Jakarta, AP – Presiden Joko Widodo menginginkan adanya upaya percepatan pembangunan di desa-desa dengan mengoptimalkan dan mengefektifkan pemanfaatan dana desa.
Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas bertema percepatan pembangunan desa di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (29/03).
“Sejak tahun 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada tahun 2015, dialokasikan Rp20,76 triliun, ditingkat lagi menjadi Rp46,98 triliun pada 2016. Dan pada 2017 ini, Pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp60 triliun,” ucap Presiden.
Terkait dengan penyaluran, Presiden sendiri mendapatkan laporan bahwa pada anggaran 2016, masih ada 4 kabupaten/kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di Pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.
“Saya minta masalah ini bisa segera diatasi. Dan tahun 2017 ini, saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia kemudian berpesan agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan.
Terkait dengan pemanfaatan dana desa, ia menekankan agar dana desa lebih banyak dilihat lagi dampaknya pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa.
“Dari data yang saya terima, pemanfaatan dana desa lebih banyak difokuskan atau kira-kira sebanyak 29 persen untuk memperbaiki infrastruktur yang mendukung bergeraknya perekonomian desa seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, sumur, embung, dan saluran irigasi,” tuturnya.
Tahap berikutnya, Presiden ingin agar alokasi dana desa digunakan lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian, perikanan, dan industri UMKM di desa.
Selain itu, ia menegaskan dana desa juga harus terus didorong agar partisipasi warga untuk ikut terlibat dalam peningkatan kualitas hidup warga desa sekaligus agar bisa ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.
“Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir,” katanya.
Pada 2017, Presiden mengatakan akan lebih fokus untuk mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota.
Menurut dia, ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera diatasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun.
“Dari data yang saya terima, pada 2010 tercatat persentase penduduk kota sebesar 49,8 persen. Kemudian 2015 telah meningkat menjadi 53,3 persen. Diprediksi pada tahun 2025 mencapai 60 persen,” katanya.
Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen. ant
