Gubernur Jambi, H.Zumi Zola dianugerahi Kawastara Pawitra, yakni penghargaan bagi kepala daerah yang berintegritas dalam penyiapan calon kepala sekolah, yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof.Dr.Muhajir,M.Si, bertempat di Aula Hotel Novotel, Kota Surakarta (Solo), Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (15/10) siang.
Penganugerahan Kawastara Pawitra merupakan pemberian penghargaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan yang telah mengimplementasikan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.
Zola menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang dianugerahi penghargaan tersebut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Usai acara, dalam sesi wawancara, menanggapi penganugerahan Kawastara Pawitra oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Zola menyatakan,”Alhamdulillah, ini suatu penghargaan bagi kita semua, masyarakat Provinsi Jambi, tetapi penghargaan ini haruslah menjadi penambah motivasi kita, baik Pemda, maupun semua kepala sekolah, semua guru, juga semua masyarakat, untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan,” ujar Zola.
“Ini untuk anak-anak kita, untuk SDM (Sumber Daya Manusia) kita, kalau kita bersaing, SDM lah yang akan menentukan unggul tidaknya daya saing kita. Jadi, tolong jadikan ini pemicu semangat untuk kita semua,” tutur Zola.
Menanggapi salah satu permasalahan pendidikan yang sangat penting di Indonesia, yakni ketimpangan pendidikan, Zola menjelaskan, di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi juga sudah menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan tersebut, baik dari sisi jumlah guru dan fasilitas, dan dengan segala keterbatasan, akan diupayakan jalan keluarnya.
“Jumlah kelas dan fasilitas memang harus ditingkatkan, butuh sekitar 1.500 (ruang kelas) hanya untuk SMA/SMK yang harus dibangun. Saya sudah keliling (kabupaten/kota) se Provinsi Jambi, kondisinya sangat banyak yang membutuhkan gedung kelas baru, banyak anak-anak SMA/SMK yang menggunakan laboratorium sebagai ruang kelas, ada juga yang menggunakan perpustakaan. Tentu ini tidak ideal kondisi seperti ini,” ungkap Zola.
“Oleh sebab itu, setiap sekolah itu saya katakan untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan, tetapi kebutuhan dasar dulu, apa yang menjadi prioritas, kebanyakan memang lokal. Saya tanyakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 1.500 kurang lebih,” jelas Zola.
“Dan, tadi sudah saya sampaikan juga ke Pak Menteri, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen, bahwa Provinsi Jambi butuh itu, sudah saya sampaikan kondisinya,” tambah Zola.
“Begitu juga dengan masalah gurunya, ada yang satu sekolah itu menumpuk, ada yang satu sekolah lain malah kurang, sehingga untuk melakukan proses belajar mengajar, harusnya direkrut yang non PNS, karena kondisinya seperti itu. Ada juga beberapa sekolah yang jumlah guru PNS-nya jauh lebih sedikit dibanding jumlah guru non PNS. Ini menjadi suatu masalah tersendiri. Jadi memang kuncinya kalau kita ingin meratakan kualitas ini, mau tidak mau harus ada komitmen juga dari pihak sekolahnya, kepala sekolahnya, para gurunya, pengawasnya juga,” terang Zola.
Selain itu, Zola menyatakan, berkaitan dengan pemerataan jumlah guru, ada sertifikasi yang harus disertai dengan kewajiban jumlah jam mengajar, yakni 24 jam, dan kalau misalnya dalam satu sekolah jumlah guru PNS-nya berlebih, berarti, target 24 jam dalam seminggu tidak akan terpenuhi, yang berimbas pada sertifikasi. “Jadi tolong bantu kami, dan juga membantu guru masing-masing dengan ketika nanti ditugaskan di satu sekolah, target tersebut dipenuhi,” tegas Zola.
“Arahan dari Pak Menteri sudah jelas seperti itu, dan harus kami lakukan sosialisasi ke lapangan, dan hanya bisa berhasil kalau didukung oleh semua pihak, termasuk oleh semua tenaga pengajar,” pungkas Zola.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhajir, M.Si mengapresiasi upaya kepala sekolah untuk meningkatkan pendidikan sekolah dengan pengembangan kapasitas pribadi dan kapasitas managerial.
Muhajir menyatakan, Kawastara Pawitra yang diselenggarakan oleh LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan salah satu upaya pembangunan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam me-manage sekolah.
Muhajir berpesan bahwa mindset kepala sekolah harus berubah, kepala sekolah bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai manajer sekolah, kepala sekolah harus punya visi untuk mengembangkan dan memajukan sekolah, namun tetap berintegritas, dan untuk itu kepala sekolah harus bisa berpikir out of the box.
Muhajir mengemukakan platform kerjanya, sesuai dengan visi Presiden Indonesia, Joko Widodo, adalah membangun pondasi yang kokoh dalam bidang pendidikan, dengan penekanan pada pendidikan karakter.
Muhajir menganalogikan pendidikan dengan membangun sebuah rumah, jenjang PAUD sebagai tanahnya, jenjang SD dan SMP sebagai pondasi, jenjang SMA sebagai bangunan, dan jenjang perguruan tinggi sebagai atapnya, dimana pondasinya (SD dan SMP) harus diprioritaskan pendidikan karakter.
“Harus dibangun di atas pondasi karakter, maka sekolah harus bertanggung jawab menanamkan karakter. SD dan SMP harus lebih menekankan pada karakter. Namun, karakter tidak bisa diseragamkan, ada kearifan lokal yang tentunya berbeda-beda, yang harus dilestarikan,” ujar Muhajir.
Muhajir menuturkan, ada 6 komponen pembentuk karakter, yaitu 1.Read (membaca), 2.Write (menulis), 3.Aritmatika (berhitung), 4.Etika, 5.Estetika (seni), dan 6.Kinestetika (latihan otot, berolah raga).
Muhajir mengungkapkan dua hal yang harus ditangani dalam pembangunan pendidikan, yakni kesenjangan (ketimpangan), dan menyiapkan tenaga kerja.
Selanjutnya, Muhajir menghimbau seluruh kepala daerah, seluruh sekolah, dan seluruh guru, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan, untuk bersatu padu memajukan pendidikan Indonesia.
Kepala LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Siswandari, dalam laporannya menyampaikan, 113 orang kepala daerah yang dianugerahi Kawastara Pawitra.
Siswandari menjelaskan, kawastara artinya kelebihan atau kentara, pawitra artinya bersih, jernih. “Jadi ruhnya seleksi akademik dengan praktek yang bersih,” tutur Siswandari.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Surakarta (Solo), Dra.Destiansi,MM dan Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Drs.H.Yuswir Arifin, memberikan testimoni tentang upaya kepala sekolah memajukan sekolah, dan upaya Pemerintah Daerah dalam seleksi kepala sekolah, menyiapkan kepala sekolah yang handal.
Kepala Sekolah SMK N 8 Surakarta menyatakan, banyak manfaat yang didapatkan dari LPPKS, sedangkan Bupati Sijunjung menekankan agar dalam belajar mengajar, kepala sekolah betul-betul yang mampu, siap, bertanggung jawab, dan berinovasi mengikuti perkembangan.
Bupati Sijunjung menyatakan, saat ini, 84% kepala sekolah di Kabupaten Sijunjung dari proses LPPKS, dan pada tahun 2017 diharapkan 100% kepala sekolah kabupaten yang dipimpinnya alumni dari LPPKS.
Dari Provinsi Jambi, selain Zola, ada 3 kepala daerah yang juga dianugerahi Kawastara Pawitra tersebut, yakni Walikota Jambi yang diwakili oleh Sekda Kota Jambi, Daru Pratomo, Bupati Batanghari, dan Bupati Tanjung Jabung Barat.
Persembahan tarian budaya Solo dari siswa sisiwi SMK N 8 Surakarta dan Sinden dari masyarakat Solo turut memeriahkan acara tersebut. (Adv/Hms)
