Jambi, AP – Plt.Gubernur Jambi Dr.Drs. H.Fachrori Umar,M.Hum menerima kunjungan 11 orang anggota Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh. Pertemuan dilaksanakan di ruang utama kantor Gubernur Jambi (9/10). Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Provinsi terkait diantaranya Kepala Biro Pemerintahan Rahmad Hidayat, Kepala Biro Organisasi Yazirman, Kepala Kesbangpol Asnawi, Kepala Dukcapil Arief Munandar, SE. Hadir pula perwakilan KPU, Bawaslu. Disampaikan Plt bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya sebaik mungkin untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019. Kunjungan Komisi II DPR RI tersebut juga akan membahas tentang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu), pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada sesi wawancara Plt Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Jambi telah siap 95% untuk penyelenggaraan pemilu 2019. “ Pada April 2019 merupakan Pemilu pertama yang akan melaksanakan pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, jika pelaksanaan Pemilu 2019 berhasil maka Indonesia akan bisa menjadi kiblat dunia dalam proses demokrasi. Untuk itu penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu bekerja secara profesional dikarenakan Pemilu 2019 sangat berbeda dengan penyelenggaraan pesta demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya.. Kita harus bekerja keras, bersinergi dan berintegritas dan kita harus independen dan menolak segala bentuk intervensi yang bisa merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis di forum dunia. Dan tolok ukur Pemilu tahun 2019 adalah terjaganya aspek stabilitas nasional, meningkatnya kualitas demokrasi yang bermartabat meningkatnya jumlah partisipasi pemilih serta terpilihnya anggota legislative, Presiden dan Wakil Presiden yang berintegritas”ujar Plt.
Disampaikan Plt bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama yaitu penyelesaian perekaman E-KTP yang saat ini telah selesai sekitar 93 %. “Ada beberapa pekerjaan yang masih harus kita selesaikan terutama tentang E-KTP masih sekitar 7 % lagi yang harus diselesaikan diantaranya data KTP dari Suku Anak Dalam yang belum keseluruhan melakukan perekaman, dan kita akan terus berupaya untuk menyelesaikannya. Kami berusaha semaksimal mungkin agar warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dapat segera terekam sehingga di 2019 bisa mendapatkan hak untuk berpartisipasi pada Pilpres dan Pileg 2019”katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh dalam sambutannya menyatakan bahwa komisi II membidangi tentang pemerintahan , aparatur negara dan Reformasi birokrasi, pertanahan serta kepemiluan .”Ada banyak sekali atau aturan yang baru adanya kewajiban untuk memiliki E KTP elektronik, untuk Pemilu 2019 harus menggunakan KTP elektronik, jadi kepentingan kita untuk berdiskusi dengan dukcapil kaitannya dengan KTP elektronik. Saya pikir Provinsi Jambi sudah sangat siap untuk pelaksanaan Pemilu, saya melihat 80% sudah siap karena kita dasarnya adalah E KTP dan seperti disampaikan sudah 93, 8% sudah melakukan perekaman dan saya pikir itu adalah capaian yang luar biasa tinggal 6,7 sekian persen yang belum melakukan perekaman dan kita berharap sampai Desember ini rekaman selesai. Ada beberapa hambatan yang tadi disampaikan bahwa masalahnya adalah sinyal internet karena KTP elektronik itu harus online dan kami dari komisi II sudah menyetujui untuk merevitalisasi perlengkapan yang menunjang kelancaran perekaman KTP elektronik”ujar Wakil Ketua. (hms)
