Jambi, AP – Membangun dari desa yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus diimplementasikan di daerah-daerah, seperti melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).
Di Provinsi Jambi, ada BUMDes Plus yang merupakan program unggulan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank 9 Jambi. Program tersebut baru saja diluncurkan di Desa Bukit Sari, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, pekan lalu.
BUMDes Plus Manunggal Jaya di desa tersebut menjadi pilot project (percontohan) untuk desa-desa di Jambi, dan Bank Jambi menargetkan 200 desa di Jambi pada 2018 sudah berdiri layanan BUMDes Plus tersebut.
Direktur Utama Bank 9 Jambi, M. Jani mengatakan BUMDes Plus sesuai dengan tema dari Bank Jambi sendiri yaitu “Bank Jambi Back to the Village” untuk mengejar kredit produktif di Bank Jambi yang baru 14 persen.
Kehadiran Bank Jambi di desa yang bekerja sama dengan kepala desa dan pengurus BUMDes adalah berusaha untuk lebih mendekatkan perbankan kepada masyarakat desa.
“Semoga dengan hadirnya layanan perbankan melalui BUMDes, desa-desa menjadi lebih hidup dan membantu perekonomian masyarakat desa agar lebih berkembang lebih baik,” kata Jani.
Jani mengatakan, BUMDes Plus juga lebih membantu masyarakat desa terutama para petani, sebab banyak layanan yang diberikan seperti Kredit Tuntas 21 yakni kredit murah tanpa agunan dengan mengambil bunga sebesar 3 persen, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membuka warung atau usaha lainnya dengan skala kecil.
Bank Jambi kata Jani akan menggarap potensi yang ada di Jambi, karena BUMDes di Provinsi Jambi baru berdiri lebih kurang 320 dari 1.329 desa yang ada di Jambi.
“Kami secara bertahap akan menggarap semua desa bekerja sama dengan kepala desa sehingga BUMDes ini bisa ada di setiap desa,” katanya.
Jani menjelaskan, BUMDes Plus yang baru diluncurkan di Desa Bukit Asri, Kecamatan Muarosebo Ilir, Kabupaten Batanghari itu akan dijadikan model, dan jika nanti berhasil akan ditularkan kepada desa lainnya.
Layanan BUMDes Plus, katanya, bukan hanya kredit saja, tetapi semua layanan perbankan seperti tabungan, tarik tunai hingga transfer uang.
“Jadi masyarakat desa tidak perlu pergi ke kota, tetapi cukup datang ke BUMDes saja. Kita jadikan desa seperti kota,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Bakhtiar berterima kasih kepada Pemprov Jambi dan Bank Jambi atas perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, khususnya Desa Bukit Sari dalam melaksanakan program BUMDes Plus tersebut.
“Alhamdulillah di Kabupaten Batanghari sendiri telah membentuk BUMDes di setiap desanya, tetapi yang berjalan dengan baik baru beberapa BUMDes saja. Saya juga sudah menginstruksikan kepada para camat untuk membentuk BUMDes, dan harus benar-benar menggali potensi desa yang ada, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” kata Bakhtiar.
Bakhtiar mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan BUMDes Plus untuk ekonomi yang produktif, bukan untuk ekonomi yang konsumtif.
Masyarakat jangan sampai ketika mengajukan kredit ke BUMDes Plus, uangnya digunakan untuk membeli kendaraan, karena kendaraan membutuhkan biaya operasional dan menjadi beban ketika akan membayar kredit, sehingga nantinya menyusahkan masyarakat sendiri.
“Saya tekankan kepada masyarakat untuk mempergunakan layanan BUMDes Plus ini sebaik-baiknya, gunakanlah untuk ekonomi yang produktif. Saya juga meminta kepada pihak perbankan untuk membina masyarakat desa terkait sistem BUMDes Plus, sehingga manfaat kehadiran BUMDes bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” ujarnya.
Kelola Potensi Desa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto berharap dan menekankan agar keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di provinsi itu bisa membantu pemerintah mengelola potensi desa dengan kreatif dan inovatif.
“BUMDes diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, yang selanjutnya akan mendorong dan memperkuat perekonomian desa, serta menumbuhkan kemandirian perekonomian desa,” katanya saat peluncuruan BUMDes Plus Manunggal Jaya, Desa Bukit Sari, Kabupaten Batanghari, Rabu (4/4).
Selain itu, kehadiran BUMDes katanya juga diharapkan dapat mendorong geliat perekonomian masyarakat desa sebagai pasar produk lokal, serta menghargai produk lokal atau ekonomi kreatif masyarakat desa.
Sekda menjelaskan, upaya Pemprov Jambi dalam membangun desa terus dilakukan, khususnya dalam penguatan infrastruktur, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan yang berfokus pada masyarakat desa sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan.
“Pemerintah terus mendorong kemandirian desa, melalui BUMDes diharapkan dapat mendorong kemandirian desa,” katanya.
Keberadaan BUMDes di desa-desa kata Sekda, merupakan cara dalam usaha peningkatan perekonomian desa yang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih produktif dan efektif.
Sekda mengatakan salah satu BUMDes yang baru dikembangkan di Jambi yakni BUMDes Plus, yang merupakan program Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank 9 Jambi.
“Saya berharap dengan bantuan BUMDes Plus, dapat semakin memperkuat perekonomian lokal masyarakat desa, sehingga dapat mewujudkan kemandirian desa kedepannya,” ujarnya.
Sementara di Kabupaten Sarolangun, Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Hillalatil Badri mengharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada didaerah itu berperan dan mampu mengembangkan perekonomian masyarakat desa dengan potensi masing-masing desa.
Menurutnya dengan program BUMDes ini bisa membuat masyarakat menjadi mandiri, dengan potensi desa, baik sektor pariwisata, ekonomi kreatif atau juga sektor perkebunan atau pertanian serta peternakan.
“Contohnya di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun yang saat ini telah dibuka wisata “Ayik Muap”, itu akan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Awalnya terkendala akses jalan, kemudian saya turun minta pembebasan lahan, satu minggu kemudian akses jalan dibangun. Yang seperti itu yang kita dorong,” kata Hilal.
Selain itu, Wabup juga menegaskan jika program BUMDes ini berjalan dengan baik dan setiap desa mampu menjalankannya, maka itu tentu membantu program pemerintah.
Wabup juga mengatakan, hingga saat ini di Kabupaten Sarolangun baru ada 45 Desa yang sudah membentuk BUMDes dari 149 Desa. Sebab itu Pemkab Sarolangun katanya terus berupaya agar seluruh desa bisa membentuk badan usaha tersebut.
“Semua desa harus terbentuk BUMDes, sehingga nanti kemandirian desa akan terbangun,” kata Hilal. ant
