JAMBI, AP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyalurkan logistik pemilihan gubernur ke Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Ketua KPU Provinsi Jambi, M Subhan, mengatakan, logistik dari KPU Provinsi ke kabupaten dan kota sudah didistribusikan 100 persen. “Saat ini logistik tersebut dalam tahap penyaluran ke PPS,” kata Subhan, Senin (7/12).
Distribusi, kata Subhan menggunakan truk tertutup untuk meminimalisir resiko kerusakan logistik jika di perjalanan turun hujan, mengingat sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi masih dalam musim penghujan. Selain logistik pemilihan seperti urat suara, formulir dan tinta, KPU juga sudah mendistribusikan alat pendukung penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Untuk sejumlah daerah yang sulit dijangkau, kata Subhan, distribusi dilakukan lebih awal. Logistik-logistik yang disalurkan itu akan diinapkan ke kantor pemerintahan desa atau kelurahan setempat. Kemudian akan diambil petugas KPPS untuk dibawa ke TPS pada hari H pencoblosan.
Selain itu, Subhan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember sesuai surat undangan yang diterima masing-masing pemilih. Dia juga menjamin TPS dan anggota KPPS yang bertugas terbebas dari COVID-19.
Di setiap TPS, kata Subhan, protokol kesehatan akan diterapkan secara disiplin. Seperti menjaga jarak, menyiapkan cuci tangan serta petugas dan pemilih diwajibkan memakai masker. “Jangan takut karena penerapan protokol kesehatan di TPS dilaksanakan secara disiplin dan ketat.” Katanya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merilis tingkat kerawanan 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Berdasarkan pemutkahiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), secara menyeluruh kerawanan pilkada meningkat.
Berdasarkan IKP tersebut, Provinsi Jambi masuk tiga besar daerah paling rawan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 9 Desember nanti. Kota Sungai Penuh juga jadidaerah rawan untuk pemilihan bupati/wali kota.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi mengatakan kerawanan pilkada di Jambi masuk dalam peringkat ketiga, dengan persentase 79,13 persen setelah Sulawesi Utara (87,43) dan Sumatera Barat (86,57).
Sementara pada penyelenggaraan pemilihan bupati/wali kota, kabupaten/kota yang masuk tiga besar dengan kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Manokwari (78,85), Kota Sungai Penuh (76,19) dan Kota Ternate (66,73).
“Kota Sungai Penuh menjadi daerah rawan tertinggi nomor dua setelah Kabupaten Manokwari,” kata Asnawi.
Sebelumnya, Kota Sungai Penuh menjadi daerah rawan peringkat pertama, namun setelah di update Kota Sungai Penuh tetap menjadi daerah rawan tertinggi se-Indonesia.
Salah satu aspek yang disoroti adalah masalah pandemi, dimana Bawaslu juga menyoroti indikator jaringan internet yang disediakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu juga menyoroti kerawanan dalam isu jaringan internet.
“Jaringan internet menjadi krusial, mengingat KPU menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Untuk pemilihan gubernur, bahkan seluruh provinsi terindikasi rawan tinggi pada aspek jaringan internet,” ungkapnya.
Secara terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta KPU RI harus memastikan kesiapan KPU Daerah (KPUD) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.
Hal itu menurut dia seperti tata cara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun kesiapan panitia pemungutan suara (PPS) untuk melaksanakan tugasnya, serta meningkatkan kewaspadaan akan ancaman paparan COVID-19.
“Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 memiliki kasus positif aktif yang cukup tinggi, yaitu dengan total kasus aktif 43.377 orang, padahal cakupan tes COVID-19 masih tergolong rendah,” kata Bamsoet.
Dia mengingatkan kepada pemerintah, KPU, KPUD, semua pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020, dan masyarakat agar benar-benar mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan pilkada khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.
Menurut dia, MPR juga mengingatkan agar sosialisasi protokol kesehatan di TPS agar dapat segera disebarkan dan diinformasikan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Pemerintah harus berkomitmen agar Pilkada Serentak 2020 tidak menjadikan pembentukan kluster Pilkada 2020 yang menyebabkan penularan COVID-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan, dikarenakan penyelenggaraan pemungutan suara secara langsung dapat meningkatkan risiko penularan virus corona,” ujarnya.
Bamsoet mengingatkan, penyelenggara Pilkada Serentak 2020 dan juga masyarakat yang akan datang ke TPS untuk meningkatkan kehati-hatian dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Dia juga meminta agar masyarakat tidak berbondong-bondong datang ke TPS dikarenakan kemungkinan terdapat orang-orang tanpa gejala ataupun orang-orang yang berpotensi menjadi pembawa atau “carrier” virus corona.
“Saya juga mendorong pemerintah agar pemungutan suara untuk pasien yang menjalani isolasi agar dibantu oleh petugas di rumah sakit, sehingga tidak membahayakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan juga tidak mengganggu perawatan pasien yang tengah menjalani isolasi,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta pendistribusian alat pelindung diri (APD) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dapat didistribusikan secara merata dan tepat waktu.
Langkah itu menurut dia agar ketika hari pencoblosan tiba, tidak ada KPPS yang kekurangan APD atau tidak mengenakan APD lengkap.
Selain itu Bamsoet mengingatkan pemerintah bersama aparat keamanan, agar selain perihal protokol kesehatan, juga memperhatikan keamanan jelang dan hari H Pilkada Serentak 2020, serta berupaya mencegah terjadinya tindak kekerasan, pemaksaan hak pilih, hingga politik uang. (Red)
