JAMBI, AP – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal semua kegiatan yang menggunakan APBD Pemprov Jambi tahun 2021.
“APBD 2021 sudah kita ketok palu dan kita minta KPK, kejaksaan tetap mengawal pelaksanaan pengelolaan anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi,” kata Edi, Rabu kemarin (2/12).
Edi juga memastikan sebelumnya DPRD mengesahkan APBD 2021, tidak ada pimpinan dan anggota yang bermain-main saat pembahasan bersama pihak eksekutif.
“Salah satu tugas saya sebagai Ketua DPRD adalah mengembalikan marwah lembaga ini. Kita pastikan tidak ada permainan dalam pembahasan APBD 2021. Saya sebelumnya juga minta KPK untuk kawal pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Tidak ada yang bisa main-main,” tegasnya.
Terkait rapat paripurna pengesahan APBD Pemprov Jambi 2021 dilakukan nyaris tengah malam. Edi memastikan sebenarnya waktu yang ada untuk pembahasan tidak cukup. Namun semua anggota Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap bekerja, membahas anggaran tersebut.
“Karena semua kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 kita periksa secara rinci item per item. Kalau dilihat memang waktu tidak cukup, namun tetap dikebut mengingat tanggal 30 November APBD harus disahkan,” ujarnya.
Sebab itu, selain minta KPK dan Kejaksaan mengawal proses kegiatan APBD pemprov Jambi. Edi juga minta semua masyarakat turut andil memantau kegiatan-kegiatan yang menggunakan APBD Pemprov Jambi. Edi juga menyebut anggaran APBD Pemprov Jambi 2021 salah satu fokusnya yakni untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Edi Purwanto juga menanggapi besaran anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mencapai Rp1,547 triliun. Angka tersebut cukup fantastis mengalahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya mendapat alokasi sebesar Rp286 miliar.
Menurut Edi hal tersebut sangat masuk akal dan memang sudah melalui berbagai pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Jambi sebelum APBD Pemprov Jambi 2021 disahkan.
“Gaji guru saja setelah dihitung-hitung itu mencapai ratusan miliar. Belum lagi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ,” kata Edi.
Edi menjelaskan, di tahun 2021 melalui Dinas Pendidikan akan dibangun tiga unit sekolah baru. Yakni SMA di Mayang Kota Jambi, SMA di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muarojambi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Kerinci.
“Ini juga hasil pemantauan lapangan anggota-anggota dewan, kita juga sudah survei. Seperti di Kabupaten Kerinci yang belum ada SLB. Di sini kita juga memperhatikan pendidikan kaum difabel. Begitu juga di Kasang Pudak yang selama ini tidak ada SMA. Bayangkan siswa SMP di sana 700-an orang dan lulus per tahun 200 orang sementara SMA nya tidak ada. Ini yang menjadi perhatian kita, begitu juga SMA di Kecamatan Alam Barajo yang gedung-nya belum terbangun,” kata Edi.
Edi memastikan anggaran untuk Dinas Pendidikan di tahun 2021 sudah melalui proses yang matang. Semua rencana kegiatan di teliti dan penganggaran juga memperhatikan kondisi infrastruktur pendidikan di Jambi.
“Sebenarnya juga ada kegiatan perbaikan rehab ruangan saya, ruangan Ketua DPRD. Namun itu saya tolak dan saya perintahkan agar dialihkan untuk pendidikan. Jadi kita ingin infrastruktur pendidikan terpenuhi,” katanya.
Sebab itu Edi minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal semua kegiatan yang menggunakan APBD Pemprov Jambi tahun 2021, bukan hanya di Dinas Pendidikan dan PUPR saja tapi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara alokasi untuk Dinas PUPR yang hanya Rp286 miliar atau berkurang Rp557 miliar dari tahun sebelumnya, Edi mengatakan kegiatan di Dinas PUPR banyak diarahkan untuk pemeliharaan namun juga ada pembangunan jalan baru di Kumpeh, Kabupaten Muarojambi.
“Ya memang anggarannya kecil dari tahun lalu, namun kita juga memperhatikan keuangan kita. Ditambah pandemi COVID-19, yang banyak untuk pemulihan ekonomi masyarakat, seperti kegiatan pembesaran sapi yang kemudian dikembangkan, peningkatan kapasitas UMKM dan lain sebagainya. Namun untuk infrastruktur jalan tetap kita optimalkan Alkal, begitu jalan rusak Alkal yang bekerja minimal pengerasan,” katanya menjelaskan.
Sebelumnya Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, anggaran Dinas Pendidikan yang besar tidak terlepas dari aliran APBN seperti Dana Bos. “Sebenarnya masih standar untuk operasional Dinas Pendidikan malah dorongan yang paling besar dari DPRD untuk membuka USB dan RKB, nanti tak didominasi di kota namun juga di daerah,” katanya.
Dia mencontohkan seperti di Kabupaten Kerinci yang akan mendirikan USB Sekolah Luar Biasa. Lalu, ruang kelas baru akan di bangun di lahan Pemprov di Mayang Kota Jambi. “Ini untuk akomodir penerimaan siswa baru juga, dimana lulusan 12 ribu namun siswa tertampung enam ribuan, paling tidak ini bisa meminimalisasi,” kata Sudirman. (Red)
