Jakarta, AP – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengatakan, dalam menekan angka inflasi, sangat dibutuhkan kerjasama dan sinergi yang baik mulai dari Pemerintah Provinsi sampai aparat pemerintahan desa, harus sinergi dari provinsi hingga desa. Hal tersebut dikatakan Fachrori setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018, bertempat di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (26/07) pagi.
“Banyak hal yang harus kita kerjakan supaya Provinsi Jambi kedepannya bisa lebih baik lagi. Salah satunya adalah menekan angka inflasi di Provinsi Jambi, untuk mewujudkan itu diperlukan kerjasama yang baik dan saling bersinergi mulai dari Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan pemerintahan desa, karena semua memiliki peranannya masing masing,” ujar Fachrori.
Fachrori mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Provinsi Jambi cenderung searah dengan inflasi nasional yang terus bergerak turun. Tapi pada tahun 2018 ini, inflasi Provinsi Jambi cenderung meningkat mencapai angka 4,23 persen (yoy) pada Juni 2018, dimana ini menunjukkan bahwa inflasi Provinsi Jambi lebih tinggi dari inflasi nasional yang berada pada angka 3,12 persen (yoy).
“Penyebab utama meningkatnya inflasi di bulan Juni 2018 adalah terjadinya kenaikan pada volatile food, administered price dan komoditas inti. Dalam upaya menekan angka inflasi ini diperlukan penguatan konektivitas baik darat maupun perairan guna mendukung perdagangan antar daerah,” ungkap Fachrori.
Fachrori menerangkan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam menekan angka inflasi, contohnya dengan melakukan peningkatan kualitas jalan mantap dan meningkatkan kapasitas pelabuhan guna mendukung perdagangan antar daerah. Selain itu, juga akan dilakukan pemantauan secara berkala maupun review terhadap harga yang ditetapkan pemerintah, untuk mengidentifikasi pengenaan tarif diluar batas yang telah ditetapkan.
“Kita juga akan memperkuat koordinasi dengan Pertamina, untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak baik bersubsidi maupun non subsidi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi akan memangkas rantai pasok beberapa komoditi yang menyebabkan inflasi, serta menciptakan insentif untuk mengurangi barrier to entry pada beberapa pasar komoditas,” terang Fachrori.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) secara langsung membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2018, ditandai dengan pemukulan gong.
Jokowi menyampaikan, upaya-upaya dalam melakukan pengendalian inflasi harus terus dilakukan. Salah satu koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus terus ditingkatkan. “Saya lihat koordinasi ini terus berjalan semakin baik kedepannya. Ini bisa kita lihat dari adanya Tim Satgas Pangan mulai dari pusat sampai ke daerah yang terus bekerja secara maksimal, sehingga menghasilkan hasil kerja yang baik,” tutur Jokowi.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah yang hadir, karena capaian inflasi kita saat ini tidak terlepas dari kinerja dan peran kepala daerah serta semua pihak yang ikut membantu. Inflasi kita rendah dalam 3 tahun terakhir, yakni dibawah angka 4 persen,” lanjut Jokowi.
Jokowi mengemukakan, kepala daerah harus bisa bertindak cepat dalam menangani masalah inflasi, karena pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen akan menjadi sia-sia jika inflasi masih tinggi. Jadi, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan inflasi, dimana pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi rendah, agar ada jarak yang jauh antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sehingga masyarakat bisa lebih merasakan dampak positifnya.
Jokowi menginstruksikan kepala daerah untuk menyelesaikan izin investasi yang berorientasi ekspor karena saat ini Indonesia sedang berupaya meningkatkan ekspor, agar neraca perdagangan bisa bernilai surplus.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan ada 4 prioritas pembahasan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2018, yaitu: pertama, untuk mengendalikan laju inflasi nasional, mulai dari tingkat daerah, kedua, meningkatkan perdagangan antar daerah sehingga perbedaan antar daerah semakin menurun, ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan, serta yang keempat, upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. (hms)
