Zoonosis, penyakit pada binatang yang ditularkan kepada manusia dan menjadi penyebab wabah raya jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.
Virus corona baru atau SARS-CoV-2 berukuran nanometer yang tidak kasatmata diduga ditularkan dari satwa liar ke manusia, ternyata mampu membuat kocar-kacir sistem kesehatan, sosial, ekonomi terhebat yang dikembangkan manusia modern di abad ini.
Namun, bagi sebagian ilmuwan dan naturalis, kengerian sesungguhnya bukan ada pada krisis kesehatan yang telah merenggut lebih dari satu juta nyawa manusia pada Oktober 2020, tetapi justru runtuhnya keanekaragaman hayati atau biodiversity yang akan membawa malapetaka yang sesungguhnya bagi semua makhluk di Planet Bumi.
Sekretaris Jenderal PBB António Gutierres dalam KTT Keanekaragaman Hayati pada 30 September 2020 mengatakan umat manusia sedang berperang melawan keruntuhan alam. Manusia butuh membangun kembali hubungannya dengan alam.
Lebih dari 60 persen terumbu karang dunia terancam punah karena penangkapan ikan yang berlebihan, praktik yang merusak, dan perubahan iklim. Sementara populasi satwa liar menurun drastis karena konsumsi berlebihan, pertumbuhan populasi, dan pertanian intensif.
Laju kepunahan spesies semakin cepat, dengan sekitar satu juta spesies saat ini terancam atau hampir punah. Deforestasi, perubahan iklim, dan konversi hutan belantara untuk produksi makanan manusia menghancurkan jaring kehidupan di Bumi.
“Kita adalah bagian dari jaring yang rapuh itu, dan kita membutuhkannya agar sehat, agar kita dan generasi masa depan dapat berkembang,” kata Guiterres.
Salah satu konsekuensi dari ketidakseimbangan manusia dengan alam telah munculnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, Ebola, dan sekarang COVID-19, yang mana penduduk Bumi hanya memiliki sedikit pertahanan terhadapnya atau bahkan tidak sama sekali.
Setidaknya 60 persen penyakit yang diketahui dan 75 persen penyakit menular baru bersifat zoonosis, yang ditularkan dari hewan ke manusia, menunjukkan keterkaitan yang erat antara kesehatan Planet Bumi dan manusia.
Prioritas untuk biodiversity
Guiterres menyebutkan tiga prioritas untuk melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Pertama, solusi berbasis alam harus disertakan dalam pemulihan pascapandemi COVID-19 dan rencana pengembangan yang lebih luas.
Ia menegaskan melestarikan keanekaragaman hayati dunia dapat menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sangat kita butuhkan saat ini. Forum Ekonomi Dunia memberi sinyal bahwa peluang bisnis yang muncul di seluruh alam dapat menciptakan 191 juta pekerjaan pada 2030.
Africa’s Great Green Wall saja telah menciptakan 335.000 pekerjaan. Solusi berbasis alam juga merupakan alat vital dalam perjuangan manusia untuk menyelesaikan krisis iklim, ujar Guiterres.
Ia menegaskan hutan, lautan, dan ekosistem yang utuh merupakan penyerap karbon yang efektif. Lahan basah yang sehat mengurangi banjir. “Kita memiliki solusi alami di ujung jari kita untuk melindungi kita dari bencana alam, kehilangan pekerjaan, dan kejatuhan ekonomi. Mari kita gunakan!”
Kedua, sistem ekonomi dan pasar keuangan harus memperhitungkan dan berinvestasi di alam. Sumber daya alam masih belum masuk dalam perhitungan kekayaan negara, sistem saat ini lebih mengarah pada kehancuran, bukan pelestarian.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pendanaan global tahunan yang dibutuhkan untuk alam antara 300 miliar dolar AS hingga 400 miliar dolar AS, jauh lebih sedikit daripada tingkat subsidi berbahaya untuk pertanian, pertambangan, dan industri perusak lainnya saat ini, kata Guiterres.
Berinvestasi di alam akan melindungi keanekaragaman hayati dan meningkatkan aksi iklim, kesehatan manusia, dan ketahanan pangan. Pemerintah perlu memasukkan keanekaragaman hayati sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan keuangan.
Menurut dia, Gugus Tugas baru tentang Pengungkapan Keuangan terkait Alam akan membantu lembaga keuangan untuk mengalihkan keuangan dari aktivitas yang merusak dan menuju solusi berbasis alam.
Ketiga, harus mengamankan kebijakan dan target paling ambisius yang melindungi keanekaragaman hayati dan tidak meninggalkan siapa pun. Konvensi Keanekaragaman Hayati memperkirakan bahwa jasa dari ekosistem mencakup antara 50 dan 90 persen dari mata pencaharian rumah tangga miskin pedesaan dan penghuni hutan.
Alam menawarkan peluang bisnis bagi masyarakat miskin, dari pertanian berkelanjutan hingga ekowisata atau penangkapan ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Semuanya bergantung pada pelestarian keanekaragaman hayati dan menggunakannya secara berkelanjutan.
Sebagian besar masyarakat adat khususnya, bergantung pada ekosistem yang sehat yang dapat memberikan layanan ekonomi dan keuangan yang mereka butuhkan untuk melestarikan budaya dan mata pencaharian mereka.
Komitmen pendanaan alam
Pada 28 September atau dua hari sebelum KTT Keanekaragaman Hayati digelar, Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans bergabung dengan para menteri dari Jerman, Inggris, Kosta Rika, Kanada, dan Norwegia; pemimpin bisnis; Pemimpin PBB; dan mereka yang tergabung di Nature Finance Forum untuk memulai upaya global besar-besaran untuk mendanai alam.
Mereka berkumpul untuk menyoroti pentingnya pembiayaan alam dan berjanji untuk meningkatkan pendanaan untuk melaksanakan Kerangka Keanekaragaman Hayati Pasca-2020, yang akan disepakati tahun depan di Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati atau COP15 di Kunming, China.
Sebuah laporan baru-baru ini menemukan bahwa mendanai rencana keanekaragaman hayati 10 tahun ke depan akan membutuhkan tambahan investasi tahunan untuk alam sekitar 700 miliar dolar AS per tahun, yang kurang dari satu persen dari PDB global.
Selain itu, laporan terbaru dari Rights and Resources Initiative mengidentifikasi peluang besar untuk berinvestasi dalam mengamankan hak tenurial kolektif sebagai cara untuk menjaga keanekaragaman hayati.
Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans meminta para pemimpin untuk berkomitmen dan berinvestasi dalam tujuan ilmiah melindungi 30 persen Planet Bumi pada 2030. Sementara Menteri Federal Jerman Gerd Müller mengumumkan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) sedang menyiapkan pembiayaan jangka panjang bagi kawasan lindung dan masyarakat di negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Ia juga mengumumkan bahwa Jerman bermaksud untuk meningkatkan investasi tahunan 500 juta Euro (sekitar Rp8 triliun) atau 584.000 dolar AS per bulan untuk melindungi keanekaragaman hayati di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Menteri Lingkungan Inggris Zac Goldsmith mengumumkan peningkatan pembelanjaan untuk alam sebagai bagian dari penggandaan pembiayaan iklim internasional Inggris Raya menjadi 11,6 miliar poundsterling atau 14,8 miliar dolar AS (sekitar Rp214 triliun).
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sveinung Rotevatn menjanjikan peluncuran koalisi untuk mengakhiri deforestasi tropis dan meminta negara lain untuk bergabung dalam koalisi tersebut.
“Saat COP Keanekaragaman Hayati di Kunming dan COP Iklim di Glasgow musim gugur tahun depan, mari kita letakkan koalisi untuk mengakhiri deforestasi hutan tropis untuk selamanya. Ini akan membutuhkan keinginan politik, miliaran dolar AS di pendanaan tahunan, dan standar kinerja yang obyektif. Ini pasti akan sepadan dengan usahanya,” kata Rotevatn.
Sementara filantrop asal Swiss dari Wyss Foundation Hansjorg Wyss menyoroti janji 10 tahun yayasannya senilai satu miliar dolar AS (atau sekitar Rp14,8 triliun) untuk mendukung konservasi di seluruh dunia. Dan Wakil CEO Mirova Anne-Laurence Roucher menyoroti tujuan mereka untuk mengumpulkan lebih dari satu miliar dolar AS (atau sekitar Rp14,8 triliun) pada 2022, yang didedikasikan untuk alam.
Kepala Keterlibatan Perusahaan BNP Paribas Antoine Sire menyebutkan kesepakatan mereka dengan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk menyalurkan modal swasta dan publik sebesar 10 miliar dolar AS (atau sekitar Rp148 triliun) untuk proyek-proyek inovatif lingkungan dan sosial di negara-negara berkembang pada 2025.
Sekretaris Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB Elizabeth Mrema mengatakan tahun depan akan disepakati Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Pasca-2020 yang ambisius pada Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di China.
Keberhasilan implementasi Kerangka Pasca-2020 tersebut akan bergantung pada mobilisasi sumber daya atau pengalihan 500 miliar dolar AS yang menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman hayati, termasuk insentif atau subsidi negatif.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mengalokasikan anggaran tertinggi untuk merehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi pada 2021. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendapat pendanaan terbesar karena “jantung” sumber daya alam Indonesia ada di sana.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri LHK beberapa waktu lalu, dewan menyetujui permohonan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp7,9 triliun, dan dua Direktorat Jenderal yang dimaksud, jika anggarannya digabungkan mencapai lebih dari Rp4,1 triliun.
Indonesia memiliki kawasan konservasi sekitar 27 juta hektare (ha), sedangkan kawasan hutan lindung sekitar 29 juta ha. Kawasan memiliki fungsi utama sebagai life support system, karena secara teori keduanya menjaga sistem genetik yang berarti menjaga rantai pangan, rantai energi, rantai karbon. (Red)
