JAMBI, AP – Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi menyatakan adanya lima orang tambahan pasien terkonfirmasi positif virus corona jenis baru itu di daerah setempat sehingga total menjadi 193 orang.
“Pemerintah pusat hari itu mengumumkan ada lima tambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 untuk Provinsi Jambi,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang juga Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi Johansyah, Rabu 5 Agustus 2020.
Sebanyak lima pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut, yakni pasien 189 seorang perempuan asal Kabupaten Muarojambi usia 42 tahun. Terhadap pasien tersebut, tim gugus tugas masih mendalami riwayat kontak pasien tersebut tertular.
Pasien 190 seorang laki-laki usia 44 tahun asal Kota Jambi. Terhadap pasien tersebut juga masih dilakukan pendalaman riwayat kontak pasien tersebut tertular, pasien 191 seorang laki-laki usia 17 tahun asal Kota Jambi dan pasien 192 seorang perempuan usia 54 tahun juga asal Kota Jambi.
Pasien 191 dan 192 tersebut sebelumnya memiliki riwayat kontak dengan pasien 141 atau tertular dari pasien yang terlebih dahulu dinyatakan positif Covid-19. Ia mengatakan pasien 193 seorang laki-laki usia 46 tahun asal Kabupaten Kerinci. Terhadap pasien tersebut, tim gugus tugas masih mendalami asal pasien itu tertular Covid-19.
Johansyah mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan, antara lain dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta wajib menggunakan masker jika ke luar rumah. Berdasarkan pemuthakhiran data yang dilakukan gugus tugas Provinsi Jambi, saat ini jumlah suspek sebanyak 35 orang, terkonfirmasi positif sebanyak 193 orang dan 115 di antaranya sembuh serta empat orang meninggal dunia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan kemauan dan kemampuan kepala daerah merupakan kunci pengendalian penularan Covid-19. Tito Karnavian mengatakan daerah perlu pimpinan yang memiliki kemampuan dan kemauan sungguh-sungguh untuk menangani pandemi.
“Belum tentu punya konsep, kemudian kapasitas fiskal belum tentu ada anggarannya. Nah oleh karena itu, kemauan saja tanpa diikuti oleh kemampuan yang cukup, pasti tidak akan maksimal penanganan Covid-19,” kata dia.
Selain kemauan dan kemampuan, menurut dia, kepala daerah juga perlu memiliki pengetahuan dan keseriusan dalam menangani pandemi, sehingga juga menjadi kunci dari penanganan COVID-19 yang efektif.
“Memiliki kemampuan artinya pengetahuan, memiliki strategi, konsep dan memiliki kemampuan fiskal yang baik,” kata Tito Karnavian.
Ketika memiliki semuanya namun kepala daerah malah tidak terlalu serius menangani pandemi, maka menurut Tito, hal tersebut juga tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan.
“Yang penting cari aman, ada, itu juga kurang maksimal pengendalian COVID-19 ini,” kata Mendagri.
Skenario terburuknya apabila kepala daerah tak punya kemauan sekaligus kemampuan dalam menangani situasi pandemi lanjut Tito, dikhawatirkan akan membuat daerah menanggung beban yang besar baik saat pandemi maupun pasca-COVID-19.
“Yang paling buruk adalah kalau sudah tidak memiliki kemampuan, itu pasti akan hancur-hancuran daerah itu. Yang terbaik bagaimana kita membuat agar kepala daerah itu mau dan mampu,” ujarnya pula.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan ragu merombak kabinet atau “reshuffle” para pembantunya di pemerintahan untuk mempercepat dan mengakselerasi kerja penanganan pandemi COVID-19.
Menurut dia, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyata penanganan COVID-19 bukan retorika, sehingga kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu kerja Presiden dan lambat kinerjanya dalam penanganan COVID-19, maka lebih baik diganti.
“Saya sepenuhnya setuju kritik Presiden kepada pembantunya, tapi jangan lupa Presiden Jokowi juga yang pegang kendali,” kata Jazuli.
Disamping itu, Anggota Komisi I DPR RI itu menilai Presiden memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mempercepat kerja para menteri dalam penanganan pandemi. Menurut dia, masyarakat luas cukup tahu hasilnya, merasakan dampaknya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR.
Dia meminta pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terutama yang terkait langsung dampaknya bagi masyarakat.
“Saya mendorong Presiden Jokowi untuk lebih ketat mengontrol para pembantunya agar segera merealisasikan anggaran yang langsung dirasakan dampaknya masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus namun harus tetap akuntabel,” ujarnya pula.
Dia menilai penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang rendah, kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja para menteri karena banyak yang masih santai menangani COVID-19, terlihat dari penyerapan anggaran stimulus yang belum maksimal.
“DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi. Artinya apa. Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum,” kata Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).
Menurut dia, dari anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp695 triliun, baru 20 persen atau sekitar Rp141 triliun yang terserap, sedangkan ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum menyelesaikan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).(Red)
