JAKARTA – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kembali berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), seperti saat awal berdirinya partai tersebut pada 1999.
Pergantian nama PKP disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Jakarta pada 25 Mei 2021.
“Nama PKPI diubah menjadi seperti ketika awal pendiriannya di tahun 1999, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Perubahan AD/ART ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Sekretaris Jenderal PKP, Said Salahudin, Kamis (2/9)
Said juga menjelaskan Munaslub itu turut mengubah nomenklatur pimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sebagai organ kepengurusan partai yang berkedudukan di tingkat pusat.
Ketum PKP periode 2021-2026 dijabat Mayor Jenderal (Purn) Yussuf Solichien.
Yussuf menggantikan posisi anak mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono, Diaz Hendropriyono.
Yussuf merupakan mantan komandan Denjaka. Ia juga pernah menduduki posisi Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno juga masuk dalam struktur DPN PKP periode 2021-2026. Try menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Try sendiri merupakan salah satu Pendiri PKP bersama Almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sdrajat.
“Tidak kita temui di Republik ini, ada tokoh seangkatan beliau yang masih mau mengurusi partai,” kata Said.
Beberapa mantan petinggi militer lainnya juga turut tergabung dalam struktur DPN PKP.
Mereka di antaranya Mayor Jenderal (Purn) Aslizar N. Tanjung yang didapuk sebagai Wakil Ketua Umum. Aslizar sempat diangkat sebagai Kapuspen TNI.
Lalu Marsekal Muda (Purn) Kusnadi Kardi, seorang eks pejabat di TNI Angkatan Udara dan mantan Gubernur Sumatra Selatan Laksamana Muda (Purn) Rosihan Arsyad.
Terdapat pula beberapa purnawirawan polisi jenderal bintang dua yang pernah memegang jabatan penting di Polri.
“Bergabungnya sejumlah tokoh purnawirawan TNI/Polri di PKP membuat kami semakin optimis menyongsong Pemilu 2024,” ujarnya.