Jambi – Partai Golkar akan menuntaskan dan secara langsung menyerahkan dokumen B1 KWK untuk seluruh Calon Kepala Daerah Se-Indonesia yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024 termasuk Kota Jambi.
Santer terdengar kabar bahwa dukungan untuk Kota Jambi akan diberikan kepada Maulana-Diza yang sama sekali bukan kader, dan bahkan tidak memiliki andil apapun dalam memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024.
Padahal, Golkar sendiri memiliki kader murni Ketua DPD II Golkar Kota Jambi Budi Setiawan, yang telah terbukti berprestasi dan mampu mengembalikan kejayaan Golkar 20 tahun silam.
Dibawah kepemimpinan Budi Setiawan, Golkar yang mendapat peningkatan perolehan kursi dari 4 menjadi 8, dengan sentuhan tangan dingin Budi Setiawan menjadi raja dengan menduduki kursi Ketua DPRD Kota Jambi periode 2024-2029.
Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar di tubuh Partai Golkar sendiri, karena Golkar mempunyai kader berprestasi yang mumpuni tetapi justru memilih mendukung calon lain yang tidak punya rekam jejak serta kontribusi terhadap Partai.
“Kalo saya sebenarnya melihat Golkar sayang sekali, sebagai Partai besar dan mapan. Dari sisi organisasi sebetulnya Partai Golkar akan sedikit merugi, karena itu tadi sebagai Partai yang mapan, Partai yang menerapkan manajemen yang maju lah ya, bisa bertindak seperti itu,” ujar pengamat politik UNJA Nasuhaidi, Senin (26/8/2024).
Ditambahkan Nasuhaidi, Budi yang telah terbukti berprestasi serta memiliki komitmen dan konsistensi terhadap Partai seharusnya bisa mendapatkan penghargaan atau diistimewakan sebagai kader.
“Dia (Budi Setiawan,red) kan sudah menunjukkan komitmen dan konsistensi juga. Nah mestinya kan ada penghargaan dari Partai,” katanya.
“Sayang sekali seperti Saniatul, Budi di Kota Jambi orang yang sudah berjuang untuk Golkar itu tidak diusung. Itu secara organisasi Partai akan dianggap tidak punya konsistensi juga, bahwa ketika Partai mempunyai kader yang bagus dia bisa mengusung kadernya sendiri,” lanjutnya.
Nas pun, menilai Golkar terkesan pragmatis dalam mengusung dan memberikan dukungan kepada para Calon Kepala Daerah di Pilkada serentak 2024 ini.
“Ya Partai Golkar itu kan harusnya bisa mandiri, apalagi dengan keluar putusan MK dia sebaiknya mandiri. Jadi khusus untuk Golkar ini kita lihat secara teori politik pragmatis juga lah, karena seharusnya bisa menjadi Partai yang mandiri,” pungkasnya.
Senada dengan Nasuhaidi, pengamat politik senior Universitas Jambi (UNJA), Navarin Karim menyayangkan langkah pragmatis yang diambil oleh DPP Partai Golkar.
Navarin menilai di Pilkada serentak 2024 ini, khususnya di Kota Jambi telah terjadi hegemoni politik yang dilakukan oleh para elit Politik di pusat hingga ke tingkat daerah.
“Kalo dulu masih ada otoritas dari pihak daerah, tetapi saat ini betul-betul jalan hegemoni politik dari koalisi. Ini yang saya lihat makin kacau perpolitikan kita saat ini,” ujarnya.
“Luar biasa sadis betul perpolitikan kita saat ini, kasihan orang yang berpolitik secara normal dan lurus-lurus saja,” sambungnya.
Disisi lain, Navarin pun meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh DPP Partai Golkar itupun tidak terlepas daripada kepentingan pribadi aktor di daerah. Sehingga keinginan pengurus Golkar daerah dan suara dari masyarakat yang menginginkan Golkar mengusung Budi Setiawan dikesampingkan.
“Aktor tunggal di daerah itu jelas ya, karena dia mempunyai kepentingan dia gerilya lah ke pusat, jadi yang diinginkan daerah dan masyarakat itu tidak jalan,” jelasnya.
“Mungkin ada yang bergerilya ke pusat itu, artinya memotong jalur komunikasi, akibatnya Budi Setiawan tergeser,” tutupnya.
