Kualatungkal, AP – Pengguna jasa penyeberangan roro Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjabbar, tujuan Dabo Singkep Kabupaten Lingga, Provinsi Riau. Mengeluhkan adanya dugaan pelayanan yang tidak sesuai dan pungutan tambahan saat merapat di pelabuhan roro Dabo.
Hal ini diungkap SY, seorang pengguna jasa yang membawa barang dagangan berupa sembako dan sayur mayur dari Jambi menggunakan truk melalui penyebrangan Roro Kuala Tungkal tujuan Dabo.
SY menuturkan, setiap sesampainya di Pelabuhan roro Dabo, mobil truk yang berisi sayur mayur dan sembako miliknya acap kali dilakukan pembongkaran oleh oknum pihak Dishub setempat. Hingga memakan waktu berjam-jam, dengan alasan melebihi kapasitas angkut dan isi barang bawaan.
SY juga mengeluhkan betapa rumitnya urusan di Pelabuhan roro Dabo. SY mengaku dipersulit oleh oknum pihak Dishub setempat yang meminta kelengkapan surat jalan dan persyaratan lain yang terkesan berlebihan. Selain itu SY juga mengaku oknum Dishub yang bertugas di Pelabuhan roro Dabo kerap melakukan pungutan tambahan terhadap pengguna jasa penyebrangan roro.
SY menyatakan biaya tambahan ini sangat dikecewakannya, pasalnya saat berangkat sudah membeli tiket. Dan saat di Dabo kembali harus mengeluarkan uang lagi.
“Ada pungli disana pak (pelabuhan roro Dabok), pelayanan pihak Dishub setempat mengecewakan. Maaf , apalagi disana Dishub di beck-up oknum aparat. Semakin menjadi-jadi mereka,” Kata SY kepada saat dijumpai di Pelabuhan roro Kualatungkal beberapa waktu lalu.
“Kalau barang dari batam dicurigai itu wajar, ini barang dari Jambi, isinya sayuran dan sembako tetap saja dibongkar akhirnya memakan waktu lama,”tambah pria yang tinggal di Dabo ini.
Pelayanan yang tidak sesuai oleh Pihak Dishub Kabupaten Lingga ini, lanjut SY membuat pengguna jasa pelabuhan roro menjadi takut. SY mengungkapkan pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan roro Dabo berbanding terbalik dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak pelabuhan roro Kuala Tungkal.
“Kalau transit dari Batam ke Dabo lancar otomatis di Tungkal ini ramai pak. Kalau pelayanan pelabuhan roro Tungkal sudah sangat baik dan saya memujinya,” tuturnya.
SY berharap ada tindakan tegas diberikan kepada Oknum Dishub yang melakukan pungutan dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan harapan para penumpang dan pengguna jasa roro itu.
Sementara itu, menyikapi keluhan pengguna jasa penyeberangan roro ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjabbar, melalui Kabid Junaidi Tanjung menyatakan, kedepan Dinas Perhubungan Tanjabbar akan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lingga.
“Nanti mungkin dalam waktu dekat setelah angkutan lebaran ini kita akan melakukan kordinasi dengan pihak Dishub Kabupaten Lingga, selaku pengelola pelabuhan roro Dabo,” tutur Junaidi.
Sementara terkait kapasitas muatan barang didalam truk, jelas Tanjung, pihaknya memang memperbolehkan bila muatan barang kurang dan lebih sedikit dari ketentuan yang ada.
“Memang rata-rata kapasitas angkutan truk 8 ton, tapi karena ini masih perintis dan dalam tahap promosi kurang-kurang lebih sedikit itu kita anggap wajarlah,” ulasnya.
Ia menuturkan, bila pelayanan pengelola pelabuhan roro sudah baik dan memuaskan, namun pelayanan di pelabuhan roro Dabo tidak sesuai yang diinginkan penumpang dan pengguna jasa, maka peningkatan arus barang dan penumpang di Pelabuhan roro Kuala Tungkal tidak akan optimal.
“Kita akan kordinasi, nanti mungkin di fasilitasi Dishub provinsi Jambi dan juga bisa saja dikoordinir oleh balai ASDP provinsi Jambi yang menaungi se-Sumatra,” tandas Tanjung.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Darma mengungkapkan, keluhan pengguna jasa pelabuhan roro ini terletak pada persoalan kordinasi.
“Nanti kita cari solusinya, karena ini kelihatannya masalah kordinasi. Apalagi bagi kita inikan hal baru, daerah tetagga itu mungkin sudah lama. Nanti mungkin kita samakan pelayanannya supaya semuanya merasa nyaman, lancar dan tujuan kita untuk meningkatkan arus penumpang dan barang dari Kuala Tungkal kedaerah lain lebih baik lagi,” Ungkap Darma.
Darma menambahkan, persoalan keluhan pengguna jasa pelabuhan roro ini sifatnya antar provinsi, maka dibutuhkan cara yang tepat untuk melakukan kordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan roro Dabo.
“Kita kordinasilah, nanti caranya kita cari. Karena ini lintas provinsi. Kita bisa saja ketingkat lebih tinggi lagi, nanti kita cari cara untuk mengkordinasikannya. Bisa saja informasi yang berbeda, atau peraturannya yang berbeda karna daerah kan sekarang punya kewenangan untuk buat aturan-aturan sendiri,” Pungkasnya.(mg)
