Jambi, AP – Sembilan Fraksi DPRD Jambi, minta pemerintah provinsi setempat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas laporan keuangan daerah ini tahun anggaran 2017.
Hal itu diungkapkan fraksi-fraksi melalui sidang paripurna di gedung DPRD, Selasa (03/07), dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017.
Temuan itu yakni pengelolaan dana BOS pada dinas pendidikan yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, penatausahaan dan penyajian aset tetap yang diperoleh dari pengalihan kewenangan belum memadai dan pengadaan alat peraga/praktek SMK melalui penunjukan langsung pada dinas pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp3,20 miliar.
Kemudian ada temuan kekurangan volume pekerjaan pada 14 paket pekerjaan di dinas PUPR sebesar Rp4,83 miliar.
Fraksi PDIP dengan juru bicara, Mely Khairiya mengatakan dengan diraihya opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemporv Jambi diminta tidak terlena mengingat masih banyak temuan BPK yang perlu segera diselesaikan.
“Fraksi PDIP minta minta pemprov untuk menindaklanjuti serta mengkaji personil yang memangku pekerjaan tersebut,” katanya.
Fraksi Gerindra dengan juru bicara, Muhammadiyah mengatakan dengan keberhasilan pemprov meraih WTP ke-enam kalinya berturut-turut jangan menjadi terlena mengingat masih terdapat beberapa temuan yang perlu segera ditindaklajuti serta masih adanya beberapa rekomendasi yang sejak tahun 2007 belum selesai ditindaklajuti.
Fraksi Gerindra dengan juga mempertanyakan langkah konkret apa yang telah dan sedang dilaksanakan pemprov untuk menyelesaikan persoalan dana BOS , pengadaan alat praktek dan pengelolaan beasiswa pada Dinas Pendidikan yang menjadi temuan BPK itu.
Kemudian Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara, M Juber mengapresiasi capaian pemprov yang meraih Opini WTP keenam kalinya dan diharapkan menjadi penyemangat bagi jajaran Pemprov Jambi untuk bekerja lebih baik dan lebih cepat lagi menjawab kebutuhan masyarakat dalam kerangkan visi-misi Jambi Tuntas.
“Namun BPK masih menemukan beberapa kelemahan intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu perbaikan dan segera ditindakljuti oleh Pemprov Jambi,” katanya.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara, Nasri Umar mengapresiasi Pemprov Jambi yang telah berupaya dan berjuang mendapatkan Opini WTP dari BPK.
Menurut Fraksi Demokrat, opini WTP bukan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat akan tetapi sebatas terbit administrasi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Namun masih perlu dipertanyakan kualitas pembangunan baik pencapaian sasaran maupun pemertaan pembangunan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan, kesejahateraan rakyat dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Selanjutnya Fraksi PAN dengan juru bicara, Wiwid Iswhara mengatakan pejabat pemerintah wajib menindaklajuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK agar ke depan pengelolaan keuangan Pemprov Jambi khususnya lebih baik lagi.
Fraksi Kebangkitan Bangasa melalui juru bicara, Eka Marlina minta kesungguhan Pemprov Jambi untuk menindaklajuti serta mengkaji personil yang memangku pekerjaan tersebut Kemudian Fraksi Bintang Keadilan dengan juru bicara, Arrakhmat Eka Putra mengingatkan Pemprov Jambi untuk tidak terlena dengan trend positif raihan WTP itu karena pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.
“Fraksi Keadilan berharap agar Pemprov Jambi terus melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Karena setidaknya hal tersebut akan menjadi salah satu indikator positif bahwa Pemprov Jambi semakin meningkatkan perbaikan manajemen keuangan daerah,” kata Arrakhmat.
Sedangkan Fraksi Restorasi Nurani dengan juru bicara, Kusnindar juga minta Pemprov Jambi menindaklanjuti serta mengkaji temuan di dinas pendidikan dan dinas PUPR.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan juru bicara, Syopian mengatakan indikator kualitas pengelolaan keuangan pemerintah provinsi tergantung pimpinan dan partisipasi aktif pelaksana keuangan.
Sebab itu Fraksi PPP minta pemprov Jambi bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan temuan BPK tersebut. ran
