Pemerhati Ekonomi dan PPSK Jambi Desak Gubernur untuk Mengatasi Harga Karet
Jambi, AP – Jambi sebagai daerah sentra berpenghasilan dari komoditi karet, hampir 70 persen wargan di Provinsi Jambi berprofesi sebagai petani karet, namun, sejak lima tahun terakhir harga jualnya kian hari kian memprihatinkan.
Dalam pekan ini saja, harga karet hanya dihargai enam ribu rupiah per kilo grmanya ditingkat petani, dengan harga tersebut tentu menjadi momok menakutkan bagi para petani seiring dengan tingginya kebutuhan pokok saat ini.
Tidak inggin hal itu terus berkelanjutan, Hatta Afandi, Pemerhati Ekonomi Jambi menyarankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mencari solusi yang tepat.
Dia menyarankan kepada pemerintah harus segera membuat sebuah regulasi, agar permasaalahan harga karet bisa diatasi. Dan harus ada sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) atau diperdakan.
Pertama dikatakanya, pemerintah harus berani memberantas mafia-mafia karet di Jambi. Pasalnya saat ini tauke-tauke karet yang ada di daeah tidak bisa secara langsung menjual hasil sadapnya ke pabrika, dab terkesan diwajibkan menjual kepara pengumpul yang ada di daerah masing-masing.
“Pertama pemerintah harus berani memutus mata rantai mafia-mafianya, saat ini harga karet di Jambi tidak ditentukan oleh harga karet dunia, hanya ditentukan oleh para pengumpul yang ada di Jambi dan ini tentu sangat merugikan para petani,” jelasnya, saat berbincang ringan diakhir pekan ini.
Setelah itu dia menyarankan kepada Pemerintah Daerah harus segera membentuk sebuah komite tataniaga karet Independent, hal itu bertujuan untuk menjaga harga karet dipasaran, sehingga harga karet bisa mengikuti harga karet dunia sesuai dengan klasifikasi kualitas karet.
“Nah, nanti pemerintah harus mengeluarkan perda karet bersih dan komite ini jugalah yang akan menentukan kualitas harga karet yang ditunjuk melalui lembaga independent,” jelasnya.
Dengan demikian dijelaskannya, jika karet mempunyai mutu, tentu akan mempunyai daya saing ditingkat exsportir.
Selain itu dia menilai UPBB (Unit Pengelolan Bokar Bersih) di Jambi tidak berjalan dengan baik, karna tidak dibarengi dengan regulasi yang baik dari pemerintah, seperti tidak adanya komite tataniaga karet serta perda karet bersih.
“Dari 37 UPBB di Jambi yang dibentuk hanya segelintir kecil saja yang aktif, hal ini dikarenakan tidak dibarengi dana yang memadai dan saya minta nantinya antara UPBB yang dikelola secara langsung oleh petani harus ada MoU dengan pihak Pabrik,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Petani Sawit dan Karet (PPSK) Jambi, Drs H. Usman Ermulan, MM sepakat dengan dikeluarkanya perda karet bersih, namun katanya tetap harus ada penyangga.
“Setelah keluar perda harus ada penyangga yaitu BUMD, jangan nanti harga karet goyah lagi.” Paparnya.
Setelah itu dia mengatakan, dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini, pemerintah harus bisa memainkan peranannya secara optimal sebagai usaha milik daerah.
Seperti disebutkannya, dengan BUMD itu pemerintah harus mendirikan pool atau lelang karet bersih disetiap daerah.
Dengan kondisi kebutuhan pokok serba tinggi kata Usman Ermulan, pemerintah harus segera mengambil langkah kongkrit, agar penderitaan rakyat segera keluar.
“Mutu karet kita saat ini jauh tertinggal dari mutu karet negara lain. Saat ini cina sudah mengurangi permintaanya, dulunya 3.5 juta ton, namun saat ini hanya 2 juta ton saja,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiai atas masukan yang telah diterimanya, lebih lanjut Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan pengembangan hilirisasi karet untuk menambah nilai jual getah karet yang berimbas pada kesejahteraan petani.
“Kami mengupayakan karet tidak dijual dalam bentuk bahan mentah, karena harganya rendah serta tidak selalu stabil, jadi kami dorong untuk menjadikan karet sebagai bahan olahan, baik itu bahan jadi maupun setengah jadi,” kata Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli di Muarabungo, Minggu (13/08).
Gubernur Zola mengatakan bahwa Unit Pengolahan Hasil (UPH) tersebut merupakan upaya nyata dalam meningkatkan nilai tambah getah karet.
Zola mengungkapkan saat ini Pemprov Jambi sedang mengkaji pembuatan kompon ban sendiri karena kompon itu didatangkan dari Cibubur sehingga menyebabkan biaya produksi lebih besar.
“Dengan membuat kompon sendiri berarti akan mengurangi biaya produksi. Jadi kompon itu tidak perlu lagi didatangkan dari luar lagi, akan kami adakan di Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat, dan konsepnya sudah ada, dengan begitu akan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Selain pembuatan ban, juga ada pembuatan suku cadang motor yang berbahan karet seperti pijakan kaki sebab itu program-program UPH bisa juga diterapkan di kabupaten yang memiliki potensi karet.
“Setelah bisa menghasilkan kualitas kompon seperti yang di Cibubur, Pemprov Jambi akan mengadakan peralatan-peralatan produksi untuk mendukung itu semua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, dalam pembuatan kompon itu selain bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, Pemprov Jambi juga akan menggandeng perusahaan melalui CSR.
“Melalui industri karet bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikembangkan dengan baik, dan hal ini sangat dinantikan oleh masyarakat Jambi,” katanya. Budi
