Jakarta, AP – Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) akan menggelar pertemuan akbar bagi seluruh dokter, dokter gigi dan mahasiswa Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan tenaga kesehatan lain sebagai wadah dalam berdiskusi terkait pandangan terhadap program kesehatan pemerintah dan upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan acara ini akan dapat membuka tabir permasalahan terkini khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran di Indonesia sehingga dapat ditemukan jalan penyelesaian secara bersama-sama,” kata dr. Reno Yonora yang merupakan ketua panitia yang menyelenggarakan acara itu dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (20/02).
Lewat pertemuan itu, para tenaga medis akan diberikan kesempatan menyampaikan pemikiran kritis, usulan dan tanggapan terkait masalah di bidang kesehatan dan kedokteran di Indonesia termasuk masukan bagi kebijakan pelayanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Pertemuan itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti unsur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat termasuk para pakar dan tokoh nasional di bidang kesehatan dan kedokteran. Pertemuan itu akan dilaksanakan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai Kompleks Ex STOVIA, sekolah kedokteran pertama di Indonesia.
Acara tersebut juga mengundang pihak dari Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direksi BPJS Kesehatan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Perhimpunan Perawat (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), perwakilan fasilitas kesehatan primer, industri alat kesehatan, industri farmasi dan para tokoh nasional lainnya.
Ketua PDIB dr. James Allan Rarung menuturkan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pada tenaga kesehatan di Indonesia adalah terkait program pelayanan kesehatan yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dia menuturkan pihaknya mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional namun pelaksanaannya belum sesuai, baik bagi pelaksanaan fasilitas kesehatan maupun bagi penerima pelayanan. Dia mengatakan banyak ditemui masalah dalam implementasi jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah itu termasuk terkait penganggaran, keterlambatan pembayaran dana jaminan kesehatan nasional dari BPJS, program layanan kesehatannya dan laporan pembayaran.
Oleh karena itu, PDIB mendesak untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional yang dilakukan BPJS itu. Bahkan dia menuturkan pembayaran dari BPJS ada yang diterima dalam waktu satu bulan, dua bulan, tiga bulan dan enam bulan. “Saya sendiri baru terima untuk jasa saya kemarin untuk bulan September 2018,” kata James. Pada pertemuan dengan target 1.000 peserta itu, panitia akan menyediakan “catatan lembaran putih” berupa kain putih puluhan meter, sebagai tempat menulis usulan dan masukan dari semua peserta. Semua hasil pertemuan itu akan didokumentasikan dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Kembali ke STOVIA: Bangkitkan Kembali Harkat dan Martabat Profesi Dokter Indonesia”. ant
