JAKARTA – Generasi milenial dinilai perlu kritis saat merespon kampanye hitam tentang perkebunan kelapa sawit.
Sebab, sebenarnya banyak informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Generasi milenial juga perlu kritis karena kesalahan yang dilakukan dalam merespon informasi dapat merugikan masyarakat.
Mulai dari pelaku industri kelapa sawit yang saat ini menyerap sekitar 8 – 10 juta tenaga kerja hingga efek ganda kampanye hitam sawit terhadap perekonomian nasional.
“Kalau saya bilang ya, kritislah terhadap semua informasi. Maksudnya, jika ada informasi dari pihak tertentu, pelajari dulu dan berusahalah memahami apa yang terjadi di lapangan,” jelas Wakil Direktur Utama PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS), Kurniadi Patriawan, Jumat (24/9/2021).
Mengenai tudingan yang menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit mempekerjakan anak-anak (child labor), alumni Ilmu dan Teknik Material dari Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat, ini mengatakan di lapangan ada kondisi ketika ayah dan ibu sama-sama bekerja di kebun, sehingga anak-anak tidak ada yang menjaga di rumah.
Namun, untuk merespon permasalahan tersebut NSS telah memberikan solusi dengan menyediakan tempat dan fasilitas bermain bagi anak-anak.
Selain itu, NSS juga menyediakan guru khusus sehingga orang tua bisa tetap bekerja dan anak-anak menunggu sambil bermain dan belajar.
Saat ini, NSS juga telah menerapkan prinsip konservasi lingkungan. Lahan konservasi tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, namun juga untuk kelanjutan perkebunan.
Kurniadi menambahkan, di masa mendatang Nusantara Sawit Sejahtera diharapkan bisa menjadi lahan percontohan bagi perusahaan sawit dalam penerapan tata kelola perkebunan, pabrik pengolahan, serta bisnis secara keseluruhan.
“Visi saya untuk Nusantara Sawit Sejahtera jika mengacu kepada yang dilakukan saat ini, saya merasa NSS adalah perusahaan yang mencontohkan good practice untuk kelapa sawit. Harapan saya perusahaan ini bisa terus berkembang dan menjadi contoh,” terang Kurniadi yang memulai karirnya di bisnis kelapa sawit 9 tahun lalu, dimulai dari posisi staf.
Pada kesempatan yang sama, Kurniadi yang tergolong mewakili generasi milenial ini merasa perlu adanya gerakan nasional untuk menginformasikan peran industri sawit terhadap masyarakat dan perekonomian nasional, seperti yang dilakukan Pemerintah Malaysia, mulai dari kegiatan hulu hingga ke hilir sawit.
Menurut Kurniadi, gerakan ini perlu diinisiasi pemerintah sehingga sawit menjadi produk kebanggaan bagi masyarakat dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi di perdagangan internasional.
Apalagi, pada kenyataannya lebih dari setengah kebutuhan minyak sawit dunia tetap dipasok oleh Indonesia.
Di sisi lain, dia mengakui sama seperti di sektor lain, perusahaan sawit yang menyalahi ketentuan hukum pasti ada.
Namun, dia berharap masyarakat, terutama generasi milenial, tidak menjatuhkan hukuman kepada semua produk sawit asal Indonesia.
“Yang terpenting adalah menggerakkan opini publik secara nasional dan menggeser paradigma bahwa sawit itu musuh. Kalau perusahaan sawit yang nakal pasti ada dan perlu ditindaklanjuti. Namun, untuk itu lihatlah pelakunya, jangan tanamannya,” ujar Kurniadi.
Pria berusia 33 tahun ini menambahkan, generasi milenial adalah penerus industri kelapa sawit Indonesia.
Tantangan akan lebih besar di masa mendatang, tetapi dia meyakini generasi milenial akan mampu mempertahankan Indonesia menjadi raja sawit dunia.
Apalagi, saat ini sebenarnya masih banyak potensi sawit yang belum dimanfaatkan.
“Contoh paling gampang. Kerja sama antara perusahaan dan petani sawit rakyat. Saat ini, selisih produktivitas tanaman perusahaan dan petani sangat jauh, sehingga dari tanaman sawit petani rakyat juga masih sangat bisa ditingkatkan produksinya,” paparnya.
Dia mengatakan, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dalam program kerja sama perusahaan sawit dan petani rakyat.
Menurut Kurniadi, dukungan bisa diberikan baik dalam bentuk pendanaan maupun kepastian hukum bagi lahan petani rakyat.
Selain itu, dukungan lain dari Pemerintah yang akan sangat signifikan meningkatkan kinerja industri sawit nasional adalah melalui perbaikan peraturan, perizinan, serta riset dan pengembangan.
Potensi sawit dari produksi hilir dan diversifikasi produk yang bernilai tambah bagi ekonomi, juga masih sangat besar.
“Di tangan generasi milenial, saya yakin posisi kelapa sawit sebagai tanaman utama penghasil minyak nabati tidak akan bisa digeser. Saya kira pasti generasi milenial nantinya bisa mempertahankan posisi Indonesia sebagai raja sawit dunia,” jelasnya.
Jauh sebelumnya, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Usman Ermulan mengajak mahasiswa turun bertani.
Menurut Usman, mahasiswa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan, baik ilmu maupun inovasi teknologi yang lebih modern.
Usman bilang dengan adanya kaum milenial, para petani menjadi jangan takut miskin, para mahasiswa dapat membawa perubahan dengan menampilkan teknologi yang didapat selama di kampus sehingga itu digunakan dengan baik ke petani di daerah, misalnya teknologi bibit, pupuk dan lainnya.
Hal ini dikatakan Usman Ermulan saat bertemu Ketua Umum HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Kantor Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Kala itu Usman menyambangi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia kabinet Presiden RI, bersama Rektor Universitas Jambi, Prof. Johni Najwan.
Menurut Usman, HKTI akan terus memberi pembinaan dan pengetahuan yang lebih supaya menunjang penghasilan petani ke depan.
Salah satunya yang disampaikan ini, kata Usman, dengan menggandeng langsung Universitas Jambi secara berkelanjutan.
“Kami mengharapkan Indonesia khususnya Jambi dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa ada impor kembali. Sebaliknya, dapat melakukan ekspor untuk meningkatkan devisa negara,” kata mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode ini.
Sebagai salah satu pusat kegiatan pendidikan, Usman meyakini, Universitas Jambi dapat memainkan perannya dalam pengembangan pertanian maupun perkebunan.
Lulusan ini diharapkannya kembali ke masyarakat untuk mengembangkannya.
Mantan Anggota DPR RI Komisi Perbankan dan Keuangan tiga periode menambahkan, HKTI terus konsisten memperhatikan dan berpihak pada kepentingan petani.
Bagi Usman, kalau petani kuat daerah pasti kuat. Tapi kalau petani lemah daerah pasti lemah.
