Jambi, AP – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lintas Paguyuban Provinsi Jambi mengelar unjuk rasa di gedung DPRD setempat menuntut kenaikan harga kelapa di tingkat petani yang anjlok di daerah itu sejak setahun terakhir.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Hadi Husnaini dalam keterangannya meminta pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Jambi memprihatikan nasib petani yang menderita akibat turunnya harga kelapa di Jambi yang dalam kurun waktu hampir setahun terakhir terus menurunnya harga jual kelapa di tingkat petani.
Aksi tersebut kata Hadi dilakukan serentak di Indonesia, mengingat hampir di seluruh nusantara harga komoditas perkebunan iti merosot jauh dari yang diharapkan.
Massa aksi semula melakukan aksi jalan kaki atau long march dari Simpang Empat Bank Indonesia (BI) Telanaipura menuju gedung DPRD Provinsi Jambi. Tiba di halaman gedung, massa mendesak Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menemui mereka langsung guna memberikan solusi terkait tuntutan mereka.
Adapun yang menjadi tuntutan massa aksi, yakni meminta pemerintah menaikkan harga kelapa, tingkatkan stabilitas komoditi pertanian dan minta pemerintah membuat regulasi yang pro terhadap petani.
“Kami mahasiswa perwakilan petani kelapa se-Provinsi Jambi siap memperjuangkan dan menyuarakan kepada pemerintah daerah untuk mencarikan solusi agar harga kelapa bisa normal kembali,” kata Husnaini.
Pantauan di lapangan, sempat terjadi kericuhan antara massa dengan aparat kepolisian yang mengawal unjuk rasa tersebut. Namun tidak berlangsung lama, kericuhan dapat diredam dan aksi berjalan damai dan tertib setelah massa ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston didampingi anggota dewan lainnya diantaranya Muhammadiyah, Wiwit Iswahara dan Sri Herlita.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston dihadapan mahasiswa mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan tengah dibahas DPRD bersama Pemprov Jambi sebagai salah satu upaya mengatasi persoalaan anjloknya harga komiditi perkebunan di Jambi salah satunya kelapa dalam.
“Jadi soal harga komoditi itu DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) dan Pemprov Jambi sedang membahas tujuh ranperda termasuk tata niaga hasil perkebunan yang tujuannya meningkatkan harga komiditi seperti karet, kelapa sawit dan kelapa dalam,” kata Cornelis.
Khusus kelapa dalam, salah satu solusi yang akan diterapkan yakni memberikan bantuan alat pengolahan kelapa kepada petani yang kemudian petani memproduksi komoditi tersebut salah satunya menjadi minyak kelapa.
Jadi rencananya melalui pengolahan kelapa dihasilkan minyak Virgin Coconut Oil (VCO) atau minyak kelapa murni yang juga langsung bisa diminum. Solusi ini tentunya membuat harga jual kelapa dalam tinggi dan sudah ada perusahaan yang akan menampung produksi petani kelapa dalam tersebut.
Cornelis juga mengatakan Ranperda Tata Niaga Komoditi Perkebunan itu dalam bulan ini akan disahkan dan 2019 Perda sudah bisa diterapkan dan dewan juga telah menandatangani pernyataan sikap mendukung aksi mahasiswa sebagai upaya mensejahterakan petani di Jambi khususnya. ant
