Jambi, AP – Perkebunan di Provinsi Jambi cukup potensial untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya saja, potensi-potensi yang ada belum tergarap dengan baik. Bahkan, perkebunan di Provinsi Jambi berpotensi kehilangan Rp 200 Triliun.
Direktur Jendral (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Ir Bambang MM menyebutkan, potensi perkebunan di Indonesia sangat besar. Walaupun saat ini sudah banyak menghasilkan, namun potensinya masih sangat besar. “Perkebunan itu potensinya sangat besar. Secara nasional, potensi hilangnya produk hasil perkebunan mencapai ratusan triliun rupiah. Sedangkan untuk Provinsi Jambi, bisa mencapai 200 Triliun,” kata Bambang, kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 di Hotel Golden Harves Jambi, Kamis (23/2).
Kepada wartawan dia mengakui, potensi kehilangan itu terjadi karena sektor perkebunan belum tergarap dengan baik. Potensi itu, bukan hanya potensi di lahan perkebunan, tapi hingga produk-produk sampingan dari sektor perkebunan itu.
Untuk memaksimalkan potensi perkebunan, kata Bambang, perlu peran aktif semua leading sector, seperti pekebun, swasta, masyarakat serta perlindungan dari pemerintah. Karena, rata-rata masyarakat petani, adalah petani kecil. Mereka masih sangat membutuhkan pembinaan dan permodalan. Karena itu, perlu peran pemerintah dalam menghubungkan para petani kecil itu untuk akses modal dan akses pasar.
“Kelemahan yang ada saat ini, rendahnya tingkat produktivitas, umur tanaman yang sudah tua, penggunaan benih yang tidak bersertifikat. Selain itu juga, kurang kuatnya legalitas kepemilikan lahan, terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan dan sarana produksi. Ditamabah lagi, infrastruktur yang belum memadai, lemahnya kelembagaan petani dan lemahnya data dasar perkebunan,” papar Bambang.
Bambang mengapresiasi Provinsi Jambi yang telah mempertahankan kelembagaan Dinas Perkebunan untuk berdiri sendiri, dari 34 provinsi di Indonesia katanya hanya delapan provinsi yang kelembagaan Dinas Perkebunannya berdiri sendiri termasuk Jambi.
Bambang berharap Jambi mendukung program pemerintah pusat dalam mensukseskan swasembada pangan melalui subsektor perkebunan, salah satunya bisa dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan petani. Dimana petani memegang peranan yang sangat penting dibantu TNI untuk bekerjasama dalam meningkatkan subsektor perkebunan.
“Untuk tahun 2017, program pusat untuk Jambi adalah integrasi jagung, yakni dengan menanam jagung disela-sela tanaman lain seperti kelapa sawit, jambu mete dan karet,” katanya.
Bambang juga minta Jambi mengembangkan agrowisata perkebunan, yakni wisata dengan mensinergikan objek wisata berbasis perkebunan sehingga menjadi destinasi wisata yang baru.
Sementara itu Wakil Gubernur Jambi, H Fachrori Umar juga mengakui, potensi sektor perkebunan Provinsi Jambi sangat besar. Hanya saja, saat ini beberapa komoditas hasil kebun Jambi memakai nama produk daerah lain. “Banyak hasil perkebunan Jambi, yang mmekai nama daerah lain, seperti Duku Kumpeh yang lebih dikenal dengan Duku Palembang, Kopi Kerinci dan Jangkat, tapi yang dikenal kopi Lampung. Begitu juga dengan produk lainnya, yang sebenarnya adalah produk Jambi,” sebut Wagub.
Untuk itu, kata Fachrori, dengan adanya Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan, akan diperoleh kesimpulan dan teknis yang tepat untuk meningkatkan potensi sector Perkebunan di Provinsi Jambi. “Koordinasi dan Konsultasi pelaku perkebunan di Jambi bersama Kementerian Pertanian dan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen untuk memaksimalkan sektor perkebunan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat petani,” katanya.
Dikatakannya, geliat roda ekonomi di Jambi dapat diindikasikan dari membaiknya harga komoditi perkebunan. Sebab bila harga komoditi perkebunan turun maka ekonomi Jambi ikut terpuruk.
“Ini membuktikan subsektor perkebunan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Jambi,” katanya lagi.
Sebab itu, Wagub berharap Dinas Perkebunan atau OPD yang membidangi perkebunan, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan pengelolaan perkebunan agar memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi masyarakat terutama petani.
Peningkatan pengelolaan yang dimaksudkan oleh Wagub meliputi cara dan teknik bercocok tanam tanaman perkebunan dengan baik, promosi dan pemasaran agar seluruh proses dari hulu sampai hilir bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar lagi bagi masyarakat, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. nto
