Jambi, AP- Jubir Pemprov Jambi untuk Penanganan Covid-19, Johansyah mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji swab sebanyak 22 orang yang dikirim Pemprov Jambi ke Litbang Kesehatan Jakarta. Karena masih mengantri panjang.
Antrian yang mengakibatkan lima hari berturut-turut belum ada kasus terkonfirmasi positif maupun dinyatakan sembuh, Sabtu (30/5). Pergerakan kecepatan atau keterlambatan hasil uji swab yang diterima, apakah sampel tersebut positif justru negatif.
“Masih 97 orang terkonfirmasi positif dan 15 orang dinyatakan sembuh. Kami sifatnya menunggu pengumuman dari pemerintah pusat,” kata Johansyah.
Kasus terakhir, berasal dari Kota Jambi dengan inisial RK laki-laki berusia 39 tahun pasien nomor ke-96 dirawat di RSU Abdul Manap. Sedangkan satu lagi sebagai pasien ke-97 merupakan seorang remaja laki-laki inisial TP berusia 15 tahun asal Muaro Jambi dirawat di RSU Ahmad Ripin.
15 kasus sembuh. Sekda Tebo, Teguh Arhadi sebagai pasien pertama. Dua, ipar Gubernur Jambi Fachrori Umar berinisial IS berusia 65 tahun pasien 03 asal kabupaten Bungo. Tiga, warga Kota Sungai Penuh inisial MI berusia 48 tahun pasien 07. Empat, warga Tanjab Barat inisial NY berusia 42 tahun pasien 05.
Lima, pasien 39 inisial MA berusia 26 tahun asal Muaro Jambi. Enam, pasien 12 inisial M berusia 56 tahun asal Kota Jambi. Tujuh, pasien 26 inisial BH berusia 40 tahun asal Merangin. Delapan, inisial SS berusia 23 tahun asal Merangin sebagai pasien 30. Sembilan, pasien 02 laki-laki inisial NG usia 53 tahun asal Kerinci.
Sepuluh, pasien 45 laki-laki inisial AA usia 52 tahun asal Muaro Jambi. Sebelas, pasien 22 laki-laki inisial K usia 55 tahun asal Muaro Jambi. Dua belas, pasien 04 laki-laki inisial IT usia 34 tahun asal Bungo. Tiga belas, pasien 13 perempuan inisial KY usia 31 tahun asal Merangin.
Empat belas, pasien 31 laki-laki inisial S usia 66 tahun asal Muaro Jambi. Dan, pasien 62 asal Kota Jambi seorang perempuan inisial DA usia 22 tahun. Sementara itu, PDP 54 orang, ODP naik jadi 93 orang, dan menunggu hasil uji swab sebanyak 22 orang.
Pasien positif tertinggi masih berada di Kota Jambi dengan jumlah 27 orang 2 sembuh, Merangin 20 orang 3 sembuh, Muaro Jambi 10 orang 4 sembuh, Kota Sungai Penuh 13 orang 1 sembuh, Tanjab Barat 9 orang 1 sembuh, Batanghari 6 orang 0 sembuh, Bungo 4 orang 2 sembuh, Tebo 3 orang 1 sembuh, Sarolangun 3 orang 0 sembuh, Kerinci 1 orang 1 sembuh dan Tanjab Timur 1 orang 0 sembuh.
Minta Uji Swab ke Provinsi terdekat:
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari PKS, Mohd. Rendra Ramadhan menyatakan, perlunya kerja sama yang dilakukan Pemprov Jambi untuk mengatasi penyebaran Covid-19, yakni strategi mengetahui hasil tes swab dengan cepat.
Pasalnya, selama ini tes swab merupakan pengambilan sampel spesimen lendir di saluran pernapasan yang akan diuji di laboratorium Balitbangkes Kemenkes Jakarta. Hasilnya baru dapat diketahui selama satu minggu. Langkah ini menurut Rendra sebagai upaya pemerintah mendeteksi dini seseorang yang terinfeksi virus corona atau penyebab Covid-19.
“Lebih baik pemprov Jambi jalin kerjasama dengan Sumbar dan Sumsel agar lebih cepat mengetahui hasilnya,” ujar Rendra.
Persiapan Kehidupan Baru:
Pj.Sekda Provinsi Jambi, Sudirman menjelaskan, dari data yang didapat terakhir dari Kepala BNPB, ada 110 kabupaten/kota yang direkomendasikan sebagai daerah percobaan tatanan new normal di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikannya disela penyerahan alat bantuan kesehatan dari Anggota DPR RI kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi yang diterima oleh Gubernur Jambi Fachrori Umar selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Kantor BPBD Provinsi Jambi, Sabtu (30/5) sore.
Sudirman menjelaskan, rekomendasi sebagai daerah percontohan tatanan normal baru akan diberikan secara bertahap, tahap pertama ada 25 kabupaten/kota yang direkomendasikan di seluruh Indonesia, dan ada 4 provinsi sebagai percontohan new normal.
“Keempat provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo. Selain itu, ada 25 kabupaten/kota di luar empat provinsi itu bakal menerapkan tatanan normal baru. Kemungkinan kita pada tahap berikutnya, tahap 2 atau 3, yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat. Yang jelas ada 110 daerah yang sudah direkomendasikan, selain itu, kita bisa mengusulkan bagi daerah yang sudah tidak ada lagi penambahan pasien Covid-19, bisa mengusulkan langsung ke Pemerintah pusat,” kata Sudirman.
Sudirman menyatakan, bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tidak ada lagi penambahan pasien Covid-19, dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bisa melaksanakan new normal.
“Pemprov Jambi tengah melakukan sosialisasi sekaligus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar tatanan baru tersebut dipatuhi masyarakat, termasuk pelibatan TNI-Polri,” kata Sudirman.
Timbulnya Klaster Baru
Wakil Ketua Muhammadiyah Jambi, Nasroel Yasier justru mengkritik penerapan new normal yang dilakukan pemerintah ditengah pandemi Covid-19 yang akan memicu kasus corona semakin melonjak.
“Minta pemerintah tidak buru-buru mengadopsi new normal,” kata Nasroel.
Menurut Nasroel, tidak jarang kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat rakyat bingung akibat penanganan yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian.
“Perlu kajian teliti dari berbagai aspek. Jangan timbul klaster baru yang ikut sebagai penyebar covid-19,” kata Nasroel.
Krisis Ekonomi 1998:
Saksi mata tahun 1998, juga Ekonom sekaligus mantan Anggota DPR RI Komisi Keuangan dan Perbankan, Usman Ermulan menyambut baik rencana pemerintah Joko Widodo menghadapi pandemi COVID-19 dengan new normal. Menurut Usman, pandemi hantu corona sangat berdampak serius. Bahkan, ancamannya adalah krisis ekonomi.
Pemicunya bukan faktor keuangan ataupun bisnis, tapi masalah penerapan protokol kesehatan. Usman menegaskan bahwa tatanan kehidupan New normal tergantung lagi kesiapan pemerintah untuk hidup berdampingan dengan virus Corona harus dijalani. Sebab vaksin belum ditemukan hingga sekarang.
Usman berharap, pemerintah bisa tegas menjalankan aturan atau protokol kesehatan ditengah aktivitas masyarakat. Jika tidak, justru sebaliknya, terjadi lonjakan kasus positif virus Corona.”Karena nyawa manusia tidak dapat di nilai,” ujar Usman.
Usman menyarakan, new normal lebih mewaspadai defisit neraca perdagangan pada bulan-bulan mendatang. Sejak Januari hingga pertengahan Mei 2020, neraca perdagangan Indonesia dari sektor non migas masih mengalami surplus. Prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
“Yang harus dilakukan dengan mendorong ekspor agar tumbuh lebih kencang. Saya setuju dengan new normal tapi pemerintah tak membuka impor yang berlebihan. Pemerintah harus bisa menahan dan mengatur barang-barang impor yang sifatnya konsumtif. Apabila salah mengendalikan niscaya akan menghancurkan neraca perdagangan,” kata Usman.
Eks Bupati Tanjab Barat dua periode ini mengingatkan tentang situasi krisis ekonomi 1998 ketidakmampuan pemerintah Indonesia mengatasinya. Indonesia harus mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (DMI) atau IMF.
“Jika kondisi krisis ini terjadi lagi, negara-negara luar bisa tak ada kepercayaan ke swasta maupun negara kita, yang ada kembali pada situasi 1998. Pada waktu itu Indonesia masih bisa selamat karena dibantu oleh IMF. Kalau sekarang apakah masih bisa? dengan jumlah utang luar negeri yang terus bertambah. Wallahu a’lam bishawab,” ucap Usman.
Memulai Dari Kerinci:
Pemprov Jambi tengah mempersiapkan penerapan masa normal yang baru atau New Normal dipandemi Covid-19. Untuk memulainya kabupaten Kerinci sebagai salah satu Pilot Project untuk penerapan New Normal. Dari 124 kabupaten/kota di Indonesia dan sembilan kabupaten dan dua kota di Provinsi itu, Kerinci diharapkannya dapat berdampak pada pemulihan produktivitas dan pemulihan ekonomi.
New Normal mengarah pada masyarakat yang aman dari Covid-19, konsekuensi penunjukan ini harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah, sosialisasi, gerakan membagi masker, gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Gerakan ini harus dilakukan dengan masif. Karena banyak sekali masyarakat yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, termasuk membiasakan untuk membawa dan menggunakan hand sanitizer.
Penunjukan Kerinci oleh pemerintah pusat sebagai Pilot Project New Normal memiliki beberapa konsekuensi. Yakni beberapa tahapan yang harus dilaksanakan menuju New Normal Live. Pertama, tahap pra kondisi harus ada sosialisasi, harus ada kajian riset, edukasi publik, dan waktu. Kedua, tahap data epidemologi, dan tingkat kesehatan. Ketiga, tahap prioritas kabupaten/kota. Keempat, tahap koordinasi, saling sinergi mempersiapkan daerah. Dan kelima, tahap monitoring dan evaluasi, karena di dalamnya ada juga penegakan hukum.
Kerinci dipilih dari pusat dengan melihat adanya produktivitas ekonomi yaitu perkebunan, dimana penerapan New Normal ini 70 persen produktivitas ekonomi, dan 30 persen kesehatan, untuk itu skema yang baik dan matang harus kita persiapkan. New Normal ini untuk menindaklanjuti arahan dari pusat berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan rencana kedepan untuk efisiensi penanganan Covid-19. Untuk menghadapi New Normal diperlukan persiapan yang baik di segala sektor seperti di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sebagainya. Kerinci dikenal sebagai daerah tujuan utama wisata lokal maupun mancanegara sering disebut sebagai sekepal tanah surga. Dekat dengan Provinsi Sumbar dan Bengkulu.
Tanah yang subur, udara sejuk, keindahan alam dan keragaman adat dan budaya merupakan sumber daya sangat potensial. Dari pergunungan sampai kuliner. Gunung Kerinci merupakan gunung api tertinggi di Sumatera, serta Danau Gunung Tujuh yang dikelilingi tujuh gunung dan merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara.
Sumber perekonomian utama masyarakat meliputi pertanian, perkebunan kopi, perikanan dan peternakan. Perkebunan teh PTPN VI Nusantara Kayu Aro yang merupakan perkebunan teh terluas di Asia Tenggara dan ditengah luasnya perkebunan teh, terdapat pengolahan kopi arabika Kerinci.
Indonesia mengikuti Korea Selatan dan Vietnam yang menerapkan new normal. Dan ini akan membawa risiko jika masyarakat tidak patuh. Pantauan dilapangan di Jambi, keramaian masyarakat masih terus terjadi. Aktivitas kerumunan masa tak terhindarkan lagi. Beberapa diantaranya dipertokoan, kafe dan jalanan. Bahkan masih ada yang tidak mengenakan masker dan menjaga jarak aman. Hal ini mengartikan bahwa pencegahan dan sosialisasi pemerintah setempat masih belum sepenuh hati. Sejatinya, pemerintah harus betul-betul respon, peduli dan memberikan dukungan ke tengah masyarakat supaya bisa mengikuti aturan dibuat tersebut.
Kegagalan New Normal di Korea Selatan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi meminta pemerintah dan masyarakat belajar dari kegagalan penerapan tatanan kehidupan normal baru di Korea Selatan.
“Kita harus memetik pelajaran dari Korea Selatan ini. Tentu kita mesti hati-hati betul, karena COVID-19 ini belum berhenti betul. Itu artinya COVID-19 ini kemungkinan akan muncul kembali,” ujar Bursah Sabtu (30/5) malam.
Bursah menyampaikannya saat memberikan pengantar pada web seminar (Webinar) halal bihalal millenials talk bertajuk “Catatan Kaum Muda untuk New Normal”.
Negeri Ginseng tersebut, katanya, kini tengah dilanda virus corona atau COVID-19 gelombang II sehingga terpaksa kembali menutup lebih dari 200 sekolah hanya beberapa hari setelah dibuka.
Menanggapi rencana pemerintah yang bakal menerapkan tatanan kenormalan baru, menurut dia, normal baru memang harus dilaksanakan, meskipun hal itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Ia menyebutkan kehidupan normal baru merupakan paradigma baru tentang bagaimana masyarakat belajar hidup nyaman dalam suatu sistem sosial masyarakat selama pandemi COVID-19 tidak sirna di bumi Indonesia, karena belum ada indikasi bahwa pandemi ini akan berakhir.
“Karena itu kehidupan juga tidak boleh berhenti. Semua aktivitas ekonomi, bernegara, dan lain-lain harus berjalan dan kita harus selamat dari ancaman COVID-19 ini. Artinya, perlu ada pengendalian, perlu ada protokol-protokol kesehatan dan lainnya yang bisa mengurangi serbuan COVID-19 ini,” kata Bursah.
Bursah berharap penerapan kehidupan normal baru tidak menimbulkan gejolak sehingga protokol kesehatan dan fasilitas rumah sakit di seluruh Indonesia, terutama RS di daerah yang menjadi sentrum perkembangan penyebaran COVID-19, harus dipersiapkan.
“Sebab, kalau tidak, kita akan menghadapi bencana yang bisa lebih besar kalau kita tidak siap,” ujarnya.
Selain itu, Bursah juga meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan dengan penerapan tatanan kenormalan baru nanti masyarakat harus terus membudayakan pola hidup yang sehat, yang sebelumnya belum pernah diterapkan.
“Kita mulai akrab dengan hand sanitizer, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak, minum vitamin C, E dan D, karena itu akan menjadi budaya panjang. Kalaupun misalnya COVID-19 ini selesai dua tahun lagi, kita tetap menggunakan hand sanitizer dan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sebab, kalau tidak kita rentan terkena virus,” katanya.
Di sisi lain, Bursah juga meminta kaum milenial membangun rasa optimisme dalam penerapan tatanan kehidupan normal baru, apalagi dengan jumlah kaum milenial saat ini yang mencapai 92 juta orang.
“Mereka harus menjadi tauladan dan mengedukasi masyarakat luas dengan cara mengikuti protokol kesehatan itu sendiri,” katanya.
Pembicara webinar yang dikemas dengan halal bihalal itu adalah pengamat hukum Chrisman Damanik, Presiden Pemuda Asia Afrika Beni Pramula, Pendiri Rumah Milenial Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat, pengamat pendidikan Lidya Natalia Sartono, mantan Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir, dan Mantan Ketua Umum PB PII Munawar Khalil.
Penulis: Deni/*
