JAKARTA, AP – Kementerian Sosial membuka peluang melanjutkan program bantuan sosial (bansos) beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) karena dinilai cukup efektif sebagai percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19.
“Pak Menteri pun mungkin akan mengajukan kembali program bansos beras ini, kemungkinan ya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras, Rabu (14/10).
Oleh karena itu, lanjut dia, Kemensos akan membuat laporan secara baik karena program tersebut dinilai cukup membantu masyarakat sebagai jaring pengaman sosial yang terdampak pandemi COVID-19.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi penyaluran bansos beras di berbagai daerah, antusias penerima terlihat tinggi. Oleh karena itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta pihak-pihak yang terlibat terus mendokumentasikan berbagai aktivitas penyaluran.
Secara umum, katanya, program bansos beras tersebut menyentuh 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota dan melibatkan 39 ribu pendamping program keluarga harapan (PKH) hingga relawan lainnya.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan dengan adanya bantuan 450 ribu ton beras tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.
Untuk mengawasi penyaluran bansos beras, termasuk kualitas dan kuantitas beras, Perum Bulog telah menyiapkan tim monitoring dan evaluasi di setiap wilayah dan kabupaten atau kota. “Selain itu kama juga menyiapkan crisis center sehingga memudahkan untuk memantaunya,” katanya.
Sebagai contoh, ujar dia, ketika Perum Bulog menerima adanya informasi beras plastik, tim dari instansi yang dipimpin Budi Waseso tersebut langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebenarannya.
Ia memastikan Bulog sama sekali tidak ada mencampurkan beras dengan plastik. Selain itu, orang yang mengaku menerima beras plastik tersebut diketahui juga bukan penerima bantuan. Realisasi Bansos Tak Capai Target
Kementerian Sosial RI mengatakan hingga saat ini realisasi penyaluran bantuan sosial beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tanah Air belum mencapai target yang diharapkan.
“Sebagai contoh realisasi bansos beras dari gudang Bulog per 13 Oktober 2020 adalah 64 persen di seluruh Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Edi Suharto.
Sementara rata-rata realisasi penyaluran bansos beras ke KPM masih kurang dari 60 persen sehingga diperlukan rekonsiliasi data untuk penyaluran dan percepatan. “Jadi kita mengevaluasi sekaligus ingin mempercepat penyalurannya yang sejauh ini sudah berjalan hampir dua bulan,” kata dia.
Belum tercapainya target realisasi penyaluran bansos beras tentu saja terkait dengan beberapa kendala di lapangan yang pada hakikatnya membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah terutama antara Kemensos, Dinas Sosial, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bulog dan transporter.
Sampai hari ini, ujar dia, realisasi yang sudah dicapai melalui transporter yakni 65 persen dilakukan oleh PT DNR. Sementara itu, terdapat pula 62 persen yang sudah dilakukan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (BGR).
“Oleh karena itu ke depan dibutuhkan sinergi terutama antara transporter dan Bulog agar bisa memperlancar kegiatan-kegiatan penyaluran beras di lapangan,” ujarnya.
Lebih detail, ia menjelaskan terdapat 10 provinsi atau 29 persen yang realisasi penyaluran bantuan sosial beras kurang dari 60 persen termasuk di antaranya Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Kalimantan Tengah dan Papua.
“Untuk Papua dan Kalimantan Tengah kita bisa maklumi, tapi untuk Jawa Barat dan Banten seharusnya daerah tersebut relatif dapat dijangkau,” katanya.
Kemudian, terdapat pula daerah yang realisasinya sudah relatif tinggi 60 hingga 75 persen misalnya Sulawesi Tenggara yakni 74 persen, Gorontalo 72 persen, Nusa Tenggara timur 71 persen, Aceh 71 persen dan Sumatera Barat 70 persen. Bahkan, khusus Maluku Utara sudah 60 persen atau dengan kata lain melebihi Jawa Barat dan Banten.
Selain itu sebanyak tujuh provinsi telah mencapai realisasi penyaluran lebih dari 75 persen yakni Bali 99 persen, Kepulauan Riau 82 persen, Bangka Belitung 77 persen, DKI Jakarta 77 persen, Nusa Tenggara Barat 77 persen, Riau 76 persen dan Lampung 76 persen.
Namun, di sisi lain penting pula menjadi perhatian bahwa masih ada 10 persen dari 514 kabupaten dan kota yang realisasinya masih nol persen per 13 Oktober 2020 di antaranya terjadi di Probolinggo Jawa Timur, Mesuji Lampung, Kabupaten Lahat, serta sejumlah daerah yang justru berada di Pulau Jawa.
Ia berharap kepala daerah di tempat masing-masing juga dapat membantu menangani berbagai kendala di lapangan sehingga penyaluran bantuan sosial beras tidak terhambat termasuk akibat pilkada dan sebagainya. (Red)
