pada penyaluran PIP tahap ketiga dan empat, Batanghari tidak mendapatkan kuota,” katanya.
Sementara untuk tingkat SMP, total penerima PIP tahun 2016 ini sebanyak 1.410 siswa. Artinya baru 15 persen siswa yang menerima PIP, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang ada.
“Untuk tingkat SMA/K saat ini masih divalidasi data siswa yang sudah menerima PIP sebagai dasar dikeluarkannya KIP,” sebutnya.
Jumlah bantuan dana yang diterima dari KIP sebesar Rp 1 Juta untuk tingkat SMA, Rp 700 Ribu untuk SMP dan Rp 500 Ribu untuk SD. sup
