Anggi: Di Mana Uang BOS yang Diberikan oleh Pemerintah
Jambi, AP – Sebanyak 67 Pelajar dan guru SMKN 9 Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, kemarin, Senin (09/01) mendatangin Kantor Gubernur Jambi, memprotes adanya pungutan komite yang dianggap memberatkan.
Salah satu pelajar, Anggi mengatakan, mereka sangat keberatan untuk pembayaran uang komite sebesar Rp 50 ribu yang digunakan untuk membayar gaji honorer, tambah keberatannya lagi guru honor jarang masuk, “Sementara guru honorer di SMK kami jarang datang. Kalaupun datang hanya memberi catatan tanpa ada penjelasan terkait materi yang disampaikan, dimana uang BOS yang diberikan oleh pemerintah, kenapa kami diberatkan dan dipaksa untuk membayar uang komite. Belum lagi setiap siswa wajib membayar sekitar Rp 300 ribu untuk magang,” katanya.
Anggi mengaku, pungutan itu dinilainya tidak sesuai dengan ilmu ataupun fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah.
“Komputer saja banyak yang rusak, kami tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Kami diberatkan lagi uang pdmbangunan sebesar Rp 70 ribu, Kami datang untuk mengadu kepada pemerintah, kami mengeluhkan kebijakan itu,” katanya.
Yang disayangkannya lagi saat pelajar akan mengadakan kegiatan dan membuat proposal malah ditolak pihak sekolah, seperti membuat acara keagamaan kegiatan OSIS dan kegiatan ekstra kulikuler, juga tidak dianggap oleh pihak sekolah.
“Jangankan kami yang non muslim, yang muslim pun tidak diperdulikan. Seperti acara Maulid Nabi tidak dilaksanakan oleh sekolah,” terangnya Anggi, yang beragama non muslim.
Pelajar SMK 9 Kabupaten Muaro Jambi juga merasa tertekan di sekolah karena banyak guru yang berkata kasar dan memperlakukan kasar seperti menendang pelajar.
Awalnya dalam tuntutan, puluhan siswa itu mengeluhkan adanya pungutan uang komite sekolah untuk membayar honorer yang dianggap tak bekerja. Kemudian, dana BOS juga dikeluhkan karena tak bisa digunakan untuk kegiatan sekolah.
Namun anehnya, dalam pertemuan itu ada siswa yang justru tak setuju dengan tuntutan para siswa lainnya. Malah, siswa ini berbalik mendukung kebijakan sekolah.
Ia adalah, Princes, salah satu siswi sekolah itu. Ia menyebut, mengenai uang komite dan uang praktek yang memberatkan sebagian siswa, sebenarnya sudah berdasarkan kesepakatan para orang tua siswa.
“Bila uang komite itu sudah kesepakatan oleh orang tua, sebelumnya sudah dilakukan rapat mengenai besaran uang komite dan sudah disetujui oleh orang tua,” kata pelajar itu.
“Uang itu untuk pendidikan mereka, ilmu itu tidak gratis, tapi mahal. Kami malu seharusnya masalah ini diselesaikan dan di sekolah saja, bukan di sini,” katanya.
Kedatangan dan tuntutan pelajar ke kantor Gubernur Jambi, langsung direspon Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli, Dikatakan Zola, dirinya akan mengirimkan tim inveatigasi dari dinas pendidikan Provinsi Jambi dan Inspektorat untuk mengevaluasi baik dari Kepala Sekolah, Guru PNS dan Honorer serta keuangan sekolah yang dianggap bermasalah.
“Kesimpulannya, besok langsung kita kirim tim dan dalam tiga hari kita targetkan selesai,” kata Zola, didampingi Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik. “Kami akan menilai dan mengevaluasi seobjektif mungkin sesuai dengan prosedur yg berlaku,” tegasnya lagi.
Aksi pelajar SMKN 9 di Kantor Gubernur Jambi ditindaklanjuti Pemprov Jambi dengan duduk bersama siswa. Melalui perwakilan Pemprov, yakni asisten dan perwakilan dinas pendidikan, digelar pertemuan di ruang pola bersama siswa itu untuk membahas masalah ini.
“Ada pro dan kontra. Ada kubu yang mempermasalahkan dan ada kubu yang mendukung kebijakan sekolah. Tapi semuanya kita hargai dan kita tampung,” kata Zola.
