Jambi, AP – Pemerintah Provinsi Jambi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan ini merupakan opini WTP untuk ke-6 (enam) kalinya bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum berharap pengelolaan keuangan dan aset terus ditigkatkan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik lagi, yang juga mendukung terwujudya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Hal tersebut disampaikan Fachrori dalam Penyerahan Penghargaan atas WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 serta Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/10) sore.
Fachrori menyatakan, capaian opini WTP terhadap laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari pengelolaan keuangan negara yang sehat.
“Opini WTP yang kita raih ini merupakan WTP untuk keenam kalinya bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Upaya dalam mencapai dan mempertahankan opini yang terbaik ini akan menjadi modal besar bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan Jambi TUNTAS 2021,” ujar Fachrori.
Fachrori menjelaskan, dalam memperoleh opini WTP, tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tetapi harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang undangan.
“Opini WTP yang kita raih ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Ini terbukti dari 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi, hanya 2 kabupaten yang belum memperoleh opini WTP dan saya harap kedua kabupaten yang belum mendapatkan opini WTP bisa berusaha lebih keras lagi sehingga tahun berikutnya, Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jambi bisa mendapatkan opini WTP,” jelas Fachrori.
Fachrori mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah mendapatkan opini WTP dan mengharapkan predikat WTP bisa tetap dipertahankan dan lebih meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk Pemerintah Kabupaten yang belum mendapatkan WTP juga diharapkan harus meningkatkan kinerja terkait pengelolaan keuangan agar bisa memperoleh WTP.
Selanjutnya, Fachrori menekankan harus ada sinergi yang baik antar Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghadapi isu-isu strategis terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik serta Dana Desa.
“Berbagai masalah yang terjadi harus disampaikan, butuh masukan dan kontribusi pemikiran dari setiap kabupaten/kota, karena kita memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda untuk memecahkan permasalahan, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut,” kata Fachrori.
“Saya harap, hasil dari pertemuan ini bisa menjadi komitmen bersama untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga menjadi acuan dan motivasi bersama dalam menjalankan tugas yang telah menjadi kewajiban kita semua,” sambung Fachrori.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Drs.Tiarta Sebayang,MM mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah meraih opini WTP dari BPK RI. Prestasi ini sangat baik sekali, ditengah tantangan yang terus berkembang dalam mewujudkan good and clean governance.
“Kita semua mengetahui, dari data yang ada, hanya 2 Kabupaten saja di Provinsi Jambi ini yang belum mendapatkan predikat WTP. Tentu ini sangat baik sekali, dimana bisa motivasi tersendiri bagi 2 kabupaten untuk terus meningkatkan kinerjanya guna meraih opini WTP,” tutur Tiarta. (hms)
