Jakarta, AP – Pemerintah RI menyatakan siap melakukan kampanye untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode 2020-2022.
“Kita sudah memulai persiapan untuk kampanye (untuk keanggotaan Dewan HAM PBB) tahun ini,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard di Jakarta, Rabu, (16/01).
Menurut Febrian, kampanye pertama Indonesia untuk keanggotaan Dewan HAM PBB akan dilakukan pada akhir Februari 2019 di Jenewa, Swiss.
“Kampanye di Jenewa itu akan dilakukan secara masif dan dengan ‘full force’ (kekuatan penuh). Saya rasa dengan kita masuk ke Dewan HAM PBB, itu akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM,” ujar dia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya dalam pernyataan pers tahunan menlu menyampaikan bahwa Indonesia secara resmi telah menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini.
“Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut. Sebagai ‘A true Partner for Democracy, Development and Social Justice’ (mitra sejati untuk demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial), Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM,” tutur Menlu Retno.
Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menjelaskan bahwa terdapat empat kursi yang akan kosong di Dewan HAM PBB untuk kawasan Asia Pasifik.
“Hingga saat ini terdapat lima calon (anggota Dewan HAM PBB), yaitu Indonesia, Irak, Jepang, Korea Selatan dan Marshal Islands,” ucap Dubes Hasan.
Dia menyebutkan pemilihan anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 akan dilakukan secara tertutup pada saat Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada Oktober mendatang.
Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss. Sebelumnya, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM pada periode 2006-2007, 2007-2010 dan 2011-2014.
Indonesia saat ini juga memegang jabatan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020. ant
