MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2020 sebesar Rp764,9 triliun atau telah mencapai 4,67 persen.
Sri Mulyani menyatakan defisit yang dialami Indonesia sebesar 4,67 persen masih sejalan dengan Perpres 72/2020 yang memperkirakan defisit akan mencapai Rp1.039 triliun atau 6,34 persen dari PDB.
“Saya juga bawa ini dalam konteks G20 sebagai instrumen countercyclical. Ini masih dalam relative modes. Tidak seburuk negara lain yang defisit sampai 15 persen,” katanya, Senin (23/11).
Sri Mulyani menuturkan defisit 4,67 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang hingga Oktober sebesar Rp1.276,9 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun.
Ia menjelaskan kontraksi pendapatan negara terjadi karena penerimaan perpajakan turun hingga 15,6 persen (yoy) yaitu dari Rp1.173,9 triliun pada Oktober tahun lalu menjadi Rp991 triliun.
“Berbagai jenis pajak mengalami tekanan karena adanya pemanfaatan insentif yang diberikan ke seluruh sektor perekonomian baik untuk karyawan, PPh, maupun PPN,” ujarnya.
Kemudian kontraksi pendapatan negara juga disumbang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga Oktober berada di zona negatif 16,3 persen yakni Rp278,8 triliun atau 94,8 persen dari target Rp294,1 triliun.
Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 548,6 persen dari Rp1,3 triliun menjadi Rp7,1 triliun.
Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp2.041,8 triliun hingga Oktober 2020 telah mencapai 74,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun. Realisasi tersebut meningkat 13,6 persen (yoy) dari periode Oktober tahun lalu sebesar Rp1.797,7 triliun.
Realisasi belanja Rp2.041,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.343,8 triliun dengan rincian belanja K/L Rp725,7 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp618,2 triliun. Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp698 triliun atau 91,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.
Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp637,5 triliun dan Dana Desa sebesar Rp60,5 triliun.
Terpisah, Presiden RI Joko Widodo meminta Komite dan Satgas Penanganan COVID-19 beserta seluruh gubernur di Tanah Air menyeimbangkan dengan baik urusan penanganan pandemi COVID-19 dan ekonomi.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11).
“Saya ingin mengingatkan kembali kepada komite, satgas dan seluruh gubernur agar betul-betul bisa mengatur urusan yang berkaitan dengan COVID-19 dan urusan yang berkaitan dengan ekonomi, dalam sebuah keseimbangan yang baik,” ujar dia, Senin (23/11).
Presiden mengatakan strategi mengatur keseimbangan “rem dan gas” mulai terlihat, terutama dalam pengendalian, baik COVID-19 maupun ekonomi.
Kepala Negara menyampaikan per 22 November 2020 rata-rata kasus aktif COVID-19 di seluruh Tanah Air 12,78 persen atau lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yaitu 28,41 persen.
Tren rata-rata kesembuhan juga membaik, yakni sudah mencapai 84,03 persen atau lebih baik dari angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,20 persen.
“Kemudian di bidang ekonomi sudah saya sampaikan minggu yang lalu tren di kuartal kedua dari minus 5,32, membaik di kuartal ketiga minus di 3,49. Ini juga harus terus kita perbaiki agar di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga,” kata Presiden.
Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi meminta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja menjadi perhatian.
“Berikan perhatian khusus untuk hal-hal berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini tingkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, untuk mulai bergerak,” kata dia.
Presiden melihat realisasi anggaran beberapa program sudah berjalan dengan baik, misalnya untuk subsidi gaji sudah mencapai 82 persen dan banpres produktif untuk bantuan modal kerja usaha mikro sudah mencapai 79 persen. “Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya. (Red)
