Jakarta, AP – Indonesia akan mengalokasikan dana 1,2 miliar dolar AS hingga 2025 untuk mendukung program Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS) dalam mengatasi masalah kelautan dan dampak perubahan iklim.
“Tadi kami sampaikan isu mengenai AIS Fund. Kita memang mengalokasikan 1,2 miliar dolar AS sampai 2025 untuk program ini. Kita boleh bangun yang lain-lain tapi laut adalah masa depan kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar seusai Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS) di Jakarta, Kamis, (6/9).
Luhut menyebutkan pembentukan dana yang disebutnya AIS Fund itu akan didiskusikan dalam forum yang diinisiasi Kemenko Kemaritiman dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) itu dalam tiga hari pertemuan pada 6-8 September 2018.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, format pengumpulan dananya akan berasal tidak hanya dari Indonesia atau negara-negara pulau dan kepulauan.
Pemanfaatannya pun, akan digunakan untuk penanganan masalah kelautan, dampak perubahan iklim hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
“Bisa untuk infrastruktur, bisa juga untuk masalah penanganan pembersihannya. Itu nanti dirumuskan,” katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana itu nantinya akan digunakan sebagai “bibit” untuk membiayai program apa pun yang bisa dipakai untuk kerja sama dalam menangani masalah-masalah utama yang dihadapi negara pulau dan kepulauan.
“Kita pikir kalau negara-negara lain mulai menyumbang, dananya kan bisa lebih besar lagi,” katanya.
Skema pendanaan seperti “blended finance” atau kerja sama pemerintah dengan swasta nantinya bisa digunakan untuk memanfaatkan dana yang dikumpulkan tersebut.
“‘Blended finance’ nanti bisa digunakan untuk mempermudah penggunaan dana tersebut,” tuturnya.
Tahun ini, Indonesia kembali mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS ke-2 sebagai tindak lanjut dari SOM pertama yang diselenggarakan pada November 2017.
Forum ini merupakan kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) sebagai langkah nyata yang dilakukan terutama negara pulau dan negara kepulauan untuk menghadapi dampak perubahan iklim.
2nd SOM AIS diselenggarakan pada 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara kepulauan dan negara pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika. Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts and Navis, Selandia Baru dan Inggris.
Pertemuan itu membahas tentang sampah plastik laut, pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. ant
