JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi harus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan percepatan serapan APBD tahun 2021 yang masih sangat rendah, yaitu 5,6 % hingga pertengahan Triwulan II 2021.
Hal tersebut dikemukakan Penjabat Gubernur Jambi, DR Hari Nur Cahya Murni, pada Rapat Evaluasi APBD Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2021, Senin (24/5/2021), di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Pj Gubernur memerintahkan seluruh OPD Provinsi Jambi bekerja ekstra, mengejar ketertinggalan realisasi penggunaan APBD 2021, yang sangat mempengaruhi penyusunan APBD 2022.
“Secara real, baru 5,6 %. Ini jauh sekali karena sekarang sudah bulan kelima. Seharusnya kita sudah bisa maju, masih 94 % lagi hanya dalam waktu tujuh bulan. Kalau merasa tidak bisa dilaksanakan 2021 ini, akan menjadi silpa. Ini akan menjadi evaluasi Menteri Keuangan,” katanya.
Dalam Surat Edaran Menteri Keuangan dikatakan, pengalokasian anggaran 2022 sangat tergantung pada realisasi tahun berjalan. Kalau tidak mampu merealisasikannya, jangankan 6 atau 7, 4 atau 5 saja susah.
“Makanya jangan terlalu optimis akan mengalokasikan 43 % up di tahun 2022 dari tahun 2021,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H Sudirman menjelaskan, penyesuaian penggunaan aplikasi keuangan yang baru menjadi salah satu kendala dan mempengaruhi proses administrasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi hingga Triwulan II 2021.
“Realisasi yang dihimpun Biro Administrasi Pimpinan Daerah diperoleh dari SIMDA sebagian dari Laporan Perkembangan Pelaksana Kegiatan (LPPK), yang dilaporkan secara manual oleh beberapa OPD, mengingat adanya kendala pada aplikasi LPPK online dalam penyesuaian dengan aplikasi SIPD,” terang Sekda.
Sekda menyampaikan, realisasi penggunaan APBD 2021 baru 57,5 milyar rupiah dari total APBD Belanja Langsung 1,02 triliun rupiah atau 5,60 % dari 25 % target realisasi anggaran yang ingin dicapai pada Triwulan II.
“Realisasi APBD sampai tanggal 30 April 2021 daya serap keuangan baru 57,5 milyar lebih atau 5,60 %, dengan progres fisik yang kurang lebih sama, yaitu 5,64 %,” kata Sudirman.
Bila dicermati dari total APBD Belanja Langsung sebesar 1,02 triliun rupiah pada 2021, persentase capaian kemajuan APBD rata-rata di bawah 10 %. Masih sangat rendah apabila diasumsikan dengan target awal Triwulan II yang seharusnya bisa dicapai di atas 25 %.
