Jambi AP – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengajak semua pihak, semua aktor pembangunan, untuk bersatu padu, bersinergi membangun Provinsi Jambi, supaya Provinsi Jambi, Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, lebih maju, lebih berdaya saing, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Hal tersebut dikemukakan oleh Fachrori dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Memperingati Ulang Tahun ke-62 Provinsi Jambi Tahun 2018, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (7/1) siang.
Tema HUT ke-62 Provinsi Jambi adalah ”Dengan HUT ke-62 Provinsi Jambi, Kita Pacu Investasi dan Pemantapan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Menuju Jambi TUNTAS 2021.“
Fachrori juga mengemukakan sinergi (kesatupaduan) program pembangunan dengan seluruh bupati/walikota se Provinsi Jambi sangat penting. “Kepada bupati dan walikota se Provinsi Jambi, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, atas kerjasama dan kebersamaan yang terjalin selama ini. Apapun program pembangunan yang kami kerjakan tentunya memerlukan dukungan dari bupati dan walikota. Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat kita tingkatkan lagi, karena sesungguhnya program yang dilaksanakan oleh para bupati/walikota adalah program gubernur juga, begitu sebaliknya program gubernur adalah miliknya para bupati/walikota juga,” ujar Fachrori.
Fachrori menegaskan bahwa sinergitas program Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan juga sinergitas dengan seluruh aktor pembangunan, baik dunia usaha maupun masyarakat madani, merupakan hal yang sangat menentukan dalam percepatan pembangunan Provinsi Jambi.
Fachrori menjelaskan capaian 6 misi dari Visi Jambi TUNTAS (Tertib Unggul Nyaman Adil dan Sejahtera), visi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021. Capaian 6 misi tersebut pada tahun 2018 meningkat sebagai berikut:
Misi Pertama, “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik,” telah banyak dilakukan pembaruan khususnya dalam peningkatan kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui Delapan Agenda Perubahan dalam konteks Reformasi Birokrasi, serta berbagai sistem pendukung lainnya.
Peningkatan integritas birokrasi ini, ditunjukkan pula dari tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi, yang pada tahun 2018, untuk keenam kalinya diberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu juga upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, telah menunjukkan kemajuan berarti, yang ditunjukkan dari skor Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM dengan Kategori “B” meningkat dari skor 78 ,9 menjadi 80,60 ditahun 2018.
Terkait dengan Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga yang terdiri atas lima segmen batas. Dari kelima segmen tersebut, empat segmen telah selesai ditetapkan dengan Permendagri yaitu batas Jambi-Bengkulu,bBatas Jambi-Riau, batas Jambi-Sumbar, dan batas Jambi-Sumsel. Sedangkan yang belum selesai adalah segmen batas laut Jambi-Kepri. Untuk Batas antar Kabupaten di Provinsi Jambi yang terdiri dari 17 segmen, baru sembilan segmen yang telah ditetapkan dengan Permendagri.
Penerapan e-Government dalam pelayanan publik khususnya program E-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik), saat ini capaian perekaman e-KTP mencapai 95,03 p% pada November 2018. Capaian tersebut diharapkan akan mendukung terwujudnya database kependudukan Provinsi Jambi yang lebih akurat, guna mendukung pelaksanaan pemilu 2019 serta peningkatan akses masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan.
Misi Kedua, “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis, dan Berkesetaraan Gender”, berdasarkan rilis BPS tahun 2018 Provinsi Jambi berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,62 ditahun 2016 menjadi 69,99 ditahun 2017. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan Usia Harapan Hidup dari 70,71 tahun pada tahun 2016 menjadi 70,76 tahun pada tahun 2017.
Demikian pula dengan Angka Harapan Lama Sekolah terjadi peningkatan dari 12,72 tahun pada tahun 2016, menjadi 12,85 tahun pada tahun 2017. Untuk Rata-rata Lama Sekolah juga terjadi peningkatan dari 8,07 tahun pada tahun 2016, menjadi 8,15 pada tahun 2017.
Pada komponen pengeluaran perkapita terjadi kenaikan dari 9,795 juta rupiah menjadi 9,88 juta rupiah.
Capaian ini tidak terlepas dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi antara lain pemberian beasiswa kepada 4.484 orang yang diperuntukkan bagi Dokter Spesialis, Mahasiswa S2, S1, D3 dan Siswa Pendidikan Menengah. Terkait pemberian beasiswa untuk pendidikan menengah, ini merupakan salah satu wujud sinkronisasi pembangunan SDM antar tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi. Serta program pemberian nutrisi sejak dari dalam kandungan sampai dengan kelahiran, dilanjutkan dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan SDM tenaga kesehatan, menurunkan Angka Balita Pendek dari 38,2 persen tahun 2013 menjadi 30,1 persen pada tahun 2018, kondisi masih dibawah rata-rata nasional sebesar 30,8 persen.
Terkait peningkatan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher terus berbenah dengan menambah fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya gedung pelayanan hemodialisa, TB MDR dan Unit Transfusi Darah. Kita juga turut berbangga karena Rumah Sakit Umum Raden Mattaher untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kategori pelayanan Baik dengan Catatan. Kedepan, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher akan lebih ditingkatkan lagi. Dalam rangka rehabilitasi pengguna narkoba, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah membangun fasilitas instalasi rehabilitasi narkoba, sebagai upaya menyelamatkan generasi bangsa dari cengkraman narkoba.
Dibidang Ketenagakerjaan, pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) terus dilakukan melalui pembekalan dan pelatihan keterampilan seperti memberikan kursus bahasa Jepang untuk tenaga kerja perawat dan pekerja magang yang akan berangkat ke Jepang, dimana sampai dengan tahun 2018 telah diberangkatkan sebanyak 185 orang.
Selanjutnya untuk Produktivitas Tenaga Kerja, Provinsi Jambi pada tahun 2018 ini berada pada peringkat 7 Nasional dengan nilai 78,90 persen, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang berada pada peringkat 8 Nasional dengan nilai 78,20 persen. Upaya Provinsi Jambi dalam memperhatikan kualitas dan perkembangan ketenagakerjaan mendapat apresiasi dari Menteri Tenaga Kerja RI dengan menerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan berada pada peringkat pertama Se-Indonesia dengan kategori urusan Ketenagakerjaan Kategori kecil serta mendapat Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2018.
Pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak, Provinsi Jambi mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Hal ini sebagai apresiasi kepada Provinsi Jambi karena telah berhasil secara konsisten menjalankan kebijakan Pengarusutamaan Gender di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan pembangunan sektor pariwisata, pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 2 (dua) desa sebagai Desa Wisata yaitu Desa Jernih Jaya di Kabupaten Kerinci dan Desa Bedeng Rejo di Kabupaten Merangin, selanjutnya ditahun yang sama Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi juga meraih penghargaan sebagai Juara I Website resmi dengan Kategori Promosi Pariwisata Digital Terpopuler se-Indonesia.
Pada bidang Kebudayaan, Provinsi Jambi telah mendapatkan pengakuan untuk sembilan karya budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, yaitu: Kenduri Sko; Tari Rangguk Kumun; Tari Iyo Iyo nuh; Lapaik Koto Dian Rawang; Ntok Awo dari Kota Sungai Penuh; Tari Tauh Lempur; Tari Ngagoah Imo dari kabupaten Kerinci; Sastra lisan Ompek Gonjie Limo Gonop dari Kabupaten Merangin dan Perkampungan Rumah Tuo Rantau Panjang dari Kabupaten Merangin.
Selain itu, Provinsi Jambi juga mendapat Penghargaan Adibahasa 2018 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Kategori Provinsi Sedang, sebagai provinsi yang sangat peduli dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Misi ketiga, Provinsi Jambi terus menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama, dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai saat ini, masih tetap berada pada kategori sedang. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2017 sebesar 74,12, atau meningkat 5,32 poin dari tahun 2016. Capaian ini tidak terlepas dari peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat.
Selain itu, Provinsi Jambi berhasil mendapatkan Penghargaan Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia pada peringatan hari HAM sedunia ke-70 tanggal 10 Desember 2018. Penghargaan ini diberikan kepada Provinsi yang dianggap Peduli dalam Pemenuhan Hak-hak Dasar Manusia.
Misi keempat, “Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi atau IPTEKIN berwawasan lingkungan”, Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkatkan peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah yang berbasis IPTEKIN. Sektor ekonomi kerakyatan terbukti memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Untuk itu Pemprov telah melaksanakan berbagai program, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian, seperti penguatan permodalan dan pelatihan bagi Usaha Kecil dan Menengah serta pemberdayaan koperasi, agar mampu melaksanakan usaha secara berkesinambungan dan berdaya saing. Sampai dengan tahun 2018 tercatat 3.548 koperasi terdiri dari 2.511 Koperasi aktif, dan 1.037 Koperasi tidak aktif dan volume usaha lebih dariRp 894 miliar.
Memperhatikan fluktuasi harga komodi Sawit dan Karet di Provinsi Jambi, telah dilakukan perubahan kecenderungan pembangunan ekonomi yang semula berbasiskan pada sumber daya, menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan melalui inovasi teknologi. Untuk itu, Pemprov Jambi pada tahun ini merencanakan kegiatan Uji Terap Aspal Karet bekerjasama dengan Litbang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya, telah difasilitasi perolehan Sertifikat Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual yakni Kopi Arabika Sumatera Koerinci, Kopi Liberika Tungkal Komposit Jambi serta Kayu Manis Koerinci.
Fachrori berharap, agar bupati/walikota dan seluruh jajaran, tokoh masyarakat, legislatif dan dunia usaha mendukung pelaksanaan aspal karet, dengan harapan dengan upaya tersebut nilai tambah komoditi unggulan Provinsi Jambi bisa ditingkatkan dan mampu menjaga stabilitas usaha komoditi unggulan daerah.
Selanjutnya, dibidang ketahanan pangan melalui program peningkatan ketahanan pangan telah berhasil meningkatkan skor Pola Pangan Harapan dari 85,2 pada tahun 2017 menjadi 85,9 pada tahun 2018. Kondisi ini didukung oleh penurunan Konsumsi Beras dari 92 kilogram per kapita per tahun menjadi 84,4 kilogram per kapita per tahun. Dalam rangka meningkatkan upaya pemenuhan protein secara mandiri, dilakukan program “Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting” Tahun 2018 menghasilkan 8.600 kelahiran. Selain itu konsumsi ikan per kapita juga mengalami peningkatan dari 37 kilogram per kapita per tahun menjadi 37,8 kilogram yang ditunjang oleh Gerakan Gemar Makan Ikan.
Misi kelima, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, melalui penanganan jalan dan jembatan, dengan capaian jalan mantap pada tahun 2018 sebesar 77,21 persen, meningkat dibanding kondisi tahun 2017 yang mencapai 76,07 persen. Peningkatan kondisi jalan mantap ini juga mencakup beberapa ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Peningkatan yang belum signifikan ini dikarenakan laju kerusakan jalan dan jembatan tidak sebanding dengan kemampuan penanganan.
Sejalan dengan itu, dalam upaya peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Provinsi Jambi tetap berkomitmen mengoptimalkan tahapan proses dalam mewujudkan outlet ekonomi di Kawasan Ujung Jabung. Secara bertahap proses pembebasan lahan, pembangunan jalan dan jembatan akses menuju Ujung Jabung dan kesiapan utilitas lainnya terus dilaksanakan, dan juga secara simultan melalui Kementerian Perhubungan yang telah mengalokasikan Rp222,9 milyar, untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang ditargetkan selesai tahun 2019-2020.
Untuk pemenuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, kondisi rasio elektrifikasi yang merupakan salah satu indikator pemenuhan energi listrik, telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 telah dicapai Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi sebesar 97,9 persen, meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 92,22 persen. Capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan sinergi program pusat dan daerah bersama PT PLN. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jambi secara bertahap telah melakukan beberapa program dan kegiatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang bekerjasama dengan UNDP, BAZNAS, dan Bank Jambi di tiga desa di dua kabupaten, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kegiatan ini telah membantu penyediaan listrik bagi masyarakat di wilayah-wilayah terisolir sebanyak 803 rumah tangga. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyusun dokumen Pembangunan Hijau Provinsi Jambi bekerjasama dengan ICRAF dan Yayasan Dagang Hijau, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Penguatan akses transportasi dan pemenuhan energi tentunya menjadi modal utama dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi skala besar, sebagaimana telah ditargetkan pada misi keempat RPJMD. Hal ini sekaligus untuk memperkuat posisi Provinsi Jambi dalam sistem logistik Sumatera.
Terkait penyediaan akses kebutuhan dasar masyarakat, salah satu target Pemerintah provinsi Jambi adalah peningkatan proporsi masyarakat yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi layak. Pada tahun 2018 kondisi akses terhadap air minum mencapai 85,09 persen dan sanitasi sebesar 76,16 persen, kondisi ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 75,19 persen untuk air minum dan 68,32 persen untuk sanitasi. Peningkatan ini merupakan bentuk sinergisitas program PAMSIMAS antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang juga berkontribusi melalui pelayanan air minum PDAM dan pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat.
Untuk program peningkatan kualitas permukiman, pada tahun 2018 luasan permukiman kumuh tersisa 577 hektar, mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2016 yang masih 1.375 hektar. Penurunan tersebut dicapai melalui upaya peningkatan ketersediaan lingkungan layak huni berupa penyediaan jalan lingkungan, prasarana, sarana dan utilitas permukiman, terutama pada wilayah perkotaan yang bersumber dari alokasi APBD dan APBN.
Dalam rangka mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan, Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi mampu meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi 78.2 persen. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan produktivitas padi dan berdampak pada kontribusi sektor pertanian pada PDRB Provinsi Jambi.
Dalam upaya pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, dari target 30 persen perusahaan yang menerapkan 75 persen praktik pertambangan yang baik, berhasil mencapai 35,19 persen atau melebihi target yang ditetapkan. Disisi lain, masih menghadapi tantangan dalam mengatasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dan diharapkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait dan unsur TNI secara terpadu dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan aktivitas PETI dapat lebih intensif.
Terkait sektor kehutanan dan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Jambi telah memenuhi target perlindungan dan konservasi sumber daya hutan yang cukup baik, dimana luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar turun dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, upaya rehabilitasi hutan dan lahan berhasil menurunkan luas lahan kritis sebesar 817 hektar. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi juga mengalami perbaikan, yang tergambar dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah mencapai 64,98 %.
Misi keenam, “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat”, Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan Bantuan Keuangan sebesar Rp60 juta bagi desa dan kelurahan dalam rangka menurunkan desa tertinggal di Provinsi Jambi. Fachrori mengapresiasi kinerja seluruh perangkat desa dan kelurahan serta pemerintah kabupaten/kota karena dari 191 Desa Tertinggal pada tahun 2014, berdasarkan rilis data Indeks Potensi Desa oleh BPS pada Desember 2018 lalu, tersisa 68 desa. Kondisi ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2018
Demikian pula untuk target Peningkatan Desa Mandiri, dari 30 desa pada tahun 2014, menjadi 102 Desa Mandiri pada tahun 2018. Kondisi ini bahkan sudah melampaui target jangka menengah Provinsi Jambi ditahun 2021. Diharapkan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, Badan Perwakilan Desa, maupun penguatan BUMDes, serta Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, target pengurangan desa tertinggal dapat kita capai dan bermunculan Desa-desa Mandiri Baru sebagai cikal bakal bangkitan ekonomi
Selanjutnya, Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin juga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ditahun 2018, Pemerintah Provinsi Jambi telah membiayai 14.232 orang kedalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), kedepan diupayakan untuk menambah jumlah layanan bagi masyarakat miskin dengan tetap bersinergi antar tingkatan pemerintahan.
Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Dr.Oktorialdi, MA pada intinya menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mendukung data kependudukan, pelayanan publik, dan seluruh sektor pembangunan.
Pada kesemparan tersebut, Plt. Gubernur Jambi secara simbois menyerahkan penghargaan dari Ombudsman, yakni Zona Hijau dalam pelayanan public kepada Dinas PUPR, Dinas Pelayanan Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, Plt.Gubernur Jambi juga menyerahkan secara simbolis penghargaan Warisan Budaya Tak benda kepada Walikota Sungai Penuh, Bupati Kerinci, dan Bupati Merangin. (Mustar Hutapea)
