JAKARTA, AP – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta segenap jajaran pejabat negara dan daerah untuk ikut membeli produk buatan dalam negeri guna mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Dalam peluncuran kampanye #SemuanyaAdaDisini yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara daring, Rabu 1 Juli 2020, ia menekankan pemerintah harus jadi contoh nyata mendukung gerakan tersebut.
“Tiap pejabat di pusat dan daerah harus dapat secara nyata menunjukkan keberpihakannya dan menjadi role model dan membeli produk dalam negeri untuk kebutuhan pribadinya,” kata Luhut Pandjaitan.
Luhut juga menuturkan agar pemerintah harus mengoptimalkan realisasi anggaran paket pengadaan pemerintah sebesar Rp321 triliun bagi UMKM dari total Rp783 triliun pada 2020 melalui sistem pengadaan yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebelumnya pemerintah meluncurkan gerakan nasional belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan berdasarkan data hingga 15 Juni 2020, terdapat 380.474 pelaku usaha yang telah partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 persen atau 167.278 merupakan pelaku usaha kecil.
Dari alokasi anggaran Rp2.209 triliun APBN-APBD, sebanyak 52,5 persennya dialokasikan untuk belanja pengadaan.
“Namun sampai Juni, baru 62,4 persen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mencantumkan dalam sistem rencana umum pengadaan atau Sirum,” katanya.
Oleh karena itu Roni meminta kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar meningkatkan belanja barang dan jasa untuk usaha mikro dan kecil apabila dapat dipenuhi usaha mikro dan kecil.
Kedua ia juga meminta adanya pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil dan mendorong usaha mikro dan kecil binaan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendaftar sebagai penyedia melalui layanan pengadaan secara elektronik di tempat masing-masing.
“Ketiga, kami berharap seluruh seluruh belanja APBD yang dicadangkan untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan melalui pengadaan langsung melalui aplikasi pengadaan langsung secara elektronik,” kata dia.
Secara terpisah, Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menyatakan pasar tradisional harus dibuka untuk menggerakkan sendi perekonomian daerah. “Di sini protokol kesehatan menjadi kunci dalam melakukan aktivitas dagang dan sosial,” katanya saat mengunjungi Pasar Boyolali di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Terkait dengan sejumlah pasar tradisional yang menjadi klaster penyebaran COVID-19, ia mengatakan beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya ditutup untuk sementara waktu dan dilokalisasi.
“Setelah itu baru mulai lagi (kembali dibuka) setelah semuanya terkendali. Dalam hal ini protokol kesehatan juga sudah dijalankan,” katanya.
Ia mengatakan salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan para pedagang dalam kondisi sehat, termasuk pengunjung pasar.
“Ini menjadi prioritas Presiden. Ini sangat utama, jadi kunci keberhasilan. Pasar tradisional harus dibuka untuk menggerakkan sendiri perekonomian kita, apalagi hasil-hasil pertanian kan banyak dijual di pasar,” katanya.
Dia juga mengapresiasi langkah Bupati Boyolali Seno Samodro yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik di pasar tradisional. Selain itu, dikatakannya, harga sejumlah komoditas juga cukup stabil, di antaranya gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan telur ayam.
“Memang dari sini saya mengapresiasi Bupati dalam menjalankan protokol kesehatan dan melihat juga bagaimana Pasar Boyolali sangat baik,” katanya. (Red)
