Jakarta, AP – Indonesia menyelenggarakan Festival HAM 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HAM, serta meningkatkan kerja sama pihak nasional dan internasional terkait HAM.
“Dalam festival ini sengaja kami mengambil judul festival supaya semua orang melihat hak asasi manusia ini sebagai bagian yang akrab saja,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat jumpa pers Festival HAM Indonesia 2018 di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, (3/10).
Sebanyak lima lembaga, yaitu Komisi Nasional HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonosobo, dan “International NGO Forum for Indonesian Development” (INFID) menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan festival itu.
Ketua Komnas HAM, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo, dan Direktur INFID Sugeng Bahagijo hadir menandatangani MoU tersebut.
Festival yang akan dilaksanakan pada 13-15 November 2018 itu merupakan bagian dari konferensi kabupaten/kota HAM yang diselenggarakan sejak 2014 yang diinisiasi oleh INFID bersama Komnas HAM.
Menurut Taufan, dengan pelaksanaan festival itu diharapkan masyarakat dapat semakin mengenal dan menganggap HAM serta mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
“Festival HAM ini merupakan komitmen bersama dari Komnas HAM, kepala daerah dan pemerintah dan NGO serta masyarakat Indonesia untuk menjadikan komitmen hak asasi manusia menjadi nilai-nilai dasar dalam bermasyarakat, bernegara, dan membangun Tanah Air,” ujar Damanik.
Acara itu diharapkan dapat mempromosikan program HAM ke seluruh masyarakat Indonesia dan memperkenalkan praktek hidup toleran di kabupaten/kota di Jawa Tengah serta mendokumentasikan praktek yang berhasil diterapkan di sejumlah daerah.
Festival itu akan mengangkat tema “Merawat Keragaman, Meningkatkan Solidaritas; Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan”.
Menurut data Komnas HAM, tema yang diambil dalam festival itu berdasarkan kepada kondisi sosial politik Indonesia pada waktu belakangan tentang sikap intoleransi yang dikhawatirkan merusak kebhinekatunggalikaan dan mengikis solidaritas warga sebagai sebuah bangsa.
Selain itu penghormatan dan penghargaan serta perlindungan untuk kelompok minoritas dan warga penyandang disabilitas perlu diperkuat untuk menciptakan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. ant
