Jambi, AP – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum meminta agar pembinan terhadap Suku Anak Dalam (SAD) yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi diprioritaskan pada sektor pendidikan. Pernyataan ini disampaikan Wagub saat pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun yang langsung dihadiri oleh Bupati Sarolangun Cek Endra dan Danrem 042/Gapu, Kolonel Infantri Refrizal. Pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur Jambi, Senin (5/2).
Dalam kesempatan ini, Bupati Sarolangun memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Pemerintah Pusat dan TNI.
Wagub menjelaskan bahwa SAD memiliki kebudayaan dan karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. “Saudara-saudara kita Suku Anak Dalam memiliki kebudayaan yang berbeda, mereka hidup tidak menetap dan lebih nyaman hidup di alam yaitu di hutan. Untuk itu, jika ingin membangun Suku Anak Dalam, tidak bisa hanya pembangunan fisik tetapi juga bagaimana membangun budaya dan pola hidup yang harus kita ubah, melalui pendidikan akan sangat membantu kita dalam mengubah hidup mereka, dan itu tidak mudah, dibutuhkan waktu dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wagub.
Wagub mengatakan, dalam beberapa kali kunjungannya ke Suku Anak Dalam bersama Menteri Sosial, ada banyak permasalahan dan tugas yang harus dilakukan bersama.
“Bersama Menteri Sosial, saat saya mendampingi dan bertemu dengan saudara kita di Batanghari, kita melihat langsung ada beberapa permasalahan yang harus kita cari solusi, bila perlu kita undang ahli untuk membuat kajian dan solusi bagi peningkatan kesejahteraan saudara kita. Saya sangat mengerti keadaan Suku Anak Dalam dan suatu tantangan bagi kita untuk membina mereka, tetapi kita telah diamanatkan untuk membantu mereka,” ujar Wagub.
Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Cek Endra dalam pemaparannya menyatakakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat suku anak dalam di kabupaten di Kawasan Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, sehubungan dengan adanya pencadangan lahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada warga Suku Anak Dalam.
Cek Endra menjelaskan, jumlah warrga Suku Anak Dalam di Sarolangun adalah 2.021, terdiri dari 593 KK atau 0,89% dari jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun, berdasarkan data, berdomisili di Kecamatan Air Hitam di sekitar Taman Nasional Bukit Dua Belas berjumlah 1.266 jiwa .
“Saudara kita di Air Hitam dikunjungi oleh Bapak Presiden pada tahun 2015 yang lalu. Ada beberapa Tumenggung yang tinggal di sana di Taman Nasional Bukit dua belas dan sejak dulu dan setelah kunjungan bapak presiden tahun 2015 diberi lahan sebagai lahan pertanian atau lahan usaha untuk pembinaan pemberdayaan Suku Anak Dalam Jambi Sarolangun. Pada waktu itu, presiden memanggil Kementerian Kehutanan dan beberapa menteri dan presiden memberikan usulan untuk mendapatkan sebagian lahan,” tutur Cek Endra.
Berdasarkan usulah dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun, lanjut Cek Endra, terakhir diberikan surat izin kepada Suku Anak Dalam 5.400 hektar. “Namun, usulan lahan yang disetujui okeh Pusat tersebut berbeda dengan usulan Pemda yang mengusul lahan sekitar 2.400 Ha di kawasan taman nasional yang memang telah dikelola oleh SAD. Izin yang akan dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, 5.400 hektar itu ternyata diberikan tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan, kami mengajukan di dalam Taman Nasional Bukit duabelas di mana terdapat sebaran Suku Anak Dalam sedangkan isi 5.400 itu berada di luar kawasan, tetapi dalam hutan produksi yang isinya 80% sudah dimilik masyarakat. Maka, tidak bisa dieksekusi karena pertama kita akan bentrok dengan masyarakat sekitar yang telah menanam karet dan sawit di wilayah itu,” sambung Cek Endra.
Sementara itu, Pemda telah menganggarkan Rp5 miliar membangun fasilitas umum kawasan terpadu Suku Anak Dalam. “Kita bangun kawasan terpadu sekolah khusus, pembangunan rumah guru sekolah SAD, pembinaan dan peningkatan pendidikan bagi warga sekolah dalam pemberian insentif guru SAD, pemberian beasiswa khusus anak SAD, pengadaan perlengkapan sekolah anak SAD, dokumentasi dan publikasi saat kegiatan temu konsultasi pengawasan,” terang Cek Endra.
Bupati Sarolangun ini menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyiapkan lahan 10 hektar di Desa Lubuk Jering untik SAD, lokasi di desa tersebut dianggap cocok dan sudah dilakukan musyawarah dengan 5 Tumenggung untuk dimintai persetujuan. “Di kawasan ini akan dibangun kawasan terpadu yang yang nanti ada seluruh fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, tempat pertemuan. Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan setapak yang membelah taman nasional, tujuannya agar dapar memberikan akses kesehatan kepada SAD,” ungkapnya.
Sementara itu, Danrem 042/Gapu, Kolonel Infantri Refrizal menyatakan dukungan TNI dalam upaya meningkatkan kualitas hidup SAD yang dilakukan bersama pemerintah daerah. “Pemerintah seperti Pak Bupati pasti sudah punya catatan dan upaya seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya kita juga tidak hanya membangun, sudah kita buktikan melalui program kita sendiri di Kabupaten Sarolangun, dimana Babinsa yang telah membina di sana sejak tahun 2000 yang lalu, ditanya ternyata memang sebelumnya mereka sudah bersosialisasi dan interaksi yang cukup lama dengan masyarakat. Jadi, tidak terkesan dadakan dan program pembangunan yang dilakukan harus lama dan berkelanjutan dan kawasan terpadu merupakan satu jawaban yang harus kita lakukan secara berkelanjutan, ada posko di situ, ada pembelajaran bagi masyarakat di sana, ada balai pertemuan, ada sarana dan prasarana untuk biasakan mereka mandi bersih, MCK dan seterusnya,” ungkap Danrem. hms
