Jambi, AP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar rapat paripurana terkait Penyampaian dan penyerahan pokok-pokok pikiran kepada Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov) Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (07/03).
Hadir pada Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Syahbandar, Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar serta Anggota fraksi dan perwakilan dari SKPD Pemprov Jambi.
Hasil Rumusan Pokok-Pokok Pikiran oleh DPRD Provinsi Jambi disampaikan oleh Anggota dewan, menurut data BPS Provinsi Jambi mengatakan, bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2017 tercatat sebesar 5,20 persen.
Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen. Demikian pula inflasi yang cukup terkendali pada kisaran 2,68 persen. Pergerakan struktur dan postur PDRB Jambi, salah satunya disebabkan oleh stimulus APBD yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.
Namun demikian, beberapa permasalahan krusial yang hingga kini masih dihadapi oleh masyarakat, khususnya berkaitan sektor ekonomi, infrastruktur dan pendidikan patut menjadi catatan, katanya.
Terutama dalam memahami konteks APBD dan mengaplikasikannya dalam program yang lebih responsif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Maka dari berbagai capaian dan berpijak pada kondisi ekonomi makro hingga kemampuan keuangan daerah yang tergambar dalam postur APBD Provinsi Jambi beberapa ide maupun tematik pembangunan yang terangkum dalam Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi Tahun 2018 diantaranya dan pendapat berupa Pokok-Pokok pikiran DPRD.
Rumusan Pokok-Pokok pikiran yang disampaiakn DPRD pertama Pentingnya meningkatkan kineria pembangunan infrastruktur dan melakukan pemeliharaan agar ruas jalan maupun jembatan dapat tetap berfungsi selama masa umur rencana pelayanan. Pada bidang cipta karya, pentingnya penataan drainase perkotaan dan pengendalian daya rusak air yang diteriemahkan dalam pelaksanaan program turap melalui kegiatan perencanaan survei investigasi dan desain, rehabilitasi dan pemeliharaan serta pembangunan pelindung tebing atau sungai. Selain itu, menjadi penting melakukan peningkatan jalan usaha tani atau jalan produksi perkebunan, untuk meningkatkan akses distribusi barang, jasa dan hasil-hasil perkebunan masyarakat.
Lalu Pada bidang pendidikan, pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung dan daya dukung lembaga pendidikan. Baik dalam bentuk pembangunan Ruang Kelas Baru, penyediaan sarana prasarana belajar mengajar, hingga operasional pendidikan secara berjenjang dan bertahap.
Kemudian DPRD Juga Menyampaikan bidang ekonomi, pentingnya upaya membuka lapangan pekerjaan baru, serta melakukan intensifikasi dan diversifikasi ragam usaha masyarakat. Diantara mayoritas usulan program yang disampaikan adalah pentingnya penguatan kelompok-kelompok tani nelayan, pekebun, dan pelaku UMKM lainnya. Baik melalui program bantuan bibit, benih dan pakan, hingga dukungan pemerintah bagi Koperasi dan pelaku UMKM untuk memperoleh akses kredit perbankan melalui mekanisme penjaminan kredit daerah atau Jamkrida bagi pengembangan usahanya.
Juga Pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pentingnya meningkatkan rasio elektrisitas, dalam bentuk penyediaan jaringan/instalasi listrik pada ruas-ruas jalan maupun pemukiman Masyarakat.
Kemudian Pada bidang lingkungan hidup, pentingnya upaya meminimalisir Sumber Daya Alam, lingkungan, kurangnya akses masyarakat lokal dan pengusaha kecil dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam, serta konnik konnik sosial yang masih terjadi akibat berbagai kepentingan.
Yang keenam DPRD menyampaikan tentang bidang kesehatan, pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan medis, penyediaan tenaga kesehatan, hingga kecukupan layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas maupun Jamkesmasda.
Terakhir Pada bidang pemerintahan, pentingnya melakukan sinergi dan integrasi perencanaan antara Pemerintah pusat dan daerah, Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Selain melakukan inovasi program SKPD berdasarkan azas prioritas yang memberi dampak luas bagi layanan masyarakat.
Lebih jauah DPRD menyampaikan Beberapa usulan tematik pembangunan lainnya, telah tersaji dalam Rumusan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi Tahun 2018, disertai usulan program kegiatan yang merupakan kumpulan aspirasi reses, hasil rapat-rapat komisi maupun mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi.
DPRD berharap pokok-pokok pikiran ini mampu membenahi berbagai persoalan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan persoalan disparitas kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.
Dalam Sambutannya, Wakil Gubernur Jambi, H Facharori Umar menyampaikan, harapnnya semua dapat menyamakan persepsi dan pendapat menuju Pembangunan Jambi kedepan yang lebih baik, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghargai pertimbangan-pertimbangan, aspirasi dan pendapat secara proporsional.
“Saya juga berharap, agar kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, dapat terus terjalin dan bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, sehingga dengan sinergisitas tersebut kita dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang kita cita-citakan bersama,” ujar Wagub.
Tidak Hanya Itu, Wagub juga menyampaikan Bahwa, Provinsi Jambi pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah merumuskan enam Prioritas Daerah yang telah disinkronkan dengan rancangan prioritas nasional, Penguatan Konektivitas antar Wilayah melalui Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas; kedua, Peningkatan Mutu SDM melalui Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata; ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Hilirisasi Produk yang Didukung oleh IPTEKIN keempat, Penguatan Ketahanan Pangan kelima, Pengelolaan Energi dan SDA yang Berkualitas serta Berwawasan Lingkungan dan keenam, Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. (ran)
