Jambi, AP – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi menyebutkan pada Januari 2017 daerah ini mengalami inflasi sebesar 0,31 persen (mtm) atau sebesar 4,24 persen (yoy).
“Angka inflasi itu lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi nasional yang mencapai 0,97 persen (mtm). Namun secara tahunan masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional hanya 3,49 persen (yoy),” kata Asisten Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Meily Ika Permata, di Jambi, Selasa.
Dia merincikan, Kota Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan proyeksi yang mencapai 0,53 persen (mtm) maupun rata-rata inflasi bulan Januari selama tiga tahun terakhir yang mencapai 0,30 persen (mtm).
Sedangkan inflasi tahunan Kota Jambi tercatat sebesar 4,36 persen (yoy). Inflasi utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas volatile food, seperti daging ayam ras, cabai merah, kentang dan cabai rawit serta kenaikan harga komoditas administered price seperti rokok kretek/filter, bensin, tarif listrik, dan biaya perpanjangan STNK.
Selain Kota Jambi, Kabupaten Bungo juga mengalami inflasi yang cukup tinggi, yakni sebesar 0,82 persen (mtm) dengan laju inflasi tahunan tercatat sebesar 3,15 persen (yoy).
Inflasi Bungo juga disebabkan kenaikan harga komoditas volatile food seperti daging ayam ras, ikan nila dan lele, dan kenaikan harga komoditas administered price seperti tarif listrik, bensin, rokok kretek, biaya perpanjangan STNK, dan beberapa komoditas inti seperti tarif pulsa ponsel, bimbingan belajar, dan biaya pemeliharaan/service.
Menurut Meily yang juga Ketua Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Jamb, peningkatan harga daging ayam ras dan cabai merah utamanya disebabkan penurunan pasokan dari luar daerah dan kondisi cuaca yang cenderung mengganggu budi daya ternak ayam ras dan cabai merah.
Kenaikan harga daging ayam ras juga disebabkan kualitas DOC/bibit dari luar daerah (Lampung) yang tidak maksimal, sehingga ayam yang dipanen cenderung berukuran kecil.
Sedangkan inflasi administered price bulanan disebabkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik pelanggan daya 900 VA yang dianggap mampu, dan kenaikan cukai rokok serta kenaikan harga BBM nonpenugasan.
TPID Provinsi Jambi bersama TPID kabupaten/kota, kata Meily, akan terus meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas program kerja pengendalian inflasi daerah.
TPID Provinsi Jambi akan mengadakan rapat koordinasi bersama TPID Kota Jambi untuk merencanakan program kerja selama tahun 2017, dan membahas isu-isu terkini terkait risiko dan penyebab inflasi tahun 2017.
“Ke depan pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko pengurangan subsidi listrik, kenaikan harga BBM, dan memberikan edukasi serta penyuluhan kepada produsen agar menaikkan harga secara wajar,” katanya pula.
Selain itu, lanjutnya, penyaluran beras untuk rakyat sejahtera (dulu raskin), juga perlu segera dioptimalisasikan mengingat risiko kenaikan harga beras pada awal tahun ini. ant
